Ecobiz.asia — PT PLN (Persero) dan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) memperkuat sinergi untuk mendorong pertumbuhan investasi nasional melalui penyediaan solusi kelistrikan yang terintegrasi dan berkelanjutan.
Langkah ini ditandai dengan penandatanganan Adendum Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang Penyediaan Tenaga Listrik dan Percepatan Investasi di Sektor Ketenagalistrikan, yang menjadi kelanjutan kerja sama kedua lembaga sejak 2024.
Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal BKPM Tirta Nugraha Mursitama mengatakan, kolaborasi ini merupakan upaya strategis memperkuat ekosistem investasi nasional dengan menghadirkan layanan kelistrikan yang cepat, efisien, dan terintegrasi bagi para investor.
“Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM tidak bisa bekerja sendiri. Diperlukan koordinasi dan sinergi dengan seluruh pihak, termasuk pemerintah daerah, dunia usaha, dan akademisi,” ujar Tirta dalam acara bertajuk Diplomasi Investasi dalam Peningkatan Realisasi Investasi di Malang, Kamis (16/10/2025).
Sementara itu, Direktur Retail dan Niaga PLN Adi Prianto menegaskan, PLN siap mendukung percepatan investasi melalui penyediaan pasokan listrik yang andal dan berkualitas untuk seluruh sektor bisnis dan industri.
“Sebagai tulang punggung ketenagalistrikan nasional, PLN memastikan ketersediaan daya dan dukungan kelistrikan yang memadai bagi kebutuhan investasi di Tanah Air,” kata Adi.
Adi menjelaskan, adendum tersebut memperkuat mekanisme kerja sama antara PLN dan BKPM dengan pembentukan Liaison Officer Desk PLN di kantor BKPM sebagai pusat layanan one-stop electricity solution. Fasilitas ini akan memudahkan calon investor memperoleh informasi kelistrikan, termasuk ketersediaan daya dan pembangunan infrastruktur listrik.
“Melalui integrasi ini, PLN dan BKPM berupaya menghadirkan layanan yang efisien, transparan, dan memberikan kepastian bagi investor strategis dalam mengambil keputusan bisnis,” ujarnya.
Kerja sama ini juga membuka peluang investasi di sektor energi baru terbarukan (EBT), sejalan dengan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034 yang menargetkan tambahan kapasitas pembangkit sebesar 69,5 gigawatt (GW), dengan 76% atau 52,9 GW di antaranya berasal dari EBT dan sistem penyimpanan energi (storage).
“RUPTL hijau ini memberikan kepastian dan kemudahan bagi investor serta mempercepat pengembangan proyek energi bersih yang berkelanjutan di seluruh Indonesia,” tutup Adi. ***
