Tren Hotspot Menurun, Menhut Minta Tetap Waspada Karhutla

MORE ARTICLES

Ecobiz.asia — Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengungkapkan tren titik panas (hotspot) kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah Indonesia menunjukkan penurunan pada akhir Agustus 2026.

Raja Juli mengatakan penurunan tersebut terlihat dari data Sistem Pemantauan Karhutla (SiPongi) Kementerian Kehutanan. Ia menyampaikan perkembangan itu dalam Update Penanganan Karhutla di Kementerian Kehutanan, Jakarta, Selasa (1/9/2026).

“Kita lihat data dari tanggal 1 Agustus sampai dengan 31 Agustus (menurun),” kata Raja Juli.

Berdasarkan data SiPongi hingga 31 Agustus 2026 pukul 23.59 WIB, Riau dan Jambi tercatat tidak memiliki hotspot. Menurut Raja Juli, kondisi tersebut menjadi perkembangan positif, terutama di Riau yang dalam dua hari terakhir juga tidak terdeteksi hotspot.

“Dua provinsi yang paling bawah yaitu Riau dan Jambi hotspot-nya sudah nol, alhamdulillah, dan bahkan Riau sudah dua hari terakhir sudah nol,” ujarnya.

Read also:  Agenda Jakarta Dorong Negara Global South Perkuat Hilirisasi Mineral Kritis

Sementara itu, Sumatera Selatan masih mencatat sejumlah hotspot. Namun, hasil pengecekan menunjukkan jumlah titik yang teridentifikasi sebagai fire spot lebih rendah dibandingkan jumlah hotspot.

“Di Sumatra Selatan hotspot ada 37, tapi ketika dicek fire spot-nya ternyata hanya 11,” kata Raja Juli.

Raja Juli mengatakan kondisi lahan gambut memerlukan penanganan khusus karena api yang telah padam masih dapat menyisakan bara dan menghasilkan asap. Karena itu, proses pendinginan tetap dilakukan secara intensif meskipun hotspot telah tidak terdeteksi.

“Karakter gambut, apinya sudah padam tetapi tetap memproduksi asap. Ini sekarang sedang melakukan pendinginan secara intensif,” ujarnya.

Di Kalimantan, Kalimantan Selatan tercatat masih memiliki 22 hotspot pada 31 Agustus 2026 sekitar pukul 23.00 WIB. Sementara itu, Sumatera Selatan tercatat memiliki 20 hotspot. Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah masih menjadi wilayah dengan jumlah hotspot relatif tinggi.

Read also:  Presiden Prabowo Pantau Langsung Penanganan Karhutla di Kalimantan, Perkuat Operasi Pemadaman

Raja Juli mengatakan jumlah hotspot sempat mencapai puncak pada 29 Agustus 2026 dengan 1.118 titik. Setelah itu, jumlahnya kembali menunjukkan penurunan seiring penanganan yang dilakukan pemerintah bersama berbagai pihak.

“Meskipun sekali lagi kalau kita lihat dari grafik selama satu bulan perjuangan memadamkan karhutla ini angkanya juga turun. Dari tanggal 29 Agustus di puncaknya 1.118 hotspot, tapi kemudian berkat kerja sama akhirnya bisa turun,” katanya.

Meski demikian, Raja Juli mengingatkan bahwa pengendalian karhutla masih menghadapi tantangan karena kondisi El Nino pada 2026 menguat sejak Agustus dan diperkirakan mencapai puncaknya pada September.

Menurut dia, intensitas El Nino pada 2026 memiliki kemiripan dengan kondisi El Nino 2015 yang menjadi salah satu periode dengan kejadian karhutla besar di Indonesia.

Read also:  Kemenhut Laporkan Penurunan Hotspot Nasional 56 Persen, Pastikan Pengendalian Karhutla Diperkuat

“Ini data kekuatan El Nino yang terjadi saat sekarang ini pada tahun 2026 sama dengan El Nino tahun 2015,” ujar Raja Juli.

Ia mengatakan luas areal terbakar hingga Juli 2026 mencapai sekitar 204 ribu hektare. Angka tersebut masih lebih rendah dibandingkan periode yang sama pada 2015 yang mencapai sekitar 600 ribu hektare.

“Kalau data sampai bulan Juli membandingkan apple to apple ke tahun 2015, terbakar pada masa itu adalah 600 ribu hektare, ini sampai bulan Juli 204 ribu hektare dan ini belum puncak,” katanya.

Raja Juli menegaskan pemerintah akan terus memperkuat pengendalian karhutla melalui pemantauan, pemadaman, pendinginan, serta koordinasi dengan pemerintah daerah dan berbagai unsur terkait, terutama di wilayah yang masih menunjukkan aktivitas kebakaran. ***

LATEST STORIES

MORE ARTICLES

Pemerintah Siapkan Panduan ESG untuk Perkuat Daya Saing Industri Mineral Kritis

Ecobiz.asia -- Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian), bersama Dewan Ekonomi Nasional (DEN) dan World Resources Institute (WRI) Indonesia menindaklanjuti hasil...

Karhutla, Kemenhut Kembali Sanksi Administratif Lima Perusahaan PBPH

Ecobiz.asia - – Kementerian Kehutanan (Kemenhut) kembali menjatuhkan sanksi administratif kepada lima perusahaan pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) di Kalimantan Barat setelah ditemukan...

KLH Bangun Ekosistem Pengelolaan Limbah Baterai Mobil Listrik, Timbulan Diproyeksi Memuncak 2040

Ecobiz.asia — Ledakan penggunaan kendaraan listrik berpotensi menghadirkan persoalan baru: gunungan baterai bekas. Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) memperkirakan timbulan limbah baterai kendaraan listrik akan...

Sungai Mengering, Ketergantungan Batu Bara Dinilai Perparah Krisis Iklim di Kalimantan

Ecobiz.asia -- Kekeringan dan pendangkalan sejumlah sungai besar di Kalimantan di tengah fenomena El Niño menjadi alarm bagi pemerintah untuk mengevaluasi kembali ketergantungan Indonesia...

KLH/BPLH Perluas Jejaring Internasional Lawan Sindikat Kejahatan Lingkungan

Ecobiz.asia — Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) memperkuat penegakan hukum dan memperluas kerja sama internasional untuk membongkar jaringan kejahatan lingkungan yang semakin...

TOP STORIES

Singapore, Laos Sign Carbon Credit Deal, Set Corresponding Adjustment Mechanism

Ecobiz.asia — Singapore and Laos have signed an implementation agreement to establish a legally binding framework for carbon credit collaboration under Article 6 of...

UNEP: World Set to Cross 1.5°C Warming, Return Below Threshold Still Possible

Ecobiz.asia — Global temperatures are likely to exceed the 1.5°C warming threshold within the next few years, increasing climate risks and impacts, but the...

PLN Nusantara Power Perluas Bisnis di Luar Pembangkitan, Raih Dua Penghargaan Marketing 2026

Ecobiz.asia -- Transformasi bisnis PT PLN Nusantara Power (PLN NP) dalam mencari sumber pertumbuhan baru di luar bisnis inti pembangkitan mendapat pengakuan melalui dua...

Pemerintah Siapkan Panduan ESG untuk Perkuat Daya Saing Industri Mineral Kritis

Ecobiz.asia -- Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian), bersama Dewan Ekonomi Nasional (DEN) dan World Resources Institute (WRI) Indonesia menindaklanjuti hasil...

TBS Receives Indonesia’s First Green Equity Transition Designation

Ecobiz.asia — PT TBS Energi Utama Tbk (TOBA) has become the first company to receive the Green Equity Transition designation from the Indonesia Stock...