MORE ARTICLES

Solusi Berbasis Alam dan Proyek Karbon, Strategi Kunci Indonesia Hadapi Krisis Iklim

MORE ARTICLES

Ecobiz.asia — Perubahan iklim bukan lagi ancaman masa depan, tetapi realitas yang kini dirasakan secara langsung. Di tengah lonjakan suhu global dan tekanan terhadap ekosistem, Indonesia mulai mengedepankan Nature-based Solutions (NBS) dan pengembangan proyek karbon sebagai strategi mitigasi krisis iklim.

“Yang kita hadapi bukan hanya krisis lingkungan, tapi juga krisis iklim. Nature-based Solutions menjadi pendekatan yang relevan karena menggabungkan konservasi alam dengan aksi iklim,” ujar Fajri Ramadhani, Direktur Nature-Based Project Trucarbon, dalam CarboNEX Webinar Series: Developing High-Integrity FOLU Carbon Projects, Rabu (4/6/2025).

Fajri menjelaskan bahwa implementasi NBS mencakup konservasi hutan, restorasi lahan gambut dan mangrove, serta peningkatan tata kelola hutan produksi. Menurutnya, pendekatan ini bukan hal baru bagi Indonesia, yang sebelumnya telah menjalankan berbagai inisiatif serupa seperti proyek REDD dan kemitraan iklim dengan Norwegia.

Baca juga: ICVCM Tetapkan Program ERS sebagai Standar Karbon Berintegritas Tinggi

“Intinya adalah menjaga dan memulihkan ekosistem untuk mendukung pengendalian perubahan iklim. Dulu kita kenal proyek REDD dan Norway Partnership yang menargetkan pengurangan emisi untuk menahan kenaikan suhu global di bawah 1,5°C,” paparnya.

Potensi karbon Indonesia, menurut Fajri, sangat besar. Ia mencatat terdapat sekitar 120 juta hektare lahan dengan potensi serapan karbon mencapai 240 juta ton CO₂e. Di pasar karbon internasional, seperti platform Verra, lebih dari 20 proyek dari Indonesia telah terdaftar dengan estimasi kontribusi mencapai 31,5 juta ton CO₂e per tahun.

“Jika dilihat per hektare, lahan gambut merupakan penyerap karbon terbesar dengan rata-rata 71,5 ton CO₂e per tahun. Lahan mangrove sekitar 12,2 ton, dan lahan kering mineral 2,9 ton CO₂e,” sebutnya.

Namun demikian, Fajri menegaskan bahwa keberhasilan proyek karbon tidak semata diukur dari angka emisi yang ditekan. Legalitas lahan, partisipasi masyarakat, serta manfaat ekonomi dan konservasi menjadi indikator kunci.

Baca juga: ICVCM Tetapkan Program ERS sebagai Standar Karbon Berintegritas Tinggi

“Proyek karbon yang berhasil adalah yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat sekitar sekaligus menjaga kelestarian lingkungan. Prinsip keberlanjutan harus menjadi landasan utama,” tandasnya.

Read also:  Menteri LH Ungkap Progres Revisi Perpres Perdagangan Karbon, Akomodasi Sertifikasi Voluntary

Dengan mengintegrasikan solusi berbasis alam dan proyek karbon, Indonesia diharapkan mampu menurunkan emisi secara signifikan, menjaga keseimbangan ekologis, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah terdampak. ***

TOP STORIES

MORE ARTICLES

KLH/BPLH Segel PT Xin Yuan Steel Indonesia karena Cemari Udara dan Timbun Limbah Ilegal

Ecobiz.asia — Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) menyegel dan menghentikan operasional tungku pembakaran milik PT Xin Yuan Steel Indonesia di Balaraja, Kabupaten...

PLN Nusantara Power Ambil Alih Penuh PLTMG Nias, Perkuat Keandalan Listrik di Kepulauan

Ecobiz.asia — PLN Nusantara Power (PLN NP) resmi mengambil alih penuh pengelolaan Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) Nias berkapasitas 25 megawatt (MW), mempertegas...

Belajar dari Brasil, Bahlil Mau Tebu di Merauke Jadi Ethanol Saja

Ecobiz.asia — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengusulkan optimalisasi perkebunan tebu di Merauke untuk bahan baku ethanol. Inspirasi datang dari model...

Pertamina Siap Impor Minyak Mentah dari AS, Tunggu Payung Regulasi Pemerintah

Ecobiz.asia — PT Pertamina (Persero) menyatakan siap mengimpor minyak mentah dan LPG dari Amerika Serikat guna memperkuat pasokan kilang dalam negeri. Namun, rencana ini...

Indonesia Finalisasi Second NDC, Emisi Karbon Harus Turun 60 Persen hingga 2035

Ecobiz.asia — Pemerintah Indonesia tengah merampungkan dokumen Second Nationally Determined Contribution (Second NDC), yang akan menjadi arah kebijakan iklim nasional untuk periode 2031–2035. Dokumen ini...