Ecobiz.asia — PT Timah Tbk tengah menyusun peta jalan dekarbonisasi untuk mendukung target emisi nol bersih (net zero emission). Perusahaan menghadapi tantangan dalam mengganti sumber energi, terutama pada kapal produksi yang masih bergantung pada bahan bakar minyak dan memiliki keterbatasan dalam penggunaan teknologi rendah emisi.
Wakil Presiden Pengembangan Bisnis PT Timah Rony Malino Batto mengatakan kegiatan produksi perusahaan tersebar di wilayah darat dan laut dengan total cakupan sekitar 400 ribu hektare. Dari luas tersebut, sekitar 200 ribu hektare berada di darat dan 200 ribu hektare di laut.
Sementara itu, kegiatan peleburan timah terpusat di dua fasilitas, yakni smelter Muntok di Kabupaten Bangka Barat, Kepulauan Bangka Belitung, dan smelter Kundur di Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau.
“Jadi kalau kita mau bicara energi yang lebih green gitu ya, kita nggak bisa merubah serta-merta gitu,” kata Rony kepada Ecobiz.asia seusai seminar nasional “Transforming Indonesia’s Mining Industry in the Era of Energy Transition: Optimizing Production and Implementing Green Mining Practices” di Kampus UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Kamis (22/10/2026).
Menurut Rony, karakteristik operasi perusahaan membuat penerapan teknologi rendah emisi harus dilakukan secara bertahap. Salah satu opsi yang dipertimbangkan adalah penggunaan bahan bakar biodiesel B50. Namun, peralihan tersebut tidak serta-merta membuat kegiatan operasional bebas emisi karena penghitungan emisi tetap perlu membedakan komponen bahan bakar fosil dan biogenik.
Perusahaan juga menjajaki penggunaan gas sebagai alternatif energi. Namun, penerapannya menghadapi kendala teknis, terutama pada kapal produksi yang saat ini masih menggunakan bahan bakar high speed diesel (HSD).
Rony menjelaskan, penggantian bahan bakar kapal dengan LPG atau gas membutuhkan perhitungan teknis yang cermat, termasuk penempatan tabung dan perubahan beban kapal.
“Perubahan bobot sebesar 50 kilogram pun dapat memengaruhi keseimbangan kapal,” ujarnya.
Kondisi tersebut membatasi pilihan teknologi yang dapat diterapkan tanpa mengganggu keselamatan dan operasional produksi. Karena itu, PT Timah mulai memprioritaskan langkah pengurangan emisi pada kegiatan di darat, terutama di kantor pusat.
Upaya yang disiapkan mencakup pemasangan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dan peralihan kendaraan operasional dari teknologi hibrida menuju kendaraan listrik pada 2027. Penggantian kendaraan tersebut akan dilakukan secara bertahap dan belum mencakup seluruh armada.
Sementara itu, elektrifikasi alat tambang masih terkendala kebutuhan infrastruktur pengisian daya dan besarnya investasi. Rony mencontohkan teknologi alat berat listrik yang pernah diamatinya, yang membutuhkan pengisian daya setelah sekitar tiga jam beroperasi.
Kebutuhan waktu pengisian tersebut harus diperhitungkan agar tidak mengganggu produktivitas. Perusahaan juga perlu mempertimbangkan investasi baterai dan fasilitas pengisian daya, termasuk kemungkinan menambah unit kendaraan atau alat agar operasi tetap berjalan ketika sebagian unit sedang diisi ulang.
Perhitungkan Biaya
Untuk menentukan prioritas dan teknologi yang sesuai, PT Timah sedang merekrut konsultan penyusun peta jalan dekarbonisasi. Perusahaan juga telah berlangganan aplikasi untuk membantu penghitungan emisi karbon.
Peta jalan tersebut akan disusun dengan mempertimbangkan karakteristik bisnis perusahaan, ketersediaan teknologi, serta biaya penerapannya.
“Jadi ya kita usahakan dengan teknologi yang ada saat ini kita masukkan ke program-programnya gitu. Tapi tetap aja kita ngitung tentang keekonomiannya,” kata Rony.
Selain menyiapkan langkah pengurangan emisi, PT Timah juga mempersiapkan penerapan standar pengungkapan keberlanjutan yang mengacu pada International Financial Reporting Standards (IFRS).
Rony mengatakan perusahaan berencana mulai menguji penerapan standar tersebut pada 2027 untuk mendukung pelaporan pada 2028.
Penyusunan peta jalan dekarbonisasi diharapkan membantu perusahaan menentukan tahapan pengurangan emisi yang realistis, dengan mempertimbangkan kebutuhan operasional, kesiapan teknologi, keselamatan kerja, dan kelayakan ekonomi. ***
