Green Financing yang Inklusif Kunci Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan

MORE ARTICLES

Ecobiz.asia – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan pentingnya pembiayaan hijau sebagai fondasi pembangunan berkelanjutan di Indonesia. 

Ia menyebut, ekosistem green financing harus inklusif agar seluruh pelaku usaha, baik besar maupun kecil, dapat berkontribusi aktif dalam transisi energi dan pengembangan infrastruktur hijau.

“Kita harus membangun ekosistem pembiayaan hijau yang inklusif dan berkelanjutan. Supaya pelaku usaha, dari skala besar sampai kecil, bisa ikut berkontribusi secara finansial,” kata AHY dalam acara Indonesia Zero Emission Heavy-Duty Vehicle Summit 2025 di Jakarta, Selasa (27/5/2025).

Read also:  Biaya dan Perizinan Jadi Tantangan Pengadaan Listrik Hijau bagi Industri Indonesia

Baca juga: Pembangunan Hijau Dipercepat, Kendaraan Rendah Emisi Jadi Fokus

Menurut AHY, pembangunan berkelanjutan bukan sekadar jargon modern, tetapi harus menjadi roh dari setiap inisiatif infrastruktur dan tata wilayah. Ia juga menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan tidak perlu dipertentangkan.

“Kita tidak harus memilih antara pertumbuhan ekonomi atau keberlanjutan lingkungan. Keduanya bisa berjalan beriringan,” tegasnya.

Indonesia, lanjutnya, menghadapi tantangan besar dalam menekan emisi karbon, terutama dari sektor transportasi barang. Meskipun jumlah kendaraan logistik tidak sebesar kendaraan pribadi, kontribusinya terhadap emisi karbon sangat signifikan.

Read also:  Pemerintah Matangkan Pembentukan BP-GMN, Rancang Mandat hingga Perpres

“Kontribusi kendaraan barang terhadap CO2 sangat mengkhawatirkan. Diperlukan intervensi kebijakan yang tegas agar tidak memperburuk keadaan,” ujarnya.

Untuk menjawab tantangan tersebut, pemerintah telah menetapkan empat prioritas utama dalam pembangunan infrastruktur rendah emisi lima tahun ke depan:

Pertama, Reformasi kebijakan dan insentif untuk mempercepat adopsi teknologi rendah karbon.

Baca juga: Dorong Pembangunan Rendah Karbon, Indonesia Dukung ASEAN Energy Efficiency Database & Investment Platform 

Read also:  KLH Siapkan Standar Pengelolaan E-Waste, Sektor Informal Jadi Tantangan

Kedua, Perluasan infrastruktur energi bersih dan transportasi publik ramah lingkungan, termasuk pembangunan charging station kendaraan listrik.

Ketiga, Penguatan inovasi dan kemitraan lintas sektor antara pemerintah, industri, akademisi, dan lembaga riset.

Keempat, Pembangunan ekosistem pembiayaan hijau yang mendukung partisipasi pelaku usaha di semua skala.

AHY juga menekankan bahwa isu perubahan iklim bukan hanya milik elite atau akademisi, tetapi harus dipahami seluruh lapisan masyarakat. “Terutama mereka yang paling terdampak oleh polusi dan perubahan iklim,” ucapnya. ***

LATEST STORIES

MORE ARTICLES

Hotspot Turun 1.019 Titik, Operasi Karhutla dan Perlindungan Satwa Terus Diperkuat

Ecobiz.asia — Jumlah titik panas (hotspot) dengan tingkat kepercayaan tinggi di Indonesia turun 1.019 titik dalam sehari menjadi 317 titik pada Sabtu (24/10/2026). Meski penurunan...

IWC-11 Dorong Pembiayaan Inovatif untuk Perluas Solusi Pengelolaan Perairan Berkelanjutan

Ecobiz.asia – Pembiayaan inovatif dan keterlibatan masyarakat menjadi kunci untuk memperluas penerapan solusi pengelolaan perairan, mulai dari konservasi pesisir hingga penanganan sampah plastik. Isu...

Tak Tebang Pilih, Menhut Bekukan Izin Enam Perusahaan di Kalteng terkait Karhutla

Ecobiz.asia — Kementerian Kehutanan (Kemenhut) membekukan izin enam perusahaan yang terkait dengan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Tengah. Dengan penambahan tersebut,...

Kemenhut Tanggapi Kritik Greenpeace Soal Karhutla, Beberkan Operasi Pemadaman hingga Sanksi ke Perusahaan

Ecobiz.asia - Kementerian Kehutanan (Kemenhut) menanggapi kritik Greenpeace Indonesia dengan menegaskan bahwa anggapan pemerintah tidak bertindak dalam menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tidak...

Pusat Data Butuh Tambahan 20 GW, Bahlil Siapkan Energi Bersih untuk Batam–Karimun–Bintan

Ecobiz.asia — Indonesia membutuhkan tambahan pasokan listrik sekitar 20 gigawatt (GW) untuk memenuhi kebutuhan pengembangan pusat data. Pemerintah menyiapkan Batam, Karimun, dan Bintan sebagai...

TOP STORIES

Hotspot Turun 1.019 Titik, Operasi Karhutla dan Perlindungan Satwa Terus Diperkuat

Ecobiz.asia — Jumlah titik panas (hotspot) dengan tingkat kepercayaan tinggi di Indonesia turun 1.019 titik dalam sehari menjadi 317 titik pada Sabtu (24/10/2026). Meski penurunan...

PHE Andalkan Teknologi Geosains untuk Optimalkan Potensi Migas Nasional

Ecobiz.asia — PT Pertamina Hulu Energi (PHE), Subholding Upstream Pertamina, mendorong pemanfaatan teknologi geosains untuk meningkatkan keberhasilan eksplorasi dan mengoptimalkan produksi lapangan minyak dan...

Pertagas Kerahkan Tim Tanggap Darurat untuk Bantu Penanganan Karhutla di Sumsel

Ecobiz.asia -- PT Pertamina Gas (Pertagas), bagian dari Subholding Gas Pertamina, mengerahkan tim tanggap darurat dan mobil pemadam kebakaran untuk membantu penanganan kebakaran hutan...

Uni Eropa Sepakati Kenaikan Ambang Penghapusan Kuota Karbon, Jaga Stabilitas Pasar

Ecobiz.asia – Dewan Uni Eropa dan Parlemen Eropa mencapai kesepakatan sementara untuk menaikkan ambang penghapusan kuota emisi dalam Market Stability Reserve (MSR) dari 400...

IWC-11 Dorong Pembiayaan Inovatif untuk Perluas Solusi Pengelolaan Perairan Berkelanjutan

Ecobiz.asia – Pembiayaan inovatif dan keterlibatan masyarakat menjadi kunci untuk memperluas penerapan solusi pengelolaan perairan, mulai dari konservasi pesisir hingga penanganan sampah plastik. Isu...