Investigasi Tambang Nikel di Raja Ampat, Kementerian ESDM Siapkan Laporan Resmi

MORE ARTICLES

Ecobiz.asia — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah menyiapkan laporan resmi hasil investigasi terhadap kegiatan operasi PT GAG Nikel di Pulau Gag, Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya. 

Langkah ini diambil menyusul penghentian sementara aktivitas tambang tersebut, guna memastikan kepatuhan terhadap aturan lingkungan dan tidak adanya pelanggaran terhadap kawasan wisata maupun kearifan lokal.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa penghentian sementara dilakukan untuk memberi ruang bagi proses verifikasi lapangan oleh tim inspeksi Kementerian ESDM. 

Baca juga: Nilai Pemda Gagal Jalankan Fungsi Pengawasan, KLH Ambil Alih Penindakan Kasus Lingkungan di Puncak

Read also:  Perkuat Penjagaan Kawasan Hutan, Prabowo Setujui Penambahan 21.000 Polhut

Ia menegaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari upaya pengawasan pemerintah agar seluruh aktivitas pertambangan mematuhi prinsip good mining practice dan tidak melanggar aturan lingkungan.

“Status Kontrak Karya PT GAG yang saat ini mengelola tambang kami hentikan sementara sampai proses verifikasi selesai. Tim akan turun langsung ke lokasi,” kata Bahlil dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (5/6/2025).

PT GAG Nikel merupakan anak usaha PT Antam Tbk yang mulai beroperasi pada 2018 setelah mengantongi izin Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). 

Read also:  Indonesia Dorong UE Perkuat Pengakuan Lisensi FLEGT dalam Penerapan EUDR

Perusahaan ini memegang Kontrak Karya Generasi VII yang ditandatangani pada 1998, jauh sebelum Bahlil menjabat sebagai Menteri ESDM.

Menurut Bahlil, dari beberapa perusahaan tambang yang memiliki izin di Raja Ampat, hanya PT GAG Nikel yang saat ini aktif beroperasi. 

Ia juga menegaskan bahwa lokasi tambang tidak berada di Pulau Piaynemo—ikon wisata Raja Ampat—melainkan di Pulau Gag, sekitar 30 hingga 40 kilometer dari kawasan wisata tersebut.

Baca juga: Efisien dan Pangkas Emisi, PGN Gagas dan Pertamina Drilling Terapkan Teknologi Dual Fuel untuk Pengeboran Minyak

Read also:  Indonesia Usulkan Hasil Hutan Bukan Kayu Masuk Agenda Strategis APEC EGILAT

“Aktivitas pertambangan dilakukan di Pulau GAG, bukan di Piaynemo seperti yang diberitakan beberapa media. Kita harus berhati-hati agar tidak terjadi disinformasi yang merugikan negara maupun industri nasional,” ujar Bahlil.

Ia menambahkan bahwa pemerintah tetap berkomitmen menjaga lingkungan dan menghormati kearifan lokal, namun juga mendukung hilirisasi industri tambang sebagai bagian dari strategi pembangunan ekonomi nasional.

Sebagai informasi, PT GAG Nikel memiliki wilayah izin pertambangan seluas 13.136 hektare dan terdaftar dalam aplikasi Mineral One Data Indonesia (MODI) dengan nomor akta perizinan 430.K/30/DJB/2017. ***

LATEST STORIES

MORE ARTICLES

Presiden Prabowo Pantau Langsung Penanganan Karhutla di Kalimantan, Perkuat Operasi Pemadaman

Ecobiz.asia — Presiden Prabowo Subianto memantau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan di tengah kondisi cuaca yang sangat kering akibat fenomena...

Karhutla di Sejumlah Wilayah, KLH Catat Penurunan Kualitas Udara

Ecobiz.asia — Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) mencatat penurunan kualitas udara di sejumlah provinsi yang terdampak potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla)...

Kemenhut Laporkan Penurunan Hotspot Nasional 56 Persen, Pastikan Pengendalian Karhutla Diperkuat

Ecobiz.asia — Kementerian Kehutanan mencatat jumlah titik panas (hotspot) nasional turun 56,2 persen dalam sehari, dari 2.170 titik pada 19 Agustus menjadi 950 titik...

Karhutla Meningkat, Pemerintah Perkuat Operasi Terpadu di Tiga Provinsi Kalimantan

Ecobiz.asia — Pemerintah memperkuat operasi terpadu pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan menyusul peningkatan hotspot berkepercayaan...

Gerakan Jemaat Jaga Bumi, KLH Dorong HKBP Perkuat Pilah Sampah Menuju Gereja Hijau

Ecobiz.asia — Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) mendorong organisasi keagamaan mengambil peran lebih besar dalam pengelolaan sampah melalui perubahan perilaku jemaat. Menteri LH/Kepala...

TOP STORIES

Menteri LH Teken Aturan Perdagangan Karbon Sektor Limbah, Link Download PermenLH No 11 Tahun 2026

Ecobiz.asia – Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Moh Jumhur Hidayat menetapkan aturan baru perdagangan karbon sektor limbah melalui Peraturan Menteri Lingkungan...

Indonesia Looks to Climate Finance to Unlock 100 GW Solar Ambition

Ecobiz.asia – Indonesia is looking to international climate finance and private capital to help turn its 100 GW solar ambition into investment projects, as...

GIZ: Indonesia Faces 3.8 GW Annual Renewable Buildout Gap as Procurement Stalls

Ecobiz.asia – Indonesia needs to accelerate annual renewable power additions by around 3.8 GW to stay on track with its latest electricity supply plan,...

Indonesia’s Cheap Gas Recipients Still Lag on Energy Efficiency

Ecobiz.asia – Only 41 of 164 Indonesian companies receiving special natural gas prices and consuming more than 4,000 tonnes of oil equivalent (TOE) a...

Presiden Prabowo Pantau Langsung Penanganan Karhutla di Kalimantan, Perkuat Operasi Pemadaman

Ecobiz.asia — Presiden Prabowo Subianto memantau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan di tengah kondisi cuaca yang sangat kering akibat fenomena...