Kemenhut Luncurkan MOOC, Kembangkan Kompetensi Pendamping Perhutanan Sosial

MORE ARTICLES

Ecobiz.asia – Kementerian Kehutanan meluncurkan program Pengembangan Kompetensi Pendamping Perhutanan Sosial melalui MOOC (Massive Open Online Course) menggunakan Learning Management System (LMS).

Peluncuran ini menjadi langkah konkret dalam meningkatkan kapasitas pendamping sebagai penghubung strategis antara kebijakan nasional dan implementasi langsung di tingkat tapak.

Peluncuruan dilakukan saat webinar bertajuk “Penguatan Pendampingan Perhutanan Sosial untuk Mendukung Ketahanan Pangan, Air dan Energi”, Rabu (30/4/2025).

Baca juga: Pertamina Dukung 13 Kelompok Perhutanan Sosial untuk Penguatan Komoditas Pangan, Tingkatkan Kesejahteraan Petani

Dalam sambutannya, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyampaikan apresiasi tinggi terhadap peran para pendamping perhutanan sosial yang dianggap sebagai “middle range of leadership”, yaitu pemimpin yang menjembatani antara kebijakan di pusat dan realitas di lapangan. 

Read also:  Bentuk Tim Khusus dan Libatkan Dua Profesor, Kemenhut Dalami Dugaan Pidana Kebakaran Bromo

Para pendamping tidak hanya berperan sebagai pelaksana, tetapi juga sebagai evaluator, pengkritik yang konstruktif, dan penyumbang gagasan untuk penyempurnaan kebijakan.

“Tanpa pendamping, gagasan besar perhutanan sosial mustahil dapat diimplementasikan dengan baik,” ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya para pendamping untuk terus belajar, berpikir kritis, dan aktif memberikan umpan balik berdasarkan pengalaman mereka bersama masyarakat.

Read also:  Orangutan Mati Terpapar Asap Karhutla, Paru-paru Alami Kerusakan

Melalui MOOC ini, pendamping di seluruh Indonesia dapat mengakses pelatihan berkualitas secara daring, meningkatkan literasi kebijakan, serta menyelaraskan pengetahuan teknis dengan kebutuhan nyata masyarakat di lapangan.

Lebih lanjut, Menhut menyampaikan program Perhutanan Sosial kini telah memberikan akses kelola hutan seluas 8 juta hektar kepada masyarakat, dan direncanakan akan bertambah hingga 300 ribu hektar. 

Baca juga: Dukung Perhutanan Sosial KLHK, Subholding Upstream Pertamina Teken Lima Perjanjian Kerja Sama dengan KUPS

Meski demikian, tantangan masih besar, terutama dalam mendorong produktivitas dan keberlanjutan kelompok usaha perhutanan sosial (KUPS). Saat ini, hanya 0,58% dari KUPS yang telah mencapai kategori standar tinggi, menunjukkan perlunya peningkatan kapasitas dan berbagi praktik baik antar wilayah.

Read also:  Prabowo Mulai Program PLTS 100 GWp, Sesumbar Rampung dalam Tiga Tahun

Pada kesempatan itu, diluncurkan pula inisiatif regenerative farming yang mengintegrasikan kebutuhan pasar internasional dengan praktik agroforestri berkelanjutan. Langkah ini diharapkan tidak hanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga menjaga kelestarian hutan.

Pada kesempatan itu Menhut menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada para pendamping yang telah bekerja keras mendampingi masyarakat dalam menjaga kelestarian hutan dan meningkatkan kesejahteraan mereka. ***

LATEST STORIES

MORE ARTICLES

Menhut Raja Juli Kembali Cabut Izin Lima PBPH Terkait Karhutla, Sebut Perintah Prabowo

Ecobiz.asia — Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni kembali mencabut izin usaha lima perusahaan yang berada di Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Tengah sebagai...

WWF-Indonesia dan CPOPC Jalin Kerja Sama Penguatan Transparansi Rantai Pasok Sawit Berkelanjutan

Ecobiz.asia - WWF-Indonesia dan Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC) sepakat menjalin kemitraan strategis untuk memperkuat sistem komoditas berkelanjutan sekaligus meningkatkan pengakuannya di...

Prabowo Instruksikan Persiapan BBM E50, Susul Penerapan B50

Ecobiz.asia — Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan pemerintah segera menyiapkan langkah konkret untuk mengembangkan bahan bakar minyak (BBM) campuran bioetanol 50% atau E50 di Indonesia. Menteri...

Pantauan Karhutla Kemenhut: Hotspot Kalteng dan Kalbar Turun Tajam, Sumsel Malah Naik

Ecobiz.asia — Jumlah titik panas dengan tingkat kepercayaan tinggi (high confidence) secara nasional turun 400 titik menjadi 1.037 titik hingga Selasa (15/9/2026) malam....

B50 Sudah Mengalir di 94% SPBU, Pemerintah Kejar Deadline Transisi 1 Oktober

Ecobiz.asia — Implementasi biodiesel 50% atau B50 telah menjangkau 6.050 dari 6.412 SPBU di seluruh Indonesia atau sekitar 94%. Pemerintah kini mengejar penyelesaian transisi...

TOP STORIES

PHI Raih Tujuh Penghargaan IABC Indonesia Awards 2026

Ecobiz.asia -- PT Pertamina Hulu Indonesia (PHI) meraih tujuh penghargaan dalam ajang International Association of Business Communicators (IABC) Indonesia Awards 2026, sebagai bentuk apresiasi...

Pertamina Drilling Kelola 58 Rig, Bidik National Champion Well Construction

Ecobiz.asia -- PT Pertamina Drilling Services Indonesia (Pertamina Drilling) tak ingin hanya dikenal sebagai perusahaan yang mengelola armada pengeboran besar. Dengan 58 rig yang...

MedcoEnergi Catat Kinerja Solid pada Semester I 2026

Ecobiz.asia -- PT Medco Energi Internasional Tbk (”MedcoEnergi” atau ”Perseroan”) mengumumkan laporan keuangan untuk semester pertama tahun 2026 yang telah diaudit pada hari ini....

Bappenas Luncurkan Peta Jalan Karbon Biru 2026–2045, Dorong Investasi dan Perlindungan Ekosistem Pesisir

Ecobiz.asia – Kementerian PPN/Bappenas meluncurkan Peta Jalan Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Karbon Biru Indonesia 2026–2045 sebagai panduan integrasi pengelolaan ekosistem pesisir dan laut ke...

Menhut Raja Juli Kembali Cabut Izin Lima PBPH Terkait Karhutla, Sebut Perintah Prabowo

Ecobiz.asia — Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni kembali mencabut izin usaha lima perusahaan yang berada di Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Tengah sebagai...