Pencabutan Izin Perusahaan Penyebab Banjir Sumatra, WALHI Soroti Pertambangan Emas Tanpa Izin

MORE ARTICLES

Ecobiz.asia — Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) menilai pencabutan 28 izin perusahaan di Sumatra buntut bencana banjir besar belum akan efektif tanpa penegakan hukum serius terhadap aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) yang turut memperparah kerusakan daerah aliran sungai (DAS).

WALHI menyebut banjir yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat merupakan akumulasi tekanan ekologis dari aktivitas industri ekstraktif, mulai dari kehutanan, perkebunan sawit, hingga pertambangan—baik legal maupun ilegal—yang menurunkan daya dukung lingkungan.

Direktur Eksekutif Nasional WALHI Boy Jerry Even Sembiring menegaskan, pencabutan izin harus disertai kewajiban pemulihan lingkungan dan tidak boleh berujung pada pengalihan eks konsesi kepada perusahaan lain.

“Negara harus memastikan perusahaan-perusahaan yang dicabut izinnya bertanggung jawab melakukan pemulihan. Pencabutan izin tidak akan bermakna tanpa rencana pemulihan yang jelas,” kata Even, Rabu (21/1/2026).

Read also:  Karhutla Bikin Polusi Udara Makin Mematikan, Korban Melonjak Hingga 42%

Ia menambahkan, perusahaan yang selama ini merusak hutan dan mengambil keuntungan dari sumber daya alam di Sumatra harus dipaksa menanggung kerugian ekologis dan sosial yang ditimbulkan.

Di Sumatera Barat, WALHI menyoroti pencabutan izin sejumlah perusahaan di gugus Kepulauan Mentawai, seperti PT Minas Pagai Lumber, PT Biomassa Andalan Energi, dan PT Salaki Suma Sejahtera. Namun, WALHI menilai langkah tersebut belum dibarengi penindakan tegas terhadap PETI yang berkontribusi signifikan terhadap banjir.

Direktur Eksekutif WALHI Sumatera Barat Wengky Purwanto menyatakan hingga kini belum terlihat kinerja penegakan hukum yang cepat dan efektif terhadap pelaku PETI.

Read also:  RSPO Bantah Perkebunan Sawit Jadi Pemicu Utama Karhutla, Sebut Ada Dugaan Sabotase

“Kami belum melihat jerat hukum yang tegas terhadap para pelaku PETI di Sumatera Barat. Jika dibiarkan, bencana serupa akan terus berulang tanpa efek jera,” ujar Wengky.

Di Sumatera Utara, WALHI menekankan pencabutan izin PT Toba Pulp Lestari harus menjadi momentum koreksi kebijakan kehutanan. Perusahaan yang sebelumnya bernama PT Indo Rayon itu memiliki sejarah konflik panjang dengan masyarakat dan pernah menjadi preseden penting dalam pengakuan hak gugat organisasi lingkungan.

Direktur WALHI Sumatera Utara Rianda Purba menegaskan pencabutan izin harus diikuti redistribusi eks konsesi kepada masyarakat adat serta kewajiban pemulihan lingkungan oleh perusahaan dan holding-nya, Royal Golden Eagle.

Sementara di Aceh, WALHI mempertanyakan pencabutan ulang izin PT Rimba Timur Sentosa dan PT Rimba Wawasan Permai yang sebelumnya telah dicabut pada 2022. WALHI mendorong pemerintah mengevaluasi secara lebih tepat izin perusahaan yang beroperasi di DAS rawan banjir.

Read also:  Minerba Convex 2026 Bahas Tambang Berkelanjutan, Soroti Tata Kelola hingga Dampak Bagi Masyarakat

Direktur WALHI Aceh Ahmad Solihin menyebut tiga perusahaan—PT Tualang Raya di DAS Jambo Aye, PT Wajar Korpora di DAS Tamiang, dan PT Tusam Hutani Lestari—perlu menjadi prioritas pencabutan izin karena diduga berkontribusi besar terhadap bencana banjir.

WALHI menilai komitmen pemerintah memulihkan Sumatra harus dilanjutkan dengan evaluasi perizinan secara partisipatif, revisi tata ruang berbasis daya dukung lingkungan, serta penegakan hukum terhadap praktik pertambangan ilegal agar pencabutan izin tidak berhenti sebagai langkah administratif semata. *** (Putra Rama Febrian)

LATEST STORIES

MORE ARTICLES

Habitat Kedua Badak Jawa Masih Dikaji, Pakar Sebut Indonesia Punya Pengalaman Translokasi Satwa Liar

Ecobiz.asia – Indonesia memiliki pengalaman panjang dalam pelaksanaan translokasi badak sebagai bagian dari upaya konservasi, namun rencana pengembangan habitat kedua Badak Jawa (Rhinoceros sondaicus)...

Menhut Tegaskan Tak Akan Terbitkan Izin Tambang di Habitat Badak Jawa Ujung Kulon, Raja Juli: Saya Berjanji

Ecobiz.asia – Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menegaskan tidak akan menerbitkan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) untuk kegiatan pertambangan di Taman Nasional Ujung Kulon...

Emisi Fosil Terus Meningkat, CERAH Dorong Indonesia Dukung Target Elektrifikasi Global 35% pada 2035

Ecobiz.asia – Peningkatan emisi karbon dari penggunaan bahan bakar fosil memperkuat urgensi percepatan elektrifikasi di Indonesia. CERAH mendorong pemerintah mendukung target elektrifikasi global sebesar...

Koalisi Pemantau Independen Desak Kemenhut Buka Data Asal Kayu, Soroti Risiko Kayu Ilegal Masuk Industri

Ecobiz.asia – Koalisi Pemantau Independen yang terdiri atas 66 organisasi masyarakat sipil mendesak Kementerian Kehutanan membuka data asal dan peredaran kayu untuk memperkuat pengawasan...

SKK Migas: Indonesia’s Oil and Gas Future Remains Promising Amid Global Challenges

Ecobiz.asia -- Indonesia’s oil and gas industry continues to have promising prospects despite mounting global challenges, with the future of the upstream sector depending...

TOP STORIES

Habitat Kedua Badak Jawa Masih Dikaji, Pakar Sebut Indonesia Punya Pengalaman Translokasi Satwa Liar

Ecobiz.asia – Indonesia memiliki pengalaman panjang dalam pelaksanaan translokasi badak sebagai bagian dari upaya konservasi, namun rencana pengembangan habitat kedua Badak Jawa (Rhinoceros sondaicus)...

Ancol Buka Peluang Kemitraan untuk Perluas Restorasi Kerang Hijau di Teluk Jakarta

Ecobiz.asia – PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk membuka peluang kerja sama dengan lembaga penelitian dan calon penyandang dana untuk memperluas program restorasi kerang hijau...

Dua Perusahaan Ajukan Proyek Karbon Biru di Lombok dan Jawa, KKP Lakukan Verifikasi

Ecobiz.asia – Dua perusahaan mengajukan usulan proyek karbon biru di Lombok Timur dan Jawa kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Usulan tersebut mencakup restorasi...

Indonesia Finalizes Draft Presidential Regulation for 100-GWp Solar Power Programme

Ecobiz.asia – Indonesia is finalising a draft Presidential Regulation on the development of 100 gigawatt-peak (GWp) of solar power capacity, following the completion of...

APRIL Group Awaits Official Notice After Indonesia Revokes RAPP’s 338,536-Hectare Forestry Permit

Ecobiz.asia – APRIL Group is awaiting formal notification and further clarification from the Indonesian government following the revocation of the forestry concession permit held...