RI Mantap Dekarbonisasi Listrik, Penggunaan Batubara Jadi Tantangan

MORE ARTICLES

Ecobiz.asia — Pemerintah Indonesia menegaskan komitmennya untuk mendekarbonisasi sektor ketenagalistrikan nasional sebagai bagian dari strategi mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan kemandirian energi. 

Pernyataan ini disampaikan oleh Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Muhammad Rachmat Kaimuddin, dalam sesi Powering Growth: Sustainable Energy Infrastructure pada International Conference on Infrastructure, di Jakarta, Rabu (11/6/2025).

“Kami melaksanakan visi memastikan pertumbuhan ekonomi tinggi dan kedaulatan energi,” ujar Rachmat.

Baca juga: LNG Tangguh dan Genting Oil Jadi Andalan Pemerintah Wujudkan Ketahanan Energi

Read also:  Sudah Kantongi Izin Lingkungan dan Hutan, INPEX Tegaskan Komitmen Percepat Proyek Masela

Ia menekankan bahwa dekarbonisasi sektor listrik menjadi syarat utama untuk mencapai pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Namun, tantangan besar muncul dari struktur energi nasional yang masih didominasi batubara.

“Sekitar 60 persen listrik kita masih berasal dari batubara. Tapi konsumsi listrik berbasis batubara per kapita Indonesia masih di bawah 800 kWh, jauh lebih rendah dari rata-rata global sekitar 1.400 kWh,” jelasnya.

Meski Indonesia merupakan salah satu eksportir batubara terbesar dunia, Rachmat menilai konsumsi domestik yang relatif rendah menjadi bukti bahwa transisi menuju energi bersih tetap memungkinkan.

Read also:  Menhut Serahkan 1.742 Hektare Izin Perhutanan Sosial ke Masyarakat Sulut

“Bayangkan, kita mengekspor hampir 80 persen batubara, tetapi tetap menggunakan sangat sedikit di dalam negeri. Meski begitu, komitmen untuk mendekarbonisasi tetap kuat,” katanya.

Pemerintah juga telah merilis Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2035, yang secara eksplisit mendukung upaya dekarbonisasi. Rachmat menyambut positif dokumen tersebut dan menyebutnya sebagai langkah konkret menuju transformasi energi.

Read also:  RI–Jepang Teken Kerja Sama Mineral Kritis dan Pengembangan Energi Nuklir

“Saya sangat senang melihat komitmen kuat pemerintah dan masyarakat Indonesia yang tercermin dalam RUPTL terbaru,” ujarnya.

Baca juga: Pemerintah Libatkan Danantara dan Mitra Internasional untuk Biayai Infratsruktur Hijau

Rachmat menutup pernyataannya dengan menyerukan pentingnya investasi dan kerja sama internasional untuk memastikan proses dekarbonisasi berjalan paralel dengan pertumbuhan ekonomi.

“Kita harus memastikan bahwa dalam mendekarbonisasi grid, kita tetap bisa menjaga pertumbuhan ekonomi dan mendapatkan investasi yang dijanjikan,” tegasnya. ***

LATEST STORIES

MORE ARTICLES

Satgas PKH Serahkan Rp11,42 Triliun dan Penguasaan Kembali Kawasan Hutan ke Negara

Ecobiz.asia — Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) menyerahkan dana Rp11,42 triliun ke kas negara serta melaporkan penguasaan kembali ratusan ribu hektare kawasan...

Percepat PSEL, Menteri LH Ingatkan Pemda Tetap Wajib Kelola Sampah

Ecobiz.asia — Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) Hanif Faisol Nurofiq mengingatkan pemerintah daerah memiliki kewajiban menjalankan pengelolaan sampah selama masa transisi...

BPDLH Gandeng Perusahaan Global, Perkuat Pembiayaan Petani Agroforestri

Ecobiz.asia – Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) menggandeng perusahaan pemasok global dan offtaker untuk memperkuat pembiayaan sektor kehutanan berbasis agroforestri. Kolaborasi dilakukan dengan...

Pemilahan Sampah Jadi Penentu Keberhasilan Teknologi PSEL (Waste to Energy)

Ecobiz.asia — Wakil Menteri Lingkungan Hidup/Wakil Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Diaz Hendropriyono, menegaskan bahwa pemilahan sampah dari sumber menjadi faktor kunci keberhasilan teknologi...

Menhut Serahkan 1.742 Hektare Izin Perhutanan Sosial ke Masyarakat Sulut

Ecobiz.asia — Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyerahkan akses kelola hutan kepada 328 kepala keluarga (KK) di Sulawesi Utara melalui skema perhutanan sosial guna...

TOP STORIES

Satgas PKH Serahkan Rp11,42 Triliun dan Penguasaan Kembali Kawasan Hutan ke Negara

Ecobiz.asia — Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) menyerahkan dana Rp11,42 triliun ke kas negara serta melaporkan penguasaan kembali ratusan ribu hektare kawasan...

Percepat PSEL, Menteri LH Ingatkan Pemda Tetap Wajib Kelola Sampah

Ecobiz.asia — Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) Hanif Faisol Nurofiq mengingatkan pemerintah daerah memiliki kewajiban menjalankan pengelolaan sampah selama masa transisi...

PLN Nusantara Power, VOGO-ARSTROMA Explore Membrane-Based CCUS Development

Ecobiz.asia — PT PLN Nusantara Power has signed a memorandum of understanding (MoU) with VOGO-ARSTROMA to explore the development of carbon capture technology as...

BPDLH Gandeng Perusahaan Global, Perkuat Pembiayaan Petani Agroforestri

Ecobiz.asia – Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) menggandeng perusahaan pemasok global dan offtaker untuk memperkuat pembiayaan sektor kehutanan berbasis agroforestri. Kolaborasi dilakukan dengan...

Situasi Global Bergejolak, Pemerintah Perlu Hitungan Presisi Jaga Ketahanan BBM

Ecobiz.asia -- Pemerintah perlu mengedepankan kehati-hatian dan perhitungan yang presisi dalam menetapkan kebijakan harga bahan bakar minyak (BBM), baik subsidi maupun nonsubsidi, di tengah...