Ecobiz.asia – Kementerian Koordinator Bidang Pangan bersama WWF-Indonesia mendorong transformasi tata kelola kelapa sawit nasional dengan menitikberatkan pada peningkatan produktivitas dan penguatan peran petani swadaya.
Langkah tersebut dibahas dalam Dialog Nasional Kemandirian Pangan 2026 yang mempertemukan pemerintah, pelaku usaha, dan organisasi masyarakat sipil untuk merumuskan langkah konkret perbaikan sektor sawit di Jakarta, Kamis (23/4/2026).
Deputi Bidang Koordinasi Usaha Pangan dan Pertanian Kemenko Pangan, Widiastuti, menegaskan sawit merupakan komoditas strategis bagi ketahanan pangan dan energi nasional, namun menghadapi tekanan isu keberlanjutan di pasar global.
“Indonesia memiliki posisi strategis sebagai produsen utama minyak sawit dunia. Oleh karena itu, penguatan tata kelola yang inklusif, transparan, dan akuntabel menjadi kunci untuk menjaga daya saing global sekaligus memastikan kesejahteraan pekebun dan ketahanan pangan nasional tak terkecuali kesehatan ekosistem,” ujarnya.
Ia menekankan transformasi perlu difokuskan pada intensifikasi lahan, peningkatan inklusivitas petani swadaya, serta penguatan standar keberlanjutan nasional.
“Yang kita butuhkan sekarang adalah tata kelola yang benar-benar inklusif dan sistem yang mampu menjawab standar global tanpa mengorbankan petani kecil di dalamnya,” tambahnya.
Indonesia saat ini menyumbang sekitar 58% produksi minyak sawit global dengan volume 46–51,6 juta ton CPO pada periode 2024–2025, yang berasal dari total luas perkebunan 16,83 juta hektare. Sekitar 40% di antaranya dikelola petani swadaya yang masih menghadapi berbagai kendala produktivitas dan akses.
CEO WWF-Indonesia, Aditya Bayunanda, menilai peningkatan daya saing sawit harus berjalan seiring dengan perlindungan lingkungan.
“Melalui pendampingan dan intensifikasi yang tepat bagi petani swadaya, kita dapat meningkatkan produktivitas tanpa perlu membuka lahan baru,” ujarnya.
Menurutnya, penguatan kapasitas petani dan penerapan praktik budidaya berkelanjutan akan menjadikan standar global sebagai peluang, bukan hambatan.
“Dengan penguatan kapasitas dan praktik budidaya yang lebih baik, standar global tidak lagi menjadi tekanan, melainkan peluang,” katanya.
Forum ini membahas rantai pasok sawit dari hulu hingga hilir, mulai dari kebijakan nasional hingga tantangan di tingkat petani. Hasil diskusi diharapkan menghasilkan komitmen lintas sektor untuk mempercepat reformasi tata kelola sawit yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
Dialog Nasional Kemandirian Pangan 2026 menjadi bagian dari upaya mendukung arah pembangunan nasional dalam RPJMN 2025–2029 dan RPJPN 2025–2045, dengan fokus pada penguatan produktivitas petani sebagai fondasi utama sektor sawit nasional. ***
