Ecobiz.asia – Pemerintah menetapkan status siaga penuh kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Riau menyusul lonjakan signifikan jumlah titik panas (hotspot) memasuki musim kemarau 2026.
Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, menegaskan pengendalian karhutla harus mengedepankan deteksi dini dan respons cepat di lapangan.
“Saya tegaskan, pengendalian karhutla harus mengedepankan deteksi dini dan respons cepat. Jangan menunggu api membesar. Begitu terdeteksi hotspot, harus langsung ditangani. Kecepatan dan ketepatan menjadi kunci,” ujar Hanif saat memimpin apel kesiapsiagaan di Lapangan Utama PT Pertamina Hulu Rokan, Rumbai, Pekanbaru, Sabtu (26/4/2026).
Data hingga 23 April 2026 menunjukkan jumlah hotspot di Riau mencapai 840 titik, dengan 318 titik berstatus kepercayaan tinggi.
Angka ini meningkat enam kali lipat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Luas kebakaran juga melonjak menjadi 8.555,37 hektare, atau naik sekitar 20 kali lipat dari 2025.
Peningkatan tersebut terjadi di tengah prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang menyebut Indonesia tengah memasuki fase El Niño lemah hingga moderat.
Kondisi ini berpotensi memicu musim kemarau lebih panjang dan kering, terutama di wilayah Sumatera dan Kalimantan, sehingga meningkatkan kerentanan kebakaran, khususnya di lahan gambut.
Pemerintah meminta seluruh unsur pengendalian, mulai dari pemerintah pusat dan daerah, TNI/Polri, BPBD, Manggala Agni, hingga dunia usaha dan masyarakat, memperkuat patroli terpadu, pengawasan wilayah rawan, serta kesiapan personel dan peralatan.
Perusahaan kehutanan dan perkebunan juga diminta memastikan sarana prasarana pengendalian karhutla dalam kondisi siap, menjaga tata kelola air di lahan gambut, serta mengoptimalkan teknologi pemantauan hotspot dan sistem peringatan dini.
Pemerintah menegaskan tidak ada toleransi terhadap pembakaran lahan. Penegakan hukum akan dilakukan secara tegas, termasuk evaluasi hingga pencabutan izin bagi pelaku pelanggaran.
General Manager PHR Zona Rokan, Andre Wijanarko, menegaskan karhutla menjadi risiko serius bagi operasional energi dan keselamatan publik.
“Ancaman karhutla berdampak langsung terhadap infrastruktur energi, kesehatan pekerja, dan keselamatan masyarakat. Karena itu kesiapsiagaan harus dilakukan sejak fase awal,” ujarnya. ***
