Indonesia Mulai Susun Rencana Adaptasi Perubahan Iklim, Cegah Kerugian hingga 3,55 Persen dari PDB

MORE ARTICLES

Ecobiz.asia – Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) resmi memulai penyusunan National Adaptation Plan (NAP) atau Rencana Adaptasi Perubahan Iklim Nasional sebagai langkah konkret menghadapi dampak perubahan iklim yang kian nyata.

Langkah ini diharapkan dapat mencegah kerugian akibat perubahan iklim yang dapat mencapai antara 0,55% hingga 3,55% dari PDB nasional pada tahun 2030.

Deputi Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon KLH/BPLH, Ary Sudijanto menjelaskan inisiatif penyusunan NAP menandai upaya strategis pemerintah dalam memperkuat ketahanan nasional terhadap bencana hidrometeorologis yang makin sering terjadi. 

Baca juga: Hilirisasi Bikin Pelaku Tambang Bauksit Tertekan, ABI Desak Penegakan HPM Secara Konsisten

“Perubahan iklim bukan lagi sebuah kemungkinan, tetapi sudah menjadi kenyataan yang harus kita hadapi bersama,” ujar Ary dalam pernyataannya, Minggu (4/5/2025).

Read also:  Gelar Survei di 2.400 Titik, Kemenhut Siapkan Strategi Konservasi Macan Tutul Jawa Berbasis Sains

Ary menekankan bahwa Indonesia menghadapi ancaman serius dari perubahan pola cuaca dan iklim, mulai dari banjir pesisir hingga ancaman terhadap ketahanan pangan dan kesehatan.

Ary menyebut kawasan pantai utara Jawa seperti Jakarta, Semarang, dan Pekalongan sebagai contoh wilayah yang terdampak. “Penggenangan permanen menjadi ancaman serius akibat kombinasi antara penurunan muka tanah dan kenaikan permukaan laut,” ujarnya.

Sektor pertanian dan kesehatan juga disebut rentan. Pola musim yang berubah berdampak pada hasil panen, sementara penyebaran penyakit seperti demam berdarah, malaria, dan diare meningkat akibat perubahan iklim. 

Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) turut menunjukkan peningkatan signifikan frekuensi bencana hidrometeorologis, seperti badai tropis Seroja pada 2021 di Nusa Tenggara Timur.

Read also:  Indonesia Siapkan Skema Pembiayaan 13 Taman Nasional, Kredit Biodiversitas hingga Rhino Bond Dibahas di COP31

Dokumen roadmap Nationally Determined Contributions (NDC) Adaptasi memproyeksikan bahwa dampak perubahan iklim dapat menyebabkan kerugian ekonomi sebesar 0,55% hingga 3,55% dari PDB nasional pada tahun 2030. Oleh karena itu, penyusunan NAP menjadi urgensi nasional untuk memastikan langkah-langkah adaptasi yang terencana dan terintegrasi dalam pembangunan.

Baca juga: Dukung Mitigasi Perubahan Iklim, Grup Pertamina Hulu Indonesia Tanam Lebih 118 Ribu Bibit Pohon Sepanjang 2024

NAP juga menjadi bagian dari komitmen Indonesia dalam Paris Agreement, khususnya Artikel 7 tentang adaptasi. Target penyelesaian NAP ditetapkan sebelum Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP30). Hingga kini, sebanyak 51 negara telah menyerahkan dokumen NAP mereka kepada UNFCCC.

Ary menambahkan bahwa Indonesia tidak memulai dari nol. “Banyak kementerian dan lembaga sudah memiliki kebijakan adaptasi iklim, seperti Pembangunan Berketahanan Iklim (PBI) dari Bappenas, Adaptasi Perubahan Iklim Kesehatan (APIK) dari Kementerian Kesehatan, serta Roadmap NDC Adaptasi dari KLHK,” ujarnya. 

Read also:  Pertambangan Ramah Lingkungan, WRI: Patuh Aturan Nasional Belum Cukup

Penyusunan NAP bertujuan untuk menyinergikan semua inisiatif tersebut.

Penyusunan NAP didukung oleh proyek Readiness NAP yang didanai oleh Green Climate Fund (GCF), dengan UNDP Indonesia sebagai mitra pelaksana. Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan, dan KLH/BPLH menjadi penerima manfaat utama, didukung pula oleh GIZ Indonesia.

Direktur Adaptasi Perubahan Iklim KLH Yulia Suryanti menyatakan bahwa NAP juga akan memuat sistem pemantauan dan evaluasi terukur. Pemerintah menargetkan partisipasi luas dari kementerian, lembaga, akademisi, hingga mitra internasional untuk menghasilkan dokumen yang implementatif. ***

LATEST STORIES

MORE ARTICLES

Habitat Kedua Badak Jawa Masih Dikaji, Pakar Sebut Indonesia Punya Pengalaman Translokasi Satwa Liar

Ecobiz.asia – Indonesia memiliki pengalaman panjang dalam pelaksanaan translokasi badak sebagai bagian dari upaya konservasi, namun rencana pengembangan habitat kedua Badak Jawa (Rhinoceros sondaicus)...

Menhut Tegaskan Tak Akan Terbitkan Izin Tambang di Habitat Badak Jawa Ujung Kulon, Raja Juli: Saya Berjanji

Ecobiz.asia – Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menegaskan tidak akan menerbitkan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) untuk kegiatan pertambangan di Taman Nasional Ujung Kulon...

Emisi Fosil Terus Meningkat, CERAH Dorong Indonesia Dukung Target Elektrifikasi Global 35% pada 2035

Ecobiz.asia – Peningkatan emisi karbon dari penggunaan bahan bakar fosil memperkuat urgensi percepatan elektrifikasi di Indonesia. CERAH mendorong pemerintah mendukung target elektrifikasi global sebesar...

Koalisi Pemantau Independen Desak Kemenhut Buka Data Asal Kayu, Soroti Risiko Kayu Ilegal Masuk Industri

Ecobiz.asia – Koalisi Pemantau Independen yang terdiri atas 66 organisasi masyarakat sipil mendesak Kementerian Kehutanan membuka data asal dan peredaran kayu untuk memperkuat pengawasan...

SKK Migas: Indonesia’s Oil and Gas Future Remains Promising Amid Global Challenges

Ecobiz.asia -- Indonesia’s oil and gas industry continues to have promising prospects despite mounting global challenges, with the future of the upstream sector depending...

TOP STORIES

Habitat Kedua Badak Jawa Masih Dikaji, Pakar Sebut Indonesia Punya Pengalaman Translokasi Satwa Liar

Ecobiz.asia – Indonesia memiliki pengalaman panjang dalam pelaksanaan translokasi badak sebagai bagian dari upaya konservasi, namun rencana pengembangan habitat kedua Badak Jawa (Rhinoceros sondaicus)...

Ancol Buka Peluang Kemitraan untuk Perluas Restorasi Kerang Hijau di Teluk Jakarta

Ecobiz.asia – PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk membuka peluang kerja sama dengan lembaga penelitian dan calon penyandang dana untuk memperluas program restorasi kerang hijau...

Dua Perusahaan Ajukan Proyek Karbon Biru di Lombok dan Jawa, KKP Lakukan Verifikasi

Ecobiz.asia – Dua perusahaan mengajukan usulan proyek karbon biru di Lombok Timur dan Jawa kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Usulan tersebut mencakup restorasi...

Indonesia Finalizes Draft Presidential Regulation for 100-GWp Solar Power Programme

Ecobiz.asia – Indonesia is finalising a draft Presidential Regulation on the development of 100 gigawatt-peak (GWp) of solar power capacity, following the completion of...

APRIL Group Awaits Official Notice After Indonesia Revokes RAPP’s 338,536-Hectare Forestry Permit

Ecobiz.asia – APRIL Group is awaiting formal notification and further clarification from the Indonesian government following the revocation of the forestry concession permit held...