Ecobiz.asia – PT PLN (Persero) menyiapkan beragam strategi dan teknologi untuk mengakselerasi pengembangan pembangkit listrik berbasis energi baru terbarukan (EBT), termasuk pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN), carbon capture and storage (CCS), hingga pemanfaatan hidrogen.
Executive Vice President Energy Transition & Sustainability PLN, Kamia Handayani menjelaskan, dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL), PLN telah merencanakan penambahan pembangkit EBT sebesar sekitar 42,5 gigawatt (GW).
Selain itu, PLN juga menyiapkan energy storage dengan kapasitas sekitar 10 GW untuk mendukung integrasi pembangkit EBT yang bersifat intermiten, seperti PLTS dan PLTB.
“Karena akan masuk banyak variable renewable energy, maka sistem penyimpanan energi menjadi sangat penting agar pasokan tetap andal,” ujarnya pada sebuah acara yang diselenggaran sebuah stasiun TV di Jakarta, Kamis (22/1/2026).
Di luar pengembangan EBT, PLN juga mulai mengeksplorasi teknologi baru yang saat ini belum tersedia di Indonesia, salah satunya pembangkit listrik tenaga nuklir.
Menurut Kamia, PLN cukup serius menginisiasi pengembangan PLTN dengan arahan pemerintah serta dukungan parlemen.
“Nuklir ini bersih dari sisi emisi, tetapi juga unggul dari sisi keandalan karena mampu beroperasi secara kontinyu 24 jam, tujuh hari,” katanya.
Untuk mendukung agenda tersebut, PLN telah memperkuat kapasitas sumber daya manusia dan membentuk Direktorat Teknologi dan Keberlanjutan sejak Juni 2025.
Direktorat ini bertugas mengawal pengembangan teknologi transisi energi, seperti nuklir, battery energy storage system (BESS), hingga interkoneksi berbasis teknologi high voltage direct current (HVDC).
Selain nuklir, PLN juga menaruh perhatian pada teknologi carbon capture and storage (CCS) sebagai solusi menekan emisi dari pembangkit listrik berbasis batubara dan gas. Kamia menyebutkan, meski batubara masih memiliki potensi pasokan hingga sekitar 70 tahun ke depan, pemanfaatannya harus dibarengi dengan pengendalian emisi.
“Secara teknis, PLN sudah melakukan studi di lebih dari tujuh lokasi pembangkit dan CCS sebenarnya memungkinkan. Namun dari sisi keekonomian masih sangat mahal,” jelasnya.
Meski belum ekonomis, PLN mulai melakukan asesmen terhadap pembangkit-pembangkit yang CCS-ready, baik PLTU maupun pembangkit berbasis gas, agar dapat diimplementasikan ketika teknologi tersebut sudah layak secara finansial.
PLN juga menyiapkan pembangkit gas sebagai energi transisi, termasuk dengan opsi co-firing hidrogen. Gas dinilai tetap dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan sistem saat pembangkit EBT variabel masuk ke jaringan.
“Kami sudah mulai melakukan uji coba hidrogen, salah satunya di Pesanggaran, Bali. Secara teknis memungkinkan, tinggal tantangan keekonomian,” ujar Kamia.
Dalam peta jalan menuju net zero emission, PLN memproyeksikan teknologi seperti CCS dan hidrogen baru akan layak diterapkan secara luas setelah 2035.
Selain itu, PLN juga membuka peluang co-firing amonia di PLTU, melengkapi program co-firing biomassa yang saat ini telah diterapkan di 49 unit PLTU dengan rata-rata porsi sekitar 5%. Program tersebut dinilai cukup signifikan dalam menurunkan emisi, meski masih menghadapi tantangan keberlanjutan pasokan biomassa. ***
