Dokumen Penurunan Emisi Second NDC Terus Digodok, Mencakup Sektor Kelautan dan Hulu Migas

MORE ARTICLES

Ecobiz.asia – Pemerintah dan para pemangku kepentingan terus melakukan pembahasan untuk merampungkan dokumen penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) Second Nationally Determined Contribution (NDC).

Dokumen tersebut nantinya akan memasukan sektor baru yaitu kelautan dan hulu migas.

Menteri Siti Nurbaya menjelaskan, sesuai Paris Agreement, negara memiliki kewajiban memenuhi komitmen dalam penurunan emisi GRK dengan guidelines dan rambu-rambu yang ditegaskan dalam konvensi UNFCCC.

Baca juga: PLN Salurkan Listrik EBT ke Agincourt Resources, 275 Ribu Unit REC

Menurut Menteri, Indonesia telah mengembangkan langkah-langkah dalam agenda iklim dengan mengikuti konvensi global dalam rambu-rambu dasar Pancasila dan UUD 1945.

“Saya terus menerus meminta kepada seluruh jajaran KLHK untuk selalu menggunakan pisau analisis Pancasila dan UUD 1945 untuk setiap agenda internasional yang dilaksanakan di Indonesia, untuk komitmen global yang wajib kita penuhi, sebagai konsekuensi ratifikasi negara dan sebagai agenda ikut  melaksanakan  ketertiban dunia, seperti dimaksud dalam Pembukaan UUD 1945,  termasuk dalam hal ini  berkenaan dengan agenda perubahan iklim,” tegas Menteri Siti Nurbaya pada kegiatan Komunikasi Publik Second Nationally Determined Contribution (SNDC) di Jakarta, Selasa, 20 Agustus 2024. 

Read also:  Ujian Besar BPGMN: Menyatukan Konservasi, Ekonomi, dan Tata Kelola Gambut

Second NDC yang sedang digodok saat ini mengacu pada penurunan emisi karbon untuk mencapai penurunan emisi global pada skenario 1,5°C dan mencapai net zero emission tahun 2060 atau lebih cepat. Adapun cakupan jenis GRK yang diperhitungkan akan meliputi CO2, CH4, N2O, dan gas baru HFC, dengan tingkat emisi menggunakan Reference Year 2019 dengan Peaking rata-rata tahun 2030. 

Read also:  Indonesia dan Thailand Terpilih dalam Program Investasi Industri Rendah Emisi ITIP

Second NDC juga akan mencakup sektor dan sub sektor baru, yaitu kelautan dan hulu migas, serta merinci lebih jauh dan perluasan cakupan pada sektor industri dan sektor pertanian. 

Menteri mengatakan target tersebut bukan pekerjaan mudah dan  harus dihadapi tantangan yang makin besar, berat dan kompleks. Dia mengajak semua pihak untuk concern dan bekerja bersama sungguh-sungguh melanjutkan kerja-kerja keras yang sudah dilakukan sekarang dengan hasil yang baik yang telah mendapatkan pengakuan internasional.

Menteri Siti mengatakan dokumen Second NDC akan memiliki ciri-ciri yaitu bersifat transformatif, mengarus-utamakan aksi iklim ke dalam perencanaan pembangunan yang lebih luas,  mengaktualisasi investasi untuk aksi iklim yang efektif, dan mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan.

Read also:  Menteri ESDM Lantik Dirjen Gatrik dan Sejumlah Eselon II, Ini Daftarnya

Baca juga: CTIS Bahas Transisi Energi Menuju Net Zero Emission: Indonesia Miliki Potensi Besar

“Hasil exercise untuk S-NDC menunjukkan bahwa Indonesia  bisa mencapai angka penurunan emisi hingga 97% di tahun 2050 dan hingga 103% di tahun 2060; dengan kata lain, bahwa kita optimis Indonesia akan dapat mencapai net zero emission  sebelum tahun 2060. Angka-angka perhitungannya sudah ada dan tidak mudah kita lakukan untuk itu,” ujar Menteri. 

“Catatan pentingnya bahwa memerlukan kerjasama  semua sektor dan seluruh pemangku kepentingan  serta dengan  keberlanjutan  dari  apa yang  kita  lakukan sekarang. Kerja-kerja keras seperti saat ini, current policies and operations tetap bisa dipertahankan dan berkelanjutan,” pungkasnya.  ***

LATEST STORIES

MORE ARTICLES

Habitat Kedua Badak Jawa Masih Dikaji, Pakar Sebut Indonesia Punya Pengalaman Translokasi Satwa Liar

Ecobiz.asia – Indonesia memiliki pengalaman panjang dalam pelaksanaan translokasi badak sebagai bagian dari upaya konservasi, namun rencana pengembangan habitat kedua Badak Jawa (Rhinoceros sondaicus)...

Menhut Tegaskan Tak Akan Terbitkan Izin Tambang di Habitat Badak Jawa Ujung Kulon, Raja Juli: Saya Berjanji

Ecobiz.asia – Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menegaskan tidak akan menerbitkan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) untuk kegiatan pertambangan di Taman Nasional Ujung Kulon...

Emisi Fosil Terus Meningkat, CERAH Dorong Indonesia Dukung Target Elektrifikasi Global 35% pada 2035

Ecobiz.asia – Peningkatan emisi karbon dari penggunaan bahan bakar fosil memperkuat urgensi percepatan elektrifikasi di Indonesia. CERAH mendorong pemerintah mendukung target elektrifikasi global sebesar...

Koalisi Pemantau Independen Desak Kemenhut Buka Data Asal Kayu, Soroti Risiko Kayu Ilegal Masuk Industri

Ecobiz.asia – Koalisi Pemantau Independen yang terdiri atas 66 organisasi masyarakat sipil mendesak Kementerian Kehutanan membuka data asal dan peredaran kayu untuk memperkuat pengawasan...

SKK Migas: Indonesia’s Oil and Gas Future Remains Promising Amid Global Challenges

Ecobiz.asia -- Indonesia’s oil and gas industry continues to have promising prospects despite mounting global challenges, with the future of the upstream sector depending...

TOP STORIES

Habitat Kedua Badak Jawa Masih Dikaji, Pakar Sebut Indonesia Punya Pengalaman Translokasi Satwa Liar

Ecobiz.asia – Indonesia memiliki pengalaman panjang dalam pelaksanaan translokasi badak sebagai bagian dari upaya konservasi, namun rencana pengembangan habitat kedua Badak Jawa (Rhinoceros sondaicus)...

Ancol Buka Peluang Kemitraan untuk Perluas Restorasi Kerang Hijau di Teluk Jakarta

Ecobiz.asia – PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk membuka peluang kerja sama dengan lembaga penelitian dan calon penyandang dana untuk memperluas program restorasi kerang hijau...

Dua Perusahaan Ajukan Proyek Karbon Biru di Lombok dan Jawa, KKP Lakukan Verifikasi

Ecobiz.asia – Dua perusahaan mengajukan usulan proyek karbon biru di Lombok Timur dan Jawa kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Usulan tersebut mencakup restorasi...

Indonesia Finalizes Draft Presidential Regulation for 100-GWp Solar Power Programme

Ecobiz.asia – Indonesia is finalising a draft Presidential Regulation on the development of 100 gigawatt-peak (GWp) of solar power capacity, following the completion of...

APRIL Group Awaits Official Notice After Indonesia Revokes RAPP’s 338,536-Hectare Forestry Permit

Ecobiz.asia – APRIL Group is awaiting formal notification and further clarification from the Indonesian government following the revocation of the forestry concession permit held...