Menteri LHK Sebut Kelompok Tani Hutan Gerakkan Ekonomi Kehutanan, Ada Peran Penyuluh

MORE ARTICLES

Ecobiz.asia – Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya menyebut Kelompok Tani Hutan (KTH) menjadi penggerak ekonomi sub sektor kehutanan di daerah.

Hal itu ditandai dengan dengan terus naiknya nilai transaksi ekonomi KTH seperti tercatat pada Sistem Informasi Penyuluh (SIMLUH) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

“Nilai transaksi ekonomi KTH pada 2022 mencapai sekitar Rp448 miliar dan naik menjadi Rp730 miliar pada 2023. Tahun 2024, sampai Juli nilai transaksi ekonomi makin keren, mencapai Rp535 miliar,” kata Siti Nurbaya saat Pemberian Penghargaan Teladan Wanalestari Tingkat Nasional 2024 di Jakarta, Kamis, 15 Agustus 2024.

Read also:  Berbagai Skema Pembiayaan Baru untuk 13 Taman Nasional Prioritas

Baca juga: Produksi Kayu Hutan Rakyat, KLHK Dorong Pengaturan Rotasi Panen Demi Keberlanjutan

Nilai Transaksi Ekonomi tersebut merupakan catatan dari 4.736 KTH. “Dengan demikian kegiatan KTH telah mampu memberikan kontribusi tidak hanya kepada anggota KTH tetapi juga terhadap peningkatan ekonomi daerah dari sub-sektor kehutanan,” kata Siti.

Dalam kesempatan itu, Siti juga menyoroti peran penting penyuluh kehutanan dalam beragam program pemberdayaan dan pendampingan masyarakat di tingkat tapak seperti KTH dalam pengelolaan kawasan, kelembagaan, dan usaha.

Read also:  Hutan Adat Leuweung Gede Kampung Kuta: Dari Pamali Menuju Masa Depan Kehutanan Indonesia

“Penyuluh kehutanan, penyuluh kehutanan swadaya masyarakat (PKSM), dan pendamping lainnya adalah ujung tombak bagi pendampingan peningkatan kapasitas kemandirian KTH yang dilakukan melalui kelola kelembagaan, kelola kawasan, dan kelola usaha,” kata Menteri Siti.

Lebih lanjut dia menjelaskan capain NTE KTH merupakan perwujudan dari arahan kepada jajaran KLHK untuk mendukung perekonomian daerah dan masyarakat melalui beberapa skema dan program termasuk lewat perhutanan sosial.

Baca juga: Kemenperin Luncurkan Alat Uji RATA, Monitor Nonstop Emisi Industri

Kinerja KTH itu juga merupakan bagian dari partisipasi publik dalam pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan di Indonesia yang kini semakin kuat. Menteri Siti menyatakan, jika dibandingkan dengan negara-negara lain, kerja-kerja kolektif yang melibatkan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan adalah yang paling baik.

Read also:  WWF-Indonesia dan Jerhemy Owen Salurkan 250.000 Bibit Pohon untuk Pulihkan DAS Peusangan

Kinerja kolektif itu, katanya, membuat pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan di Indonesia selama beberapa tahun terakhir mendapatkan perhatian dan apresiasi dari berbagai komunitas internasional. Termasuk dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan, perhutanan sosial, penanganan sampah dan limbah serta penegakan hukum dan konservasi. ***

LATEST STORIES

MORE ARTICLES

Berbagai Skema Pembiayaan Baru untuk 13 Taman Nasional Prioritas

Ecobiz.asia – Satuan Tugas (Satgas) Inovasi Pembiayaan Taman Nasional dan Konservasi Spesies Ikonik menyiapkan berbagai skema pembiayaan berkelanjutan untuk memperkuat pengelolaan 13 taman nasional...

Hutan Adat Leuweung Gede Kampung Kuta: Dari Pamali Menuju Masa Depan Kehutanan Indonesia

Ecobiz.asia – Langkah pertama menuju Leuweung Gede selalu diawali dengan keheningan. Dari permukiman Kampung Adat Kuta di Kecamatan Tambaksari, Kabupaten Ciamis, jalan setapak berbatu...

Kemenhut Percepat Penetapan Hutan Adat di Jawa Barat, Kampung Kuta Jadi Model

Ecobiz.asia – Kementerian Kehutanan (Kemenhut) melalui Balai Perhutanan Sosial (BPS) Bogor mempercepat penetapan hutan adat di Jawa Barat dengan mendorong pengakuan hutan adat di...

WWF-Indonesia dan Jerhemy Owen Salurkan 250.000 Bibit Pohon untuk Pulihkan DAS Peusangan

Ecobiz.asia – WWF-Indonesia bersama kreator konten Jerhemy Owen menggalang partisipasi publik untuk menyalurkan 250.000 bibit pohon guna mendukung pemulihan Daerah Aliran Sungai (DAS) Peusangan...

Kemenhut dan FSC Teken MoU, Sinergi Sertifikasi Hutan SVLK-FSC

Ecobiz.asia – Kementerian Kehutanan (Kemenhut) dan Forest Stewardship Council (FSC) memperkuat kerja sama pengelolaan hutan berkelanjutan melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU). Kemitraan ini...

TOP STORIES

VCarboN Eyes Compliance Carbon Markets, Seeks to Expand Indonesian Projects into South Korea

Ecobiz.asia – Indonesian carbon project developer VCarboN is looking beyond the voluntary carbon market (VCM) to tap compliance carbon markets, seeking to expand international...

Indonesia Expands GCF Results-Based Carbon Finance to 34 Provinces

Ecobiz.asia - Indonesia has expanded its Results-Based Payment (RBP) REDD+ Green Climate Fund (GCF) program to 34 provinces after adding 10 new provincial governments,...

RBP dan Voluntary Carbon Market Perkuat Ekosistem Perdagangan Karbon Kehutanan Indonesia

Ecobiz.asia – Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menegaskan mekanisme Results-Based Payment (RBP) dan pasar karbon sukarela (voluntary carbon market) menjadi instrumen yang saling melengkapi...

Sepuluh Provinsi Baru Terima Dana Karbon GCF, Total Komitmen Capai Rp761 Miliar

Ecobiz.asia – Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) menambah 10 provinsi penerima pendanaan Results-Based Payment (RBP) REDD+ Green Climate Fund (GCF). Dengan penambahan tersebut,...

Investasi Rp3 Triliun Masuk, PSEL Piyungan Ditargetkan Hasilkan Listrik 20 MW

Ecobiz.asia – Investasi sekitar Rp3 triliun akan digelontorkan untuk membangun fasilitas Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) di kawasan Piyungan, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)....