Ecobiz.asia – Uni Eropa akan kembali menunda implementasi Regulasi Produk Bebas Deforestasi (EUDR) setelah Komisi Eropa mengakui ada alasan internal yaitu sistem teknologi informasi yang yang belum siap dan berisiko melumpuhkan arus perdagangan jika dipaksakan berlaku pada akhir tahun ini.
Penundaan selama setahun lagi hingga akhir tahun 2026 ini menjadi yang kedua karena seharusnya EUDR berlaku terhitung 30 Desember 2024.
Rencana penundaan ini terungkap dari surat resmi Jessika Roswall, Anggota Komisi Eropa untuk bidang Lingkungan, Ketahanan Air, dan Ekonomi Sirkular, dan ditujukan kepada Antonio Decaro, Ketua Komite Lingkungan (ENVI) Parlemen Eropa, serta ditembuskan kepada Magnus Johannes Heunicke, Menteri Lingkungan Hidup Denmark yang juga menjabat Ketua Dewan Lingkungan Uni Eropa, Selasa (23/9/2025)
Dalam surat yang salinannya diterima Ecobiz.asia, Roswall menegaskan bahwa sistem teknologi informasi (IT system) yang menjadi tulang punggung implementasi EUDR belum siap untuk dioperasikan sesuai jadwal, yakni pada 30 Desember 2025.
“Jika sistem dipaksakan berjalan sesuai tenggat, operator tidak akan mampu mendaftarkan diri, menyampaikan due diligence statement, atau memberikan informasi kepabeanan sebagaimana diwajibkan regulasi,” tulis Roswall.
Ia memperingatkan bahwa gangguan sistem dapat menyebabkan keterlambatan, beban administrasi berlebihan, hingga lumpuhnya arus perdagangan.
Roswall menjelaskan bahwa kapasitas sistem saat ini terbukti jauh di bawah kebutuhan. Uji coba internal menunjukkan risiko perlambatan parah bahkan kegagalan total jika beban transaksi melonjak pada akhir 2025.
Karena itu, menurutnya, penundaan satu tahun merupakan opsi paling realistis demi menjaga kredibilitas regulasi sekaligus kelancaran rantai pasok.
Komisi Eropa, lanjutnya, sedang menyiapkan langkah darurat untuk memperkuat sistem, tetapi tidak dapat menjamin kesiapan penuh sebelum akhir 2025. “Kegagalan teknis justru akan merusak tujuan utama EUDR,” demikian tulis Roswall.
Menariknya, surat ini muncul hanya dalam hitungan hari setelah Indonesia melancarkan kampanye akar rumput di Brussels dan Roma, yang menghadirkan perempuan petani kopi, karet, kakao, dan sawit. Mereka menyampaikan langsung kekhawatiran bahwa EUDR berpotensi menyingkirkan jutaan petani kecil dari rantai pasok global karena beban administrasi yang berat dan biaya kepatuhan yang tinggi.
Meski demikian, Roswall, seperti dikutip oleh sejumlah media Eropa, menolak untuk mengaitkan usulan penundaan EUDR dengan kampanye yang diluncurkan Indonesia dan negara produsen lainnya. ***
