Potensi Kredit Karbon Ekonomi Biru Rp994,5 T Terancam Menguap Akibat Ekspor Pasir Laut, Studi: Puluhan Ribu Pekerja Terancam  

MORE ARTICLES

Ecobiz.asi – Keputusan pemerintah untuk melonggarkan ekspor pasir laut dinilai akan memicu kehancuran ekosistem laut, meningkatkan erosi pantai, merusak terumbu karang, dan menimbulkan hilangnya biodiversitas laut. Tidak hanya itu, masyarakat pesisir, terutama nelayan, terancam kehilangan mata pencaharian akibat rusaknya habitat perikanan tangkap.

Studi yang dilakukan lembaga penelitian ekonomi dan kebijakan publik, CELIOS mengungkapkan meskipun ekspor pasir laut diharapkan dapat memberikan keuntungan bagi para pengusaha dan pendapatan negara, potensi keuntungan bagi negara terbilang kecil.

“Simulasi yang dilakukan menemukan dampak negatif pada Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar Rp1,22 triliun, dan pendapatan masyarakat akan menurun hingga Rp1,21 triliun. Jadi studi ini memberikan respon atas berbagai klaim pemerintah bahwa ekspor pasir laut akan meningkatkan keuntungan ekonomi dan pendapatan negara. Klaim itu ternyata berlebihan,” kata Direktur Ekonomi CELIOS, Nailul Huda, Rabu, 2 Oktober 2024.

Read also:  Masyarakat Sipil Desak Pemerintah Perkuat Aksi Perlindungan Keanekaragaman Hayati Pasca COP17

Baca juga: Aturan Ekspor Pasir Laut: Harus Kantongi Rekomendasi KKP, Punya IUP dari Kementerian ESDM

Pendapatan negara sebagai dampak dari ekspor pasir laut diestimasi hanya bertambah Rp170 miliar jika menghitung dampak tidak langsung ke sektor lapangan usaha secara keseluruhan.

Meski pengusaha ekspor pasir laut mendapat keuntungan sebesar Rp502 miliar, namun terdapat kerugian yang dialami oleh pengusaha di bidang perikanan.

“Modelling ekonomi yang dilakukan CELIOS memvalidasi bahwa narasi penambangan pasir laut akan mendorong ekspor dan penerimaan negara secara signifikan tidaklah tepat. Penerimaan negara dari pajak tidak mampu menutup kerugian keseluruhan output ekonomi yang berisiko turun Rp1,13 triliun,” kata Huda.

Studi juga menunjukkan bahwa setiap peningkatan ekspor pasir laut berisiko mengurangi produksi perikanan tangkap. Akibat adanya ekspor pasir laut sejumlah 2,7 juta m3, ada penurunan nilai tambah bruto sektor perikanan yang ditaksir mencapai Rp1,59 triliun. Ditaksir pendapatan nelayan yang hilang Rp990 miliar dan berkurangnya lapangan pekerjaan di sektor perikanan sebesar 36.400 orang.

Read also:  BPGMN Siapkan Pencegahan Karhutla Sejak Musim Hujan, Gambut Harus Tetap Basah

Bhima Yudhistira, Direktur Eksekutif CELIOS menerangkan bahwa ekspor pasir laut justru berisiko menciptakan pengangguran di kawasan pesisir. “Model penambangan pasir laut dengan kapal isap dan pengangkutan tongkang juga cenderung padat modal (capital intensive) bukan padat karya (labor intensive). Tidak ada korelasi ekspor pasir laut dengan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berdaya saing,” katanya.

Lebih lanjut penambangan pasir laut menyebabkan degradasi ekosistem laut yang berdampak pada perikanan tangkap. Masyarakat pesisir, terutama nelayan, terancam kehilangan mata pencaharian akibat penurunan hasil tangkapan ikan.

Read also:  Indonesia dan Republik Kongo Perkuat Kerja Sama Kayu Lestari, Gambut, dan Mangrove

Baca juga: Dokumen Penurunan Emisi Second NDC Terus Digodok, Mencakup Sektor Kelautan dan Hulu Migas

“Data historis sebelumnya pada tahun 2001 hingga 2009 ikut menunjukkan korelasi negatif antara peningkatan ekspor pasir laut dan produksi perikanan tangkap.” lanjut Huda.

Selain itu, penambangan pasir laut juga berdampak pada kerusakan habitat laut yang sulit untuk diperbaiki dalam jangka panjang. “Indonesia akan kehilangan potensi Blue Carbon dan ekosistem ekonomi biru jika eksploitasi pasir laut dilanjutkan.

Padahal diperkirakan Indonesia memiliki potensi 17 persen karbon biru dari total seluruh dunia, setara 3.4 Giga ton. Hal ini selaras dengan target pemerintahan kedepan yang ingin mengoptimalkan kredit karbon 65 miliar dolar AS atau Rp994,5 triliun.” tutup Bhima. ***

LATEST STORIES

MORE ARTICLES

Pembangkit Diesel Tua Jadi Tantangan Integrasi PLTS di Daerah Terpencil

Ecobiz.asia - Pengembangan sistem pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) yang dipadukan dengan baterai dan generator diesel di daerah terpencil menghadapi tantangan yang tidak hanya...

Indonesia dan Republik Kongo Perkuat Kerja Sama Kayu Lestari, Gambut, dan Mangrove

Ecobiz.asia — Indonesia dan Republik Kongo menjajaki penguatan kerja sama kehutanan, terutama untuk memperluas pengakuan pasar terhadap produk kayu lestari, memperkuat ketertelusuran rantai pasok,...

Australia Siapkan Dukungan untuk Program PLTS 100 GW Indonesia

Ecobiz.asia – Australia berencana mendukung pengembangan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) berkapasitas 100 gigawatt (GW) di Indonesia dalam beberapa tahun ke depan. Dukungan tersebut...

Indonesia Dorong Penguatan Aksi Nasional dan Pendanaan Global untuk Hentikan Deforestasi 2030

Ecobiz.asia — Indonesia mendorong penguatan aksi nasional dan kerja sama internasional untuk menghentikan dan membalikkan deforestasi serta degradasi hutan pada 2030. Pemerintah menilai upaya...

Indonesia Siapkan Skema Pembiayaan 13 Taman Nasional, Kredit Biodiversitas hingga Rhino Bond Dibahas di COP31

Ecobiz.asia — Pemerintah Indonesia menyiapkan skema pembiayaan jangka panjang untuk mendukung konservasi 13 taman nasional prioritas dan dua lanskap konservasi spesies ikonik. Rencana tersebut...

TOP STORIES

Norway Pledges US$100 Million to Indonesia for Forest Emission Reductions in 2021–2023

Ecobiz.asia – Norway has announced a US$100 million results-based contribution to Indonesia in recognition of the country's efforts to reduce carbon emissions from deforestation...

Indonesia, Norway Sign First Article 6.2 Carbon Deal to Support Energy Transition

Ecobiz.asia – Indonesia and Norway have signed an agreement to channel international carbon finance into Indonesia’s energy transition, with an initial focus on supporting...

PGN dan Unilever Jajaki Pengembangan Ekosistem Biomethane di Indonesia

Ecobiz.asia -- PT Perusahaan Gas Negara (PGN) dan Unilever menjajaki peluang pengembangan ekosistem biomethane di Indonesia sebagai bagian dari upaya mendorong pemanfaatan energi terbarukan,...

UNEP Praises Indonesia’s Large-Scale Jurisdictional REDD+ Programme as Model for Forest Countries

Ecobiz.asia – The United Nations Environment Programme (UNEP) has praised Indonesia’s jurisdictional REDD+ programme across nine provinces, describing its large-scale approach as an important...

Pembangkit Diesel Tua Jadi Tantangan Integrasi PLTS di Daerah Terpencil

Ecobiz.asia - Pengembangan sistem pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) yang dipadukan dengan baterai dan generator diesel di daerah terpencil menghadapi tantangan yang tidak hanya...