Proyek Karbon Negara Berkembang Terkendala Regulasi dan Standar Rating yang Tak Seragam

MORE ARTICLES

Ecobiz.asia – Proyek-proyek karbon dari negara berkembang menghadapi hambatan struktural dalam menembus pasar global. 

Lambannya regulasi nasional dan tidak seragamnya sistem pemeringkatan kualitas kredit karbon oleh lembaga independen menjadi dua tantangan utama yang membatasi akses pengembang proyek ke pasar internasional, meski proyek-proyek tersebut memiliki dampak lingkungan dan sosial yang signifikan.

Saras Sutedja, Global Business Development di CarbonEX, mengungkapkan bahwa birokrasi nasional justru menjadi salah satu kendala terbesar. 

Baca juga: CarbonEX: Pasar Karbon Dunia Tak Lagi Sekadar Emisi, Integritas Proyek Jadi Penentu

Dalam diskusi “Beyond Business-as-Usual: Carbon Project Integrity from the Buyer’s Perspective” di Jakarta, Saras menyoroti keterlambatan penerbitan Letter of Authorization (LOA)—dokumen penting yang dibutuhkan dalam perdagangan karbon antarnegara.

“Jika sebuah proyek sudah memberikan dampak baik, tetapi belum memiliki LOA karena keterlambatan dari pemerintah, bukan berarti proyek tersebut tidak kredibel. Proyek itu hanya terjebak dalam sistem yang belum cukup siap dan cepat,” ujar Saras, Rabu (18/6/2025).

Read also:  Verra Luncurkan Program Scope 3, Buka Jalur Sertifikasi Aksi Iklim Rantai Nilai

Selain regulasi, tantangan lain datang dari sisi penilaian kualitas proyek. Saat ini, banyak pembeli karbon mengandalkan lembaga pemeringkat seperti BeZero, Silvera, Calyx Global, dan MSCI. 

Namun, tidak adanya standar metodologi yang seragam menyebabkan hasil penilaian yang kerap bertolak belakang, bahkan terhadap satu proyek yang sama.

“Lembaga rating mana yang harus dipilih? Mana yang paling bisa dipercaya? Saat ini setidaknya ada lima lembaga pemeringkat dan semuanya menggunakan pendekatan berbeda,” ungkap Saras.

Baca juga: Green Power Group Akuisisi Mayoritas Saham Aceh Mineral Abadi, Perkuat Rantai Pasok Bahan Baku EV

Read also:  Singapura-Laos Sepakati Perdagangan Kredit Karbon, Atur Mekanisme Corresponding Adjustment

Perbedaan penilaian tersebut berdampak langsung pada reputasi dan harga kredit karbon. Proyek yang dinilai rendah oleh satu lembaga bisa mendapatkan nilai tinggi dari lembaga lain, menciptakan ketidakpastian pasar dan risiko reputasi yang tidak proporsional.

Di tengah dinamika ini, Saras melihat adanya upaya perbaikan di pasar. Dorongan dari pembeli, tekanan publik, dan diskursus seputar transparansi telah mendorong lembaga seperti Gold Standard untuk merevisi metodologi perhitungan yang sebelumnya menuai kritik, termasuk asumsi dalam parameter Fraction of Non-Renewable Biomass (FNRB) yang digunakan dalam proyek cookstove.

“Gold Standard akhirnya melakukan koreksi terhadap asumsi dan angka dalam metodologinya agar lebih konservatif dan sesuai dengan kondisi di lapangan,” kata Saras.

Ia juga mencatat bahwa sejumlah pengembang proyek karbon memilih membangun entitas baru untuk memulai ulang proyek dengan pendekatan yang lebih transparan dan berfokus pada integritas. 

Read also:  BP BUMN Arahkan Perhutani Kembangkan Bisnis Karbon, Incar Pendapatan Rp1-2 Triliun

“Beberapa pengembang bahkan merancang ulang proyek mereka dari awal untuk memastikan kredibilitas lebih tinggi,” tambahnya.

Meski penuh tantangan, Saras optimistis bahwa pasar karbon global tengah bergerak ke arah yang lebih positif. “Pasar karbon terus berkembang. Perbaikannya mengarah pada sistem yang lebih kredibel dan adil,” ujarnya.

Saras menekankan bahwa tantangan proyek karbon dari negara berkembang bukan semata teknis, melainkan struktural. Tanpa regulasi nasional yang mendukung dan sistem rating yang lebih seragam, proyek-proyek berkualitas bisa kehilangan akses pasar hanya karena tidak memiliki cap yang tepat waktu. 

Menurutnya, diperlukan sistem transisi yang adil agar proyek yang berdampak nyata tidak tersingkir dari pasar global. ***

LATEST STORIES

MORE ARTICLES

Bappenas Luncurkan Peta Jalan Karbon Biru 2026–2045, Dorong Investasi dan Perlindungan Ekosistem Pesisir

Ecobiz.asia – Kementerian PPN/Bappenas meluncurkan Peta Jalan Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Karbon Biru Indonesia 2026–2045 sebagai panduan integrasi pengelolaan ekosistem pesisir dan laut ke...

NCI dan Infini Asia Luncurkan FIST 1.0 untuk Perkuat Pengelolaan Data Proyek Nature-based Solutions

Ecobiz.asia — Nusantara Climate Initiative (NCI) bersama PT Inovasi Infini Asia (Infini Asia) meluncurkan Forest Integrated System for Transparency (FIST) Version 1.0, platform digital...

BP BUMN Arahkan Perhutani Kembangkan Bisnis Karbon, Incar Pendapatan Rp1-2 Triliun

Ecobiz.asia – Badan Pengaturan BUMN (BP BUMN) mengarahkan Perum Perhutani mengembangkan perdagangan karbon sebagai sumber pendapatan baru sekaligus bagian dari transformasi bisnis perusahaan. Dalam jangka...

IDXCarbon Gratiskan Biaya Pendaftaran, Incar Lebih Banyak Pengguna Jasa Karbon

Ecobiz.asia – Bursa karbon Indonesia (IDXCarbon) menggratiskan biaya pendaftaran dan keanggotaan bagi perusahaan yang ingin menjadi Pengguna Jasa Bursa Karbon (PJBK). Kebijakan tersebut ditujukan...

Incar Blue Carbon, Lampung Perluas Cakupan Tim Koordinasi Inisiatif Karbon

Ecobiz.asia – Pemerintah Provinsi Lampung memperluas cakupan kerja Tim Koordinasi Inisiatif Karbon dari semula berfokus pada karbon hutan menjadi pengembangan ekosistem karbon daratan dan...

TOP STORIES

Bappenas Luncurkan Peta Jalan Karbon Biru 2026–2045, Dorong Investasi dan Perlindungan Ekosistem Pesisir

Ecobiz.asia – Kementerian PPN/Bappenas meluncurkan Peta Jalan Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Karbon Biru Indonesia 2026–2045 sebagai panduan integrasi pengelolaan ekosistem pesisir dan laut ke...

Menhut Raja Juli Kembali Cabut Izin Lima PBPH Terkait Karhutla, Sebut Perintah Prabowo

Ecobiz.asia — Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni kembali mencabut izin usaha lima perusahaan yang berada di Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Tengah sebagai...

Pemerintah Bangun 119.379 Sambungan Jargas, Gresik-Sidoarjo Dapat 14.000

Ecobiz.asia — Pemerintah tengah membangun sekitar 119.379 sambungan rumah (SR) jaringan gas bumi (jargas) yang tersebar di 15 kabupaten/kota pada 2025–2026. Dari jumlah tersebut,...

Membedah Biang Keladi Bencana Asap

Disclaimer: Artikel ini merupakan opini dan pandangan pribadi penulis. Isi tulisan sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis dan tidak mewakili sikap atau pandangan redaksi Ecobiz.asia. Oleh:...

PHR Perkuat Mutu dan Akses Pasar UMKM, Dorong Produk Lokal Naik Kelas

Ecobiz.asia – PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) mendorong peningkatan daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Dumai, Riau, melalui penguatan mutu produk,...