Perkuat Penjagaan Kawasan Hutan, Prabowo Setujui Penambahan 21.000 Polhut

MORE ARTICLES

Ecobiz.asia – Presiden Prabowo Subianto menyetujui penambahan 21.000 personel Polisi Kehutanan (Polhut) yang akan direkrut secara bertahap untuk memperkuat pengamanan kawasan hutan Indonesia.

Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki mengatakan penambahan personel tersebut diperlukan untuk menghadapi semakin kompleksnya ancaman terhadap kawasan hutan, mulai dari illegal logging, illegal mining, kebakaran hutan, peredaran ilegal tumbuhan dan satwa liar, hingga kejahatan terorganisasi lintas batas.

“Integritas adalah pondasi paling utama,” ujar Rohmat saat membuka Pelatihan Pembentukan Polhut Tahun 2026 di Pusdik Binmas Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Lemdiklat) Polri, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Selasa (19/8/2026).

Menurut Rohmat, penguatan jumlah personel akan berjalan seiring dengan perubahan pendekatan pengamanan hutan.

Read also:  Nilai Karbon RBC Indonesia-Norwegia Naik Dua Kali Lipat, Jadi US$10 per Ton CO2e

Kementerian Kehutanan menerapkan tiga pilar pengamanan hutan modern, yakni pengawasan berbasis teknologi melalui smart patrol, penegakan hukum terpadu berbasis scientific crime investigation, serta pengamanan berbasis masyarakat melalui community-based patrol.

Ia mengatakan Polhut tidak hanya dituntut memiliki kemampuan fisik dan teknis, tetapi juga integritas serta kemampuan membangun hubungan yang konstruktif dengan masyarakat di sekitar kawasan hutan.

“Polhut sebagai garda terdepan penegakan hukum kehutanan mutlak memerlukan integritas,” katanya.

Rohmat mengatakan penguatan Polhut ke depan diarahkan pada pendekatan pencegahan (preventive forest protection) melalui patroli berbasis risiko dan deteksi dini. Polhut juga diharapkan mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi serta perubahan modus kejahatan kehutanan.

Read also:  Menhut Tegaskan Tak Akan Terbitkan Izin Tambang di Habitat Badak Jawa Ujung Kulon, Raja Juli: Saya Berjanji

Selain itu, kompetensi personel akan diperkuat mencakup aspek teknis, hukum, sosial, digital, dan kepemimpinan lapangan. Pengamanan hutan juga akan dilakukan melalui kolaborasi dengan masyarakat, pemerintah daerah, TNI/Polri, aparat penegak hukum, akademisi, dunia usaha, dan organisasi masyarakat sipil.

Pelatihan Pembentukan Polhut Tahun Anggaran 2026 diikuti 586 peserta, terdiri atas 517 peserta dari Kementerian Kehutanan dan 69 peserta dari dinas kehutanan daerah serta Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN).

Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan Dwi Januanto Nugroho mengatakan peningkatan kapasitas Polhut diperlukan karena personel bekerja di wilayah yang luas dengan risiko kejahatan lingkungan yang terus berkembang.

Read also:  Ujian Besar BPGMN: Menyatukan Konservasi, Ekonomi, dan Tata Kelola Gambut

“Menjadi Polhut bukanlah tugas yang ringan. Mereka bekerja di wilayah yang sangat luas, sering kali jauh dari sorotan publik, dan harus menghadapi risiko nyata di lapangan,” kata Dwi.

Menurut dia, Polhut harus memiliki keberanian sekaligus kemampuan membaca perubahan modus kejahatan. Karena itu, pendidikan dan pelatihan menjadi bagian penting untuk memastikan Polhut mampu menjalankan fungsi penegakan hukum di tingkat tapak.

“Diklat pembentukan ini adalah kawah candradimuka untuk memastikan Polhut siap menjadi simpul utama penegakan hukum di tingkat tapak,” ujarnya.

Pelatihan tersebut diselenggarakan melalui kerja sama Kementerian Kehutanan dengan Badan Pemelihara Keamanan (Baharkam) Polri dan Lemdiklat Polri. ***

LATEST STORIES

MORE ARTICLES

Habitat Kedua Badak Jawa Masih Dikaji, Pakar Sebut Indonesia Punya Pengalaman Translokasi Satwa Liar

Ecobiz.asia – Indonesia memiliki pengalaman panjang dalam pelaksanaan translokasi badak sebagai bagian dari upaya konservasi, namun rencana pengembangan habitat kedua Badak Jawa (Rhinoceros sondaicus)...

Menhut Tegaskan Tak Akan Terbitkan Izin Tambang di Habitat Badak Jawa Ujung Kulon, Raja Juli: Saya Berjanji

Ecobiz.asia – Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menegaskan tidak akan menerbitkan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) untuk kegiatan pertambangan di Taman Nasional Ujung Kulon...

Emisi Fosil Terus Meningkat, CERAH Dorong Indonesia Dukung Target Elektrifikasi Global 35% pada 2035

Ecobiz.asia – Peningkatan emisi karbon dari penggunaan bahan bakar fosil memperkuat urgensi percepatan elektrifikasi di Indonesia. CERAH mendorong pemerintah mendukung target elektrifikasi global sebesar...

Koalisi Pemantau Independen Desak Kemenhut Buka Data Asal Kayu, Soroti Risiko Kayu Ilegal Masuk Industri

Ecobiz.asia – Koalisi Pemantau Independen yang terdiri atas 66 organisasi masyarakat sipil mendesak Kementerian Kehutanan membuka data asal dan peredaran kayu untuk memperkuat pengawasan...

SKK Migas: Indonesia’s Oil and Gas Future Remains Promising Amid Global Challenges

Ecobiz.asia -- Indonesia’s oil and gas industry continues to have promising prospects despite mounting global challenges, with the future of the upstream sector depending...

TOP STORIES

Habitat Kedua Badak Jawa Masih Dikaji, Pakar Sebut Indonesia Punya Pengalaman Translokasi Satwa Liar

Ecobiz.asia – Indonesia memiliki pengalaman panjang dalam pelaksanaan translokasi badak sebagai bagian dari upaya konservasi, namun rencana pengembangan habitat kedua Badak Jawa (Rhinoceros sondaicus)...

Ancol Buka Peluang Kemitraan untuk Perluas Restorasi Kerang Hijau di Teluk Jakarta

Ecobiz.asia – PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk membuka peluang kerja sama dengan lembaga penelitian dan calon penyandang dana untuk memperluas program restorasi kerang hijau...

Dua Perusahaan Ajukan Proyek Karbon Biru di Lombok dan Jawa, KKP Lakukan Verifikasi

Ecobiz.asia – Dua perusahaan mengajukan usulan proyek karbon biru di Lombok Timur dan Jawa kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Usulan tersebut mencakup restorasi...

Indonesia Finalizes Draft Presidential Regulation for 100-GWp Solar Power Programme

Ecobiz.asia – Indonesia is finalising a draft Presidential Regulation on the development of 100 gigawatt-peak (GWp) of solar power capacity, following the completion of...

APRIL Group Awaits Official Notice After Indonesia Revokes RAPP’s 338,536-Hectare Forestry Permit

Ecobiz.asia – APRIL Group is awaiting formal notification and further clarification from the Indonesian government following the revocation of the forestry concession permit held...