Kemenhut dan YKAN Teken MoU Perkuat Pengelolaan Hutan Berkelanjutan

MORE ARTICLES

Ecobiz.asia – Kementerian Kehutanan dan Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN) menandatangani nota kesepahaman (MoU) untuk memperkuat transformasi pengelolaan hutan berkelanjutan berbasis sains dan kolaborasi multipihak guna mendukung target FOLU Net Sink 2030.

Penandatanganan kerja sama dilakukan di Jakarta, Senin (8/6/2026), sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola kehutanan sekaligus mendukung pencapaian target iklim nasional.

Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan Mahfudz mengatakan sektor kehutanan saat ini menghadapi tantangan besar untuk menjaga keseimbangan antara perlindungan ekologi dan pembangunan ekonomi berbasis sumber daya hutan.

“Kompleksitas isu kehutanan saat ini membutuhkan dukungan berbagai pihak, baik pemerintah, dunia usaha, akademisi, maupun organisasi masyarakat sipil,” ujar Mahfudz.

Read also:  Cadangan Minyak Bersama Penting Meski ASEAN Beralih ke Energi Terbarukan

Menurut dia, keterlibatan YKAN diharapkan memperkuat agenda pembangunan kehutanan melalui pengalaman, jejaring, dan praktik terbaik yang dimiliki organisasi tersebut di berbagai wilayah dan komunitas.

Kerja sama ini merupakan kelanjutan kolaborasi sebelumnya antara Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) dan YKAN pada periode 2021-2026 yang berfokus pada penguatan kawasan konservasi dan perlindungan keanekaragaman hayati.

Dalam kerja sama terbaru ini, kedua pihak akan memperkuat kebijakan perlindungan sistem penyangga kehidupan dan areal preservasi melalui penyediaan data, informasi, serta kajian ilmiah sebagai dasar pengambilan keputusan.

Selain itu, kerja sama juga mencakup penguatan konservasi keanekaragaman hayati di kawasan konservasi maupun hutan produksi, terutama di wilayah prioritas.

Read also:  Empat Orangutan Dilepasliarkan di Hutan Kehje Sewen, Catherine hingga Marlon Pulang ke Alam Liar

Kementerian Kehutanan dan YKAN juga akan menerapkan pendekatan spasial Development by Design untuk mendukung perencanaan kawasan hutan produksi dan evaluasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), sehingga kawasan hutan sensitif dapat memperoleh prioritas perlindungan.

Kerja sama tersebut turut mencakup pengembangan skema Multi-Usaha Kehutanan berbasis lanskap di hutan produksi, khususnya di Kalimantan Timur melalui inisiatif Bentala Kalimantan.

Inisiatif itu diarahkan untuk memperkuat tata kelola hutan produksi rendah emisi sekaligus mengembangkan skema insentif jasa lingkungan yang kompetitif.

Selain itu, kedua pihak juga akan memperkuat upaya pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan melalui pendekatan berbasis risiko, termasuk pemetaan kawasan rawan dan peningkatan kapasitas masyarakat di tingkat tapak.

Read also:  Nilai Karbon RBC Indonesia-Norwegia Naik Dua Kali Lipat, Jadi US$10 per Ton CO2e

Direktur Eksekutif YKAN Herlina Hartanto mengatakan tantangan pengelolaan hutan yang semakin kompleks hanya dapat diatasi melalui kolaborasi multipihak berbasis sains dan data.

“Kolaborasi multipihak menjadi kunci untuk memastikan hutan tetap lestari, memberikan manfaat nyata bagi masyarakat lokal dan adat, serta mendukung pencapaian target iklim Indonesia,” ujar Herlina.

YKAN merupakan organisasi nirlaba berbasis ilmiah yang telah beroperasi di Indonesia sejak 2014 dan aktif mendukung pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan. ***

LATEST STORIES

MORE ARTICLES

Habitat Kedua Badak Jawa Masih Dikaji, Pakar Sebut Indonesia Punya Pengalaman Translokasi Satwa Liar

Ecobiz.asia – Indonesia memiliki pengalaman panjang dalam pelaksanaan translokasi badak sebagai bagian dari upaya konservasi, namun rencana pengembangan habitat kedua Badak Jawa (Rhinoceros sondaicus)...

Menhut Tegaskan Tak Akan Terbitkan Izin Tambang di Habitat Badak Jawa Ujung Kulon, Raja Juli: Saya Berjanji

Ecobiz.asia – Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menegaskan tidak akan menerbitkan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) untuk kegiatan pertambangan di Taman Nasional Ujung Kulon...

Emisi Fosil Terus Meningkat, CERAH Dorong Indonesia Dukung Target Elektrifikasi Global 35% pada 2035

Ecobiz.asia – Peningkatan emisi karbon dari penggunaan bahan bakar fosil memperkuat urgensi percepatan elektrifikasi di Indonesia. CERAH mendorong pemerintah mendukung target elektrifikasi global sebesar...

Koalisi Pemantau Independen Desak Kemenhut Buka Data Asal Kayu, Soroti Risiko Kayu Ilegal Masuk Industri

Ecobiz.asia – Koalisi Pemantau Independen yang terdiri atas 66 organisasi masyarakat sipil mendesak Kementerian Kehutanan membuka data asal dan peredaran kayu untuk memperkuat pengawasan...

SKK Migas: Indonesia’s Oil and Gas Future Remains Promising Amid Global Challenges

Ecobiz.asia -- Indonesia’s oil and gas industry continues to have promising prospects despite mounting global challenges, with the future of the upstream sector depending...

TOP STORIES

Habitat Kedua Badak Jawa Masih Dikaji, Pakar Sebut Indonesia Punya Pengalaman Translokasi Satwa Liar

Ecobiz.asia – Indonesia memiliki pengalaman panjang dalam pelaksanaan translokasi badak sebagai bagian dari upaya konservasi, namun rencana pengembangan habitat kedua Badak Jawa (Rhinoceros sondaicus)...

Ancol Buka Peluang Kemitraan untuk Perluas Restorasi Kerang Hijau di Teluk Jakarta

Ecobiz.asia – PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk membuka peluang kerja sama dengan lembaga penelitian dan calon penyandang dana untuk memperluas program restorasi kerang hijau...

Dua Perusahaan Ajukan Proyek Karbon Biru di Lombok dan Jawa, KKP Lakukan Verifikasi

Ecobiz.asia – Dua perusahaan mengajukan usulan proyek karbon biru di Lombok Timur dan Jawa kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Usulan tersebut mencakup restorasi...

Indonesia Finalizes Draft Presidential Regulation for 100-GWp Solar Power Programme

Ecobiz.asia – Indonesia is finalising a draft Presidential Regulation on the development of 100 gigawatt-peak (GWp) of solar power capacity, following the completion of...

APRIL Group Awaits Official Notice After Indonesia Revokes RAPP’s 338,536-Hectare Forestry Permit

Ecobiz.asia – APRIL Group is awaiting formal notification and further clarification from the Indonesian government following the revocation of the forestry concession permit held...