Resmi! Pengalihan Penyuluh dari Daerah ke Pusat, Lihat Daftarnya di Sini

MORE ARTICLES

Ecobiz.asia – Pemerintah secara resmi melakukan pengalihan penyuluh dari pada Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota ke Pemerintah Pusat. Sebanyak 30.318 orang penyuluh menjadi bagian dari tahap pertama implementasi kebijakan ini.

Informasi resmi pengalihan penyuluh ke pusat tahap pertama disampaikan melalui Pengumuman Nomor B-35929/KP.110/A2/11/2025 tentang Rilis Data Pengalihan Penyuluh Pertanian Tahap Pertama yang ditandatangani oleh Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia Aparatur Kementerian Pertanian Ir. Nurwahida, M.Si, pada 4 November 2025.

Read also:  Bahlil Lantik Sejumlah Pejabat Eselon II Kementerian ESDM, Ini Daftarnya

Pada pengumuman itu dijelaskan pengalihan penyuluh pertanian merupakan tindaklanjut Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pendayagunaan Penyuluh Pertanian dalam Rangka Percepatan Swasembada Pangan.

Kemudian, telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara mengenai Pengalihan Penyuluh Pertanian pada Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota ke Kementerian Pertanian pada tahap pertama sebanyak 30.318 orang penyuluh.

Read also:  KLH Luncurkan Program KELANA, Perluas Edukasi Lingkungan Melibatkan Generasi Muda

Rinciannya adalah dengan rincian sebagai berikut:

  1. Penyuluh Pertanian Provinsi/Kabupaten/Kota yang berstatus Pegawai Negeri Sipil sebanyak 19.827 orang; dan
  2. Penyuluh Pertanian Provinsi/Kabupaten/Kota yang berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebanyak 10.491 orang.

Direncanakan pengumuman hasil pengalihan Penyuluh Pertanian Daerah
Provinsi/Kabupaten/Kota untuk tahap kedua pada akhir bulan Nopember 2025 dan tahap ketiga pada pertengahan bulan Desember 2025.

Read also:  Cegah Korupsi, KPK Siapkan Kajian Tata Niaga Kayu dan Pelepasan Hutan

Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2026 administrasi kepegawaian seluruh Penyuluh Pertanian Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dialihkan ke Kementerian Pertanian. ***

Berikut ini Pegumuman dan Daftar Lengkap Penyuluh Pertanian yang masuk dalam Pengalihan Tahap Pertama.

LATEST STORIES

MORE ARTICLES

TuK Indonesia Soroti Minimnya Partisipasi Publik dalam Revisi POJK Keuangan Berkelanjutan, Desak Pencegahan Greenwashing

Ecobiz.asia — Transformasi untuk Keadilan Indonesia (TuK Indonesia) mendesak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperkuat perlindungan hak asasi manusia (HAM) dan pengawasan praktik greenwashing dalam...

Peminat Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Sampah Danantara Membludak, Didominasi Perusahaan China

Ecobiz.asia – Minat investor terhadap proyek Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) yang dikembangkan Danantara Investment Management (DIM) melonjak tajam pada gelombang kedua seleksi mitra...

Indonesia Perkuat Diplomasi Energi Bersih, Gandeng Afrika dan Asia Dorong Transisi Energi Global

Ecobiz.asia – Indonesia memperkuat diplomasi energi bersih dengan menggandeng Madagascar, Nepal, Kenya, dan Jerman dalam forum South-South and Triangular Cooperation on Renewable Energy (SSTC...

Survei: Publik Asia Tenggara Desak Bank Hentikan Pendanaan PLTU Batu Bara Industri

Ecobiz.asia – Mayoritas masyarakat di Asia Tenggara mendesak sektor perbankan menghentikan pembiayaan proyek batu bara baru, termasuk pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) captive yang...

Kemenhut Luncurkan Film Dokumenter “Merawat Esok”, Rekam Aksi Pengurangan Emisi Karbon Kehutanan

Ecobiz.asia – Kementerian Kehutanan (Kemenhut) meluncurkan film dokumenter berjudul "Merawat Esok" yang merekam berbagai aksi pengurangan emisi karbon sektor kehutanan dan penggunaan lahan melalui...

TOP STORIES

Indonesia Prepares Energy Sector Carbon Trading Rules, Targets Up to US$7.7 Billion in Green Financing

Ecobiz.asia — Indonesia’s Ministry of Energy and Mineral Resources (ESDM) is preparing new regulations for carbon trading in the energy sector as part of...

TuK Indonesia Soroti Minimnya Partisipasi Publik dalam Revisi POJK Keuangan Berkelanjutan, Desak Pencegahan Greenwashing

Ecobiz.asia — Transformasi untuk Keadilan Indonesia (TuK Indonesia) mendesak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperkuat perlindungan hak asasi manusia (HAM) dan pengawasan praktik greenwashing dalam...

Penguasaan Kehutanan yang Kedodoran

Oleh: Pramono Dwi Susetyo (Pernah Bekerja di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Penulis Buku Seputar Hutan dan Kehutanan, dan Membangun Hutan Menjaga Lingkungan) Ecobiz.asia...

Siapkan Generasi Energi Bersih, Pertamina NRE Kenalkan Perdagangan Karbon di PGTC 2026

Ecobiz.asia – Pertamina New & Renewable Energy (Pertamina NRE) memperkenalkan konsep perdagangan karbon kepada mahasiswa dalam ajang Pertamina Goes to Campus (PGTC) 2026 di...

Kementerian ESDM Siapkan Regulasi Perdagangan Karbon Sektor Energi, Incar Pendanaan Potensial US$7,7 Miliar

Ecobiz.asia – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah menyiapkan regulasi perdagangan karbon sektor energi melalui penyusunan Rancangan Peraturan Menteri (RPermen) ESDM tentang...