CarbonEX: Global Carbon Market Shifts Focus from Offsets to Integrity

MORE ARTICLES

Ecobiz.asia – Project integrity has become the centerpiece of discussions in voluntary carbon markets as global buyers increasingly demand not only emission reductions but also social accountability, good governance, and meaningful engagement with local communities.

This shift was highlighted by Saras Suteja, Global Business Development Lead at CarbonEX, during a forum titled “Beyond Business-as-Usual: Carbon Project Integrity from the Buyer’s Perspective” held in Jakarta on Wednesday (June 18, 2025).

“Carbon projects are no longer just about carbon,” Saras said. “They’re about how you interact with local communities, respect Indigenous practices, and share the benefits fairly.”

Her remarks come amid growing scrutiny of carbon offset projects following several high-profile scandals. 

Read also:  Tiga Start Up Iklim Dapat Suntikan Rp15 Miliar, Siap Uji Coba dan Komersialisasi di Indonesia

Allegations of human rights violations at the Southern Cardamom project in Cambodia and over-crediting issues in cookstove programs have raised serious concerns. 

Independent investigations and media reports have revealed governance failures and discrepancies between official project documents and on-the-ground realities.

“One bad headline can collapse a project’s reputation, no matter how certified it is on paper,” Saras warned. “Reputation doesn’t show up in documentation. But the market reacts instantly to negative exposure.”

The resulting integrity crisis, Saras noted, has changed buyer behavior. Many corporations now favor removals projects—such as afforestation or carbon capture—over avoidance efforts, which prevent emissions from being released in the first place. 

Read also:  KLH Dorong Pemda Beralih ke Ekonomi Restoratif, Karbon Bisa Jadi Sumber Pembiayaan

While removals are perceived as more credible and less risky, she cautioned that this preference often lacks analytical depth.

“Buyers follow trends or external ratings without fully understanding the rationale,” she said. “It’s become a reputational risk management game, not always a scientifically grounded one.”

Saras also pointed to specific regulatory challenges in Indonesia. A government-imposed moratorium on the issuance of carbon credits in early 2021 disrupted many domestic projects, affecting their revenue streams, long-term planning, and viability.

“As Indonesians, we know how hard that moratorium hit our projects,” she said.

Read also:  KLH Dorong Pemda Siapkan Proyek Karbon, Bisa Jadi Sumber Pendapatan Daerah

She added that such regulatory uncertainty puts Indonesian projects at a competitive disadvantage, despite their strong mitigation potential.

While new global frameworks like ICVCM (Integrity Council for the Voluntary Carbon Market) and CORSIA (Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation) offer a chance to restore market confidence, Saras emphasized that certification and emissions data alone are not enough.

“Carbon markets need to grow—not just in volume, but in credibility,” she concluded. “Transparency, community engagement, and strong national policy support are just as critical.” ***

LATEST STORIES

MORE ARTICLES

Uni Eropa Sepakati Kenaikan Ambang Penghapusan Kuota Karbon, Jaga Stabilitas Pasar

Ecobiz.asia – Dewan Uni Eropa dan Parlemen Eropa mencapai kesepakatan sementara untuk menaikkan ambang penghapusan kuota emisi dalam Market Stability Reserve (MSR) dari 400...

KLH Dorong Pemda Beralih ke Ekonomi Restoratif, Karbon Bisa Jadi Sumber Pembiayaan

Ecobiz.asia – Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) mendorong pemerintah daerah menggeser pendekatan pembangunan dari model ekstraktif menuju ekonomi restoratif yang tidak hanya...

Sang Hyang Seri dan Legasi Alam Kembangkan Biochar, Bidik Peluang Perdagangan Karbon

Ecobiz.asia – PT Sang Hyang Seri (Persero) menjajaki pengembangan teknologi biochar untuk meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus membuka peluang perdagangan karbon melalui penyimpanan karbon jangka...

Mentan Terbitkan Permentan 18/2026, Atur Perdagangan Karbon Sektor Pertanian

Ecobiz.asia – Kementerian Pertanian mengatur tata cara perdagangan karbon melalui mekanisme offset emisi gas rumah kaca (GRK) di sektor pertanian, mencakup subsektor persawahan, peternakan,...

Kemenhut: GANISPH Dibutuhkan untuk Perkuat Ekosistem Perdagangan Karbon Kehutanan

Ecobiz.asia – Kementerian Kehutanan (Kemenhut) menilai tenaga teknis pengelolaan hutan (GANISPH) akan memegang peran penting dalam ekosistem perdagangan karbon, seiring berkembangnya pemanfaatan hutan yang...

TOP STORIES

PT Timah Susun Peta Jalan Dekarbonisasi, Penggunaan PLTS dan EV Jadi Prioritas

Ecobiz.asia — PT Timah Tbk tengah menyusun peta jalan dekarbonisasi untuk mendukung target emisi nol bersih (net zero emission). Perusahaan menghadapi tantangan dalam mengganti...

Hotspot Turun 1.019 Titik, Operasi Karhutla dan Perlindungan Satwa Terus Diperkuat

Ecobiz.asia — Jumlah titik panas (hotspot) dengan tingkat kepercayaan tinggi di Indonesia turun 1.019 titik dalam sehari menjadi 317 titik pada Sabtu (24/10/2026). Meski penurunan...

PHE Andalkan Teknologi Geosains untuk Optimalkan Potensi Migas Nasional

Ecobiz.asia — PT Pertamina Hulu Energi (PHE), Subholding Upstream Pertamina, mendorong pemanfaatan teknologi geosains untuk meningkatkan keberhasilan eksplorasi dan mengoptimalkan produksi lapangan minyak dan...

Pertagas Kerahkan Tim Tanggap Darurat untuk Bantu Penanganan Karhutla di Sumsel

Ecobiz.asia -- PT Pertamina Gas (Pertagas), bagian dari Subholding Gas Pertamina, mengerahkan tim tanggap darurat dan mobil pemadam kebakaran untuk membantu penanganan kebakaran hutan...

Uni Eropa Sepakati Kenaikan Ambang Penghapusan Kuota Karbon, Jaga Stabilitas Pasar

Ecobiz.asia – Dewan Uni Eropa dan Parlemen Eropa mencapai kesepakatan sementara untuk menaikkan ambang penghapusan kuota emisi dalam Market Stability Reserve (MSR) dari 400...