GH2 Launches Strategic Reports to Boost Indonesia’s Green Hydrogen Industry

MORE ARTICLES

Ecobiz.asia – The Green Hydrogen Organisation (GH2), in collaboration with leading law firms, has launched four strategic reports outlining financial and legislative frameworks to support large-scale renewable energy and green hydrogen projects in Indonesia.

This initiative involved GH2 partnering with A&O Shearman (Ginting & Reksodiputro), Baker McKenzie (HHP Law Firm), Herbert Smith Freehills (Hiswara Bunjamin & Tandjung), and Witara Cakra Advocates (White & Case LLP).

According to Rifan Bachtiar, GH2 Indonesia Country Manager, the reports, titled ‘Indonesia Good Green Hydrogen Contracting and Legislation’, aim to provide guidance on streamlining contracting practices, enhancing efficiency, and reducing project development costs.

Read also:  Tak Tebang Pilih, Menhut Bekukan Izin Enam Perusahaan di Kalteng terkait Karhutla

Baca juga: ABB Indonesia: Leading the Way in Energy Efficiency, Digital Infrastructure, and Industrial Growth

“This initiative is expected to help the government, project developers, and communities secure beneficial agreements while maximizing the potential of green hydrogen projects in Indonesia,” Rifan stated during the report’s launch event in Jakarta on Wednesday (March 26, 2025).

The event was attended by GH2 CEO Jonas Moberg, Andriah Feby Misna, Director of Various New and Renewable Energy at the Ministry of Energy and Mineral Resources (ESDM), and Nizhar Marizi, Director of Energy, Mineral, and Mining at the National Development Planning Agency (Bappenas).

Read also:  PSEL Palembang Hasilkan Listrik 21,55 MW, Siap Beroperasi Penuh Mulai Desember

During the discussion, Ferhat Afkar, Senior Associate at A&O Shearman, emphasized the importance of diversifying revenue streams, structuring off-take agreements strategically, and leveraging the role of state-owned enterprises (SOEs) in project development.

Meanwhile, Matthew Goerke, Partner at Herbert Smith Freehills, proposed a structured licensing framework that clearly defines green hydrogen, ensures public access, and establishes an independent regulatory body.

Nadia Soraya, Partner at HHP Law Firm, highlighted the need for transparent and adaptable certification criteria, along with strong government support to boost investor confidence.

Read also:  Kepatuhan Produsen Rendah, KLH Rancang Ulang Permen Peta Jalan Pengelolaan Sampah

Additionally, Cindy Riswantyo, Partner at Witara Cakra Advocates, discussed green hydrogen pricing models, including hybrid pricing, dynamic pricing, and a floor price approach.

The discussion underscored the growing momentum of Indonesia’s green hydrogen sector and the need for well-defined policies and solid financial mechanisms. These reports are expected to serve as key references for stakeholders navigating the regulatory landscape of the green hydrogen industry. ***

LATEST STORIES

MORE ARTICLES

IWC-11 Dorong Pembiayaan Inovatif untuk Perluas Solusi Pengelolaan Perairan Berkelanjutan

Ecobiz.asia – Pembiayaan inovatif dan keterlibatan masyarakat menjadi kunci untuk memperluas penerapan solusi pengelolaan perairan, mulai dari konservasi pesisir hingga penanganan sampah plastik. Isu...

Tak Tebang Pilih, Menhut Bekukan Izin Enam Perusahaan di Kalteng terkait Karhutla

Ecobiz.asia — Kementerian Kehutanan (Kemenhut) membekukan izin enam perusahaan yang terkait dengan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Tengah. Dengan penambahan tersebut,...

Kemenhut Tanggapi Kritik Greenpeace Soal Karhutla, Beberkan Operasi Pemadaman hingga Sanksi ke Perusahaan

Ecobiz.asia - Kementerian Kehutanan (Kemenhut) menanggapi kritik Greenpeace Indonesia dengan menegaskan bahwa anggapan pemerintah tidak bertindak dalam menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tidak...

Pusat Data Butuh Tambahan 20 GW, Bahlil Siapkan Energi Bersih untuk Batam–Karimun–Bintan

Ecobiz.asia — Indonesia membutuhkan tambahan pasokan listrik sekitar 20 gigawatt (GW) untuk memenuhi kebutuhan pengembangan pusat data. Pemerintah menyiapkan Batam, Karimun, dan Bintan sebagai...

Transmisi Jadi Tantangan, PLN Sebut Butuh Investasi Rp3.400 Triliun Untuk Transisi Energi

Ecobiz.asia — Pembangunan jaringan transmisi menjadi salah satu tantangan utama transisi energi Indonesia karena sumber energi dan pusat permintaan listrik tersebar di wilayah berbeda....

TOP STORIES

Pertagas Kerahkan Tim Tanggap Darurat untuk Bantu Penanganan Karhutla di Sumsel

Ecobiz.asia -- PT Pertamina Gas (Pertagas), bagian dari Subholding Gas Pertamina, mengerahkan tim tanggap darurat dan mobil pemadam kebakaran untuk membantu penanganan kebakaran hutan...

Uni Eropa Sepakati Kenaikan Ambang Penghapusan Kuota Karbon, Jaga Stabilitas Pasar

Ecobiz.asia – Dewan Uni Eropa dan Parlemen Eropa mencapai kesepakatan sementara untuk menaikkan ambang penghapusan kuota emisi dalam Market Stability Reserve (MSR) dari 400...

IWC-11 Dorong Pembiayaan Inovatif untuk Perluas Solusi Pengelolaan Perairan Berkelanjutan

Ecobiz.asia – Pembiayaan inovatif dan keterlibatan masyarakat menjadi kunci untuk memperluas penerapan solusi pengelolaan perairan, mulai dari konservasi pesisir hingga penanganan sampah plastik. Isu...

PEP Tanjung Salurkan 1,16 Juta Liter Air Bersih untuk Atasi Kekeringan dan Karhutla di Tabalong

Ecobiz.asia – PT Pertamina EP (PEP) Tanjung Field menyalurkan 1,156 juta liter air bersih untuk membantu masyarakat menghadapi kekeringan sekaligus mendukung penanganan kebakaran hutan...

Tak Tebang Pilih, Menhut Bekukan Izin Enam Perusahaan di Kalteng terkait Karhutla

Ecobiz.asia — Kementerian Kehutanan (Kemenhut) membekukan izin enam perusahaan yang terkait dengan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Tengah. Dengan penambahan tersebut,...