Proyek Karbon Negara Berkembang Terkendala Regulasi dan Standar Rating yang Tak Seragam

MORE ARTICLES

Ecobiz.asia – Proyek-proyek karbon dari negara berkembang menghadapi hambatan struktural dalam menembus pasar global. 

Lambannya regulasi nasional dan tidak seragamnya sistem pemeringkatan kualitas kredit karbon oleh lembaga independen menjadi dua tantangan utama yang membatasi akses pengembang proyek ke pasar internasional, meski proyek-proyek tersebut memiliki dampak lingkungan dan sosial yang signifikan.

Saras Sutedja, Global Business Development di CarbonEX, mengungkapkan bahwa birokrasi nasional justru menjadi salah satu kendala terbesar. 

Baca juga: CarbonEX: Pasar Karbon Dunia Tak Lagi Sekadar Emisi, Integritas Proyek Jadi Penentu

Dalam diskusi “Beyond Business-as-Usual: Carbon Project Integrity from the Buyer’s Perspective” di Jakarta, Saras menyoroti keterlambatan penerbitan Letter of Authorization (LOA)—dokumen penting yang dibutuhkan dalam perdagangan karbon antarnegara.

“Jika sebuah proyek sudah memberikan dampak baik, tetapi belum memiliki LOA karena keterlambatan dari pemerintah, bukan berarti proyek tersebut tidak kredibel. Proyek itu hanya terjebak dalam sistem yang belum cukup siap dan cepat,” ujar Saras, Rabu (18/6/2025).

Read also:  Dukung Capaian NDC, KLH/BPLH Jalin Kerja Sama dengan Hanns Seidel Foundation

Selain regulasi, tantangan lain datang dari sisi penilaian kualitas proyek. Saat ini, banyak pembeli karbon mengandalkan lembaga pemeringkat seperti BeZero, Silvera, Calyx Global, dan MSCI. 

Namun, tidak adanya standar metodologi yang seragam menyebabkan hasil penilaian yang kerap bertolak belakang, bahkan terhadap satu proyek yang sama.

“Lembaga rating mana yang harus dipilih? Mana yang paling bisa dipercaya? Saat ini setidaknya ada lima lembaga pemeringkat dan semuanya menggunakan pendekatan berbeda,” ungkap Saras.

Baca juga: Green Power Group Akuisisi Mayoritas Saham Aceh Mineral Abadi, Perkuat Rantai Pasok Bahan Baku EV

Read also:  KKP Jelaskan Mekanisme Perdagangan Karbon Biru, Wajib PKKPRL dan Teregistrasi di SRUK

Perbedaan penilaian tersebut berdampak langsung pada reputasi dan harga kredit karbon. Proyek yang dinilai rendah oleh satu lembaga bisa mendapatkan nilai tinggi dari lembaga lain, menciptakan ketidakpastian pasar dan risiko reputasi yang tidak proporsional.

Di tengah dinamika ini, Saras melihat adanya upaya perbaikan di pasar. Dorongan dari pembeli, tekanan publik, dan diskursus seputar transparansi telah mendorong lembaga seperti Gold Standard untuk merevisi metodologi perhitungan yang sebelumnya menuai kritik, termasuk asumsi dalam parameter Fraction of Non-Renewable Biomass (FNRB) yang digunakan dalam proyek cookstove.

“Gold Standard akhirnya melakukan koreksi terhadap asumsi dan angka dalam metodologinya agar lebih konservatif dan sesuai dengan kondisi di lapangan,” kata Saras.

Ia juga mencatat bahwa sejumlah pengembang proyek karbon memilih membangun entitas baru untuk memulai ulang proyek dengan pendekatan yang lebih transparan dan berfokus pada integritas. 

Read also:  Industri Sambut Positif Permenhut 6/2026 Perdagangan Karbon Kehutanan

“Beberapa pengembang bahkan merancang ulang proyek mereka dari awal untuk memastikan kredibilitas lebih tinggi,” tambahnya.

Meski penuh tantangan, Saras optimistis bahwa pasar karbon global tengah bergerak ke arah yang lebih positif. “Pasar karbon terus berkembang. Perbaikannya mengarah pada sistem yang lebih kredibel dan adil,” ujarnya.

Saras menekankan bahwa tantangan proyek karbon dari negara berkembang bukan semata teknis, melainkan struktural. Tanpa regulasi nasional yang mendukung dan sistem rating yang lebih seragam, proyek-proyek berkualitas bisa kehilangan akses pasar hanya karena tidak memiliki cap yang tepat waktu. 

Menurutnya, diperlukan sistem transisi yang adil agar proyek yang berdampak nyata tidak tersingkir dari pasar global. ***

LATEST STORIES

MORE ARTICLES

Indonesia Siapkan Implementasi Nesting Karbon Kehutanan, Riau Jadi Percontohan

Ecobiz.asia – Pemerintah Indonesia menyiapkan operasionalisasi kerangka kerja nesting karbon kehutanan guna mendorong transaksi berintegritas tinggi dan menarik investasi global. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari...

Pertamina NRE Sediakan Kredit Karbon, Dukung Kampanye IDXCarbon “Aku Net-Zero Hero”

Ecobiz.asia — PT Pertamina New & Renewable Energy (Pertamina NRE) menyediakan kredit karbon untuk mendukung kampanye “Aku Net-Zero Hero” yang diluncurkan bersama IDXCarbon, PT...

Industri Sambut Positif Permenhut 6/2026 Perdagangan Karbon Kehutanan

Ecobiz.asia – Pelaku industri menyambut positif terbitnya Peraturan Menteri Kehutanan (Permenhut) Nomor 6 Tahun 2026 yang dinilai memberikan kepastian dan memperkuat fondasi pasar karbon...

KKP Jelaskan Mekanisme Perdagangan Karbon Biru, Wajib PKKPRL dan Teregistrasi di SRUK

Ecobiz.asia – Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, menjelaskan mekanisme perdagangan karbon biru mensyaratkan integrasi antara kepastian tenurial ruang laut, sistem registrasi karbon,...

Sistem Registri Unit Karbon (SRUK) Segera Diluncurkan, KLH Ajak Pengembang Proyek Ikut Uji Coba

Ecobiz.asia – Pemerintah segera meluncurkan Sistem Registri Unit Karbon (SRUK) sebagai infrastruktur utama perdagangan karbon di Indonesia. Wakil Menteri Lingkungan Hidup/Wakil Kepala Badan Pengendalian Lingkungan...

TOP STORIES

Pertamina Strengthens Domestic Bioethanol Development to Support E20 Target

Ecobiz.asia — Pertamina is strengthening the development of domestically sourced bioethanol through cross-sector collaboration to support the country’s E20 blending mandate targeted for 2028. The...

Kunjungi TPST BLE Banyumas, Presiden Prabowo Soroti Inovasi Sampah Jadi Genteng

Ecobiz.asia — Presiden Prabowo Subianto meninjau Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Berwawasan Lingkungan dan Edukasi (TPST BLE) di Banyumas, Jawa Tengah, Selasa (28/4/2026), dan menyoroti...

Survei: Progres Energi Terbarukan Indonesia Stagnan Meski Permintaan Industri Tinggi

Ecobiz.asia — Survei terbaru yang dilakukan Petromindo Survey menunjukkan meningkatnya kekhawatiran pelaku industri terhadap lambatnya perkembangan energi terbarukan di Indonesia, meski permintaan dan ekspektasi...

Survey Finds Indonesia’s Renewable Energy Progress Stagnant Despite Strong Industry Demand

Ecobiz.asia — A recent survey conducted by Petromindo Survey highlights growing industry concern over the slow pace of renewable energy development in Indonesia, despite...

Target Dedieselisasi Dinilai Perlu Diperluas ke PLTU, PLTG

Ecobiz.asia — Rencana pemerintah mengganti 13 Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) menjadi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dinilai perlu diperluas dengan menghentikan pembangunan pembangkit...