PERHAPI Ingatkan Risiko Pemodal Kuasai Tambang Prioritas untuk UMKM

MORE ARTICLES

Ecobiz.asia – Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (PERHAPI) mengingatkan bahwa pemberian prioritas wilayah tambang kepada usaha kecil, menengah, dan koperasi perlu disertai akses pembiayaan serta pendampingan teknis. Tanpa dukungan tersebut, penerima prioritas berisiko hanya menjadi pemegang izin, sementara manfaat ekonomi lebih banyak dinikmati pemodal di belakangnya.

Wakil Ketua Umum PERHAPI Resvani menyebut risiko tersebut sebagai shadow financing, yakni kondisi ketika pihak lain menyediakan modal tetapi kemudian menguasai manfaat utama dari kegiatan pertambangan.

“Shadow financing itu, cukung-cukung yang mendanai di belakang memanfaatkan prioritasnya si UMKM ini,” kata Resvani dalam diskusi panel utama Minerba Convex 2026 di Jakarta, Senin (2/11/2026).

Menurut dia, kebutuhan modal yang besar dan risiko tinggi dalam industri pertambangan dapat membuat penerima prioritas bergantung pada pihak lain. Jika tidak diatur dengan baik, skema tersebut berpotensi menggeser tujuan kebijakan untuk memperkuat usaha kecil dan masyarakat.

Read also:  Tak Tebang Pilih, Menhut Bekukan Izin Enam Perusahaan di Kalteng terkait Karhutla

Dalam paparannya, Resvani menunjukkan simulasi kebutuhan belanja modal lebih dari Rp100 miliar untuk tambang batu bara dan sekitar Rp140 miliar untuk tambang nikel. Besaran kebutuhan modal tersebut bergantung pada komoditas, lokasi, kondisi geologi, dan asumsi proyek.

Ia mengatakan pertambangan merupakan industri padat modal, padat teknologi, dan berisiko tinggi. Kebutuhan biaya tidak hanya muncul pada tahap operasi, tetapi juga sejak eksplorasi, pengembangan tambang, hingga reklamasi.

Keterbatasan kompetensi teknis, lanjut Resvani, dapat menyebabkan kegagalan operasional dan kehilangan cadangan. Kondisi tersebut berpotensi memengaruhi nilai ekonomi mineral, penerimaan negara, serta ketersediaan bahan baku bagi industri dalam negeri.

Read also:  Kemenhut Dorong Kemitraan Lanskap untuk Perkuat Perlindungan Hutan dan Ekonomi Masyarakat

Untuk mengurangi risiko tersebut, PERHAPI mengusulkan tiga langkah. Pertama, membangun kemitraan formal dengan perusahaan tambang berpengalaman, terutama yang beroperasi di sekitar wilayah penerima prioritas. Kerja sama tersebut perlu mencakup pendampingan penerapan praktik pertambangan yang baik.

Kedua, melibatkan tenaga ahli sejak tahap perencanaan eksplorasi. Resvani menilai tenaga ahli tidak seharusnya baru dilibatkan ketika perusahaan menyusun laporan sumber daya dan cadangan.

Keterlibatan sejak awal diperlukan agar kegiatan penambangan didasarkan pada data yang memadai. Kekurangan data dapat membuat pelaku usaha mengambil keputusan yang keliru dan menanggung kerugian.

Ketiga, menyiapkan skema pendanaan khusus yang sesuai dengan karakter usaha pertambangan. Resvani menilai negara perlu ikut membuka akses pembiayaan bagi penerima prioritas.

“Maka negara juga harus bertanggung jawab untuk membuka ruang-ruang pendanaan,” ujarnya.

Read also:  COP17 CBD, Indonesia Dorong Pendanaan Biodiversitas Global yang Adil bagi Negara Berkembang

Ia mendorong bank-bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) menyiapkan skema pembiayaan bagi usaha kecil dan menengah penerima prioritas. Skema tersebut diharapkan mengurangi ketergantungan pada pemodal yang berpotensi mengambil sebagian besar manfaat usaha.

Resvani juga mengingatkan perlunya mengelola jumlah izin dan kuota produksi dengan mempertimbangkan kebutuhan industri ke depan. Perluasan kesempatan usaha, menurut dia, harus berjalan bersama perlindungan cadangan dan penerapan praktik pertambangan yang benar.

Penerima prioritas tetap harus menghadapi risiko teknis, perubahan harga komoditas global, kebutuhan modal, serta kewajiban reklamasi. Karena itu, akses terhadap pendanaan dan pendampingan menjadi bagian penting agar usaha kecil dan menengah dapat terlibat dalam rantai pasok industrialisasi dalam negeri. ***

LATEST STORIES

MORE ARTICLES

Emisi Fosil Terus Meningkat, CERAH Dorong Indonesia Dukung Target Elektrifikasi Global 35% pada 2035

Ecobiz.asia – Peningkatan emisi karbon dari penggunaan bahan bakar fosil memperkuat urgensi percepatan elektrifikasi di Indonesia. CERAH mendorong pemerintah mendukung target elektrifikasi global sebesar...

Koalisi Pemantau Independen Desak Kemenhut Buka Data Asal Kayu, Soroti Risiko Kayu Ilegal Masuk Industri

Ecobiz.asia – Koalisi Pemantau Independen yang terdiri atas 66 organisasi masyarakat sipil mendesak Kementerian Kehutanan membuka data asal dan peredaran kayu untuk memperkuat pengawasan...

SKK Migas: Indonesia’s Oil and Gas Future Remains Promising Amid Global Challenges

Ecobiz.asia -- Indonesia’s oil and gas industry continues to have promising prospects despite mounting global challenges, with the future of the upstream sector depending...

Indonesia dan Thailand Terpilih dalam Program Investasi Industri Rendah Emisi ITIP

Ecobiz.asia – Indonesia dan Thailand menjadi dua negara pertama yang terpilih mengikuti Industrial Transitions Investment Platform (ITIP) Accelerator, program yang menyediakan dukungan teknis dan...

Isu Mineral Muncul di Ujung Kulon, Begini Penjelasan Kemenhut Soal Habitat Kedua Badak Jawa

Ecobiz.asia – Kementerian Kehutanan menegaskan rencana pengembangan habitat kedua Badak Jawa tidak akan mengubah peruntukan maupun mengurangi perlindungan Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK). Penegasan...

TOP STORIES

PHI Perkuat Kapasitas dan Akses Pasar UMKM Binaan di Kalimantan

Ecobiz.asia -- PT Pertamina Hulu Indonesia (PHI) akan memperkuat pendampingan terhadap 76 usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) binaannya di Kalimantan melalui Program Energi...

Permintaan Industri Teknologi Topang Kenaikan Harga dan Penjualan Timah

Ecobiz.asia -- PT Timah Tbk (TINS) mencatatkan peningkatan penjualan logam timah sebesar 72% menjadi 16.304 ton pada Januari-September 2026 dibandingkan periode yang sama tahun...

PGN Jaga Keandalan Pasokan Gas Bumi bagi 41.000 Pelanggan di Cirebon

Ecobiz.asia -- PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (PGN) mengandalkan infrastruktur Offtake Station Sunyaragi untuk menjaga keandalan penyaluran gas bumi kepada lebih dari 41.000...

PLN Nusantara Renewables Perkuat Portofolio Energi Bersih lewat Empat Kesepakatan di COP31

Ecobiz.asia – PT PLN Nusantara Renewables (PLN NR) memperluas portofolio energi terbarukan melalui empat kesepakatan strategis yang ditandatangani sejumlah perusahaan patungan atau joint venture...

ASEAN Carbon Market Alliance Sets Sights on Regional Integration and Global Standards

Ecobiz.asia – The ASEAN Common Carbon Framework (ACCF) is seeking a more formal role within ASEAN and closer alignment with global carbon market standards...