Menteri LHK Sebut Kelompok Tani Hutan Gerakkan Ekonomi Kehutanan, Ada Peran Penyuluh

MORE ARTICLES

Ecobiz.asia – Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya menyebut Kelompok Tani Hutan (KTH) menjadi penggerak ekonomi sub sektor kehutanan di daerah.

Hal itu ditandai dengan dengan terus naiknya nilai transaksi ekonomi KTH seperti tercatat pada Sistem Informasi Penyuluh (SIMLUH) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

“Nilai transaksi ekonomi KTH pada 2022 mencapai sekitar Rp448 miliar dan naik menjadi Rp730 miliar pada 2023. Tahun 2024, sampai Juli nilai transaksi ekonomi makin keren, mencapai Rp535 miliar,” kata Siti Nurbaya saat Pemberian Penghargaan Teladan Wanalestari Tingkat Nasional 2024 di Jakarta, Kamis, 15 Agustus 2024.

Read also:  Kemenhut Percepat Penetapan Hutan Adat di Jawa Barat, Kampung Kuta Jadi Model

Baca juga: Produksi Kayu Hutan Rakyat, KLHK Dorong Pengaturan Rotasi Panen Demi Keberlanjutan

Nilai Transaksi Ekonomi tersebut merupakan catatan dari 4.736 KTH. “Dengan demikian kegiatan KTH telah mampu memberikan kontribusi tidak hanya kepada anggota KTH tetapi juga terhadap peningkatan ekonomi daerah dari sub-sektor kehutanan,” kata Siti.

Dalam kesempatan itu, Siti juga menyoroti peran penting penyuluh kehutanan dalam beragam program pemberdayaan dan pendampingan masyarakat di tingkat tapak seperti KTH dalam pengelolaan kawasan, kelembagaan, dan usaha.

Read also:  Hutan Adat Leuweung Gede Kampung Kuta: Dari Pamali Menuju Masa Depan Kehutanan Indonesia

“Penyuluh kehutanan, penyuluh kehutanan swadaya masyarakat (PKSM), dan pendamping lainnya adalah ujung tombak bagi pendampingan peningkatan kapasitas kemandirian KTH yang dilakukan melalui kelola kelembagaan, kelola kawasan, dan kelola usaha,” kata Menteri Siti.

Lebih lanjut dia menjelaskan capain NTE KTH merupakan perwujudan dari arahan kepada jajaran KLHK untuk mendukung perekonomian daerah dan masyarakat melalui beberapa skema dan program termasuk lewat perhutanan sosial.

Baca juga: Kemenperin Luncurkan Alat Uji RATA, Monitor Nonstop Emisi Industri

Kinerja KTH itu juga merupakan bagian dari partisipasi publik dalam pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan di Indonesia yang kini semakin kuat. Menteri Siti menyatakan, jika dibandingkan dengan negara-negara lain, kerja-kerja kolektif yang melibatkan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan adalah yang paling baik.

Read also:  Berbagai Skema Pembiayaan Baru untuk 13 Taman Nasional Prioritas

Kinerja kolektif itu, katanya, membuat pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan di Indonesia selama beberapa tahun terakhir mendapatkan perhatian dan apresiasi dari berbagai komunitas internasional. Termasuk dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan, perhutanan sosial, penanganan sampah dan limbah serta penegakan hukum dan konservasi. ***

LATEST STORIES

MORE ARTICLES

Bioekonomi Bisa Menjadi Jalan Menjaga Hutan, KPH Tak Boleh Menunggu

Ecobiz.asia - Di hadapan para kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) se-Sulawesi Selatan, Idi Bantara tidak membawa presentasi panjang tentang teori pengelolaan hutan. Ia justru...

Berbagai Skema Pembiayaan Baru untuk 13 Taman Nasional Prioritas

Ecobiz.asia – Satuan Tugas (Satgas) Inovasi Pembiayaan Taman Nasional dan Konservasi Spesies Ikonik menyiapkan berbagai skema pembiayaan berkelanjutan untuk memperkuat pengelolaan 13 taman nasional...

Hutan Adat Leuweung Gede Kampung Kuta: Dari Pamali Menuju Masa Depan Kehutanan Indonesia

Ecobiz.asia – Langkah pertama menuju Leuweung Gede selalu diawali dengan keheningan. Dari permukiman Kampung Adat Kuta di Kecamatan Tambaksari, Kabupaten Ciamis, jalan setapak berbatu...

Kemenhut Percepat Penetapan Hutan Adat di Jawa Barat, Kampung Kuta Jadi Model

Ecobiz.asia – Kementerian Kehutanan (Kemenhut) melalui Balai Perhutanan Sosial (BPS) Bogor mempercepat penetapan hutan adat di Jawa Barat dengan mendorong pengakuan hutan adat di...

WWF-Indonesia dan Jerhemy Owen Salurkan 250.000 Bibit Pohon untuk Pulihkan DAS Peusangan

Ecobiz.asia – WWF-Indonesia bersama kreator konten Jerhemy Owen menggalang partisipasi publik untuk menyalurkan 250.000 bibit pohon guna mendukung pemulihan Daerah Aliran Sungai (DAS) Peusangan...

TOP STORIES

Indonesia Urges EU to Strengthen Recognition of FLEGT Licences Under EUDR

Ecobiz.asia – Indonesia has urged the European Union to strengthen recognition of Forest Law Enforcement, Governance and Trade (FLEGT) licences under the implementation of...

Indonesia Dorong UE Perkuat Pengakuan Lisensi FLEGT dalam Penerapan EUDR

Ecobiz.asia – Indonesia mendorong Uni Eropa memperkuat pengakuan terhadap lisensi FLEGT dalam penerapan European Union Deforestation Regulation (EUDR) untuk menjaga akses pasar produk hasil...

Bioekonomi Bisa Menjadi Jalan Menjaga Hutan, KPH Tak Boleh Menunggu

Ecobiz.asia - Di hadapan para kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) se-Sulawesi Selatan, Idi Bantara tidak membawa presentasi panjang tentang teori pengelolaan hutan. Ia justru...

Jakarta Agenda Calls on Global South to Strengthen Critical Minerals Value Chains

Ecobiz.asia – Countries across the Global South have called for stronger cooperation to increase domestic value creation from critical minerals and develop more sustainable...

Gempa M7,7 di Timur Laut Nagekeo, Badan Geologi Ingatkan Warga Patuhi Jalur Evakuasi

Ecobiz.asia – Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) meminta masyarakat di Nusa Tenggara Timur dan wilayah terdampak gempa untuk tetap waspada...