Ecobiz.asia – Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) mulai menyusun Biennial Transparency Report (BTR) Kedua dan Ketiga untuk melaporkan perkembangan aksi iklim, termasuk capaian pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK) Indonesia kepada masyarakat internasional.
Penyusunan BTR2 dan BTR3 dimulai melalui Lokakarya Awal Proyek BTR2-BTR3 di Jakarta, Selasa (8/9/2026), yang melibatkan perwakilan kementerian/lembaga, akademisi, organisasi masyarakat sipil, serta mitra pembangunan seperti United Nations Development Programme (UNDP).
Deputi Bidang Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon KLH/BPLH Ary Sudjianto mengatakan BTR menjadi sarana Indonesia menyampaikan perkembangan upaya penanganan perubahan iklim sekaligus memenuhi kewajiban transparansi dalam kerangka Perjanjian Paris.
“Laporan ini menjadi bagian dari komitmen Indonesia dalam memenuhi kewajiban transparansi perubahan iklim serta memberikan gambaran mengenai kemajuan yang telah dicapai,” kata Ary.
BTR memuat sejumlah informasi utama terkait aksi iklim Indonesia, termasuk data emisi GRK, perkembangan pengurangan emisi, serta kemajuan pencapaian target iklim nasional atau Enhanced Nationally Determined Contribution (ENDC).
Laporan tersebut juga mencakup informasi mengenai dukungan yang diterima Indonesia untuk menjalankan program pengendalian perubahan iklim hingga 2024.
Indonesia sebelumnya telah menyampaikan BTR pertama kepada United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) pada 2024. Penyampaian laporan transparansi tersebut dilakukan secara berkala setiap dua tahun sesuai ketentuan dalam kerangka Perjanjian Paris.
Perbarui Data Emisi 2000-2024
KLH/BPLH menyusun BTR2 dan BTR3 sebagai lembaga penghubung resmi Indonesia dengan UNFCCC. Proses tersebut dilakukan bersama UNDP dan mendapat dukungan pendanaan dari Global Environment Facility (GEF).
Proyek BTR2-BTR3 ditujukan untuk membantu Indonesia menyusun laporan perubahan iklim sesuai standar internasional dalam kerangka Perjanjian Paris. Penyusunan melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk memastikan data yang disampaikan akurat, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Direktur Inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK) dan Monitoring, Pelaporan, dan Verifikasi (MPV) KLH/BPLH Mitta Ratna Djuwita menyampaikan gambaran umum proyek dan arah penyusunan laporan transparansi Indonesia.
Sementara itu, Center for Climate Risk and Opportunity Management (CCROM) IPB Rizaldi Boer menjelaskan cakupan BTR2, termasuk pembaruan data emisi nasional periode 2000-2024, penyempurnaan laporan, serta penyesuaian dengan ketentuan internasional.
Dari sisi kerja sama internasional, Regional Technical Advisor UNDP Natalia Vasyilvena menjelaskan dukungan UNDP dalam pelaksanaan proyek, termasuk pemantauan dan evaluasi.
Gender Focal Point UNDP Agnes Gurning menambahkan aspek kesetaraan gender juga menjadi bagian dalam penyusunan laporan dan agenda perubahan iklim agar kebijakan serta program dapat menjangkau berbagai kelompok masyarakat. ***
