Ecobiz.asia – Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), Hanif Faisol Nurofiq, menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sipil untuk memperkuat aksi iklim nasional.
Di sela Konferensi Perubahan Iklim ke-30 (COP30) di Belém, Brasil, Rabu (12/11/2025), Hanif memimpin dialog terbuka bersama lebih dari 20 organisasi lingkungan, komunitas masyarakat, dan lembaga pembangunan berkelanjutan. Pertemuan ini menjadi langkah konkret memperkuat implementasi Second Nationally Determined Contribution (SNDC) dan memperluas aksi adaptasi iklim di tingkat komunitas.
“Dukungan masyarakat sipil sangat penting sebagai jembatan antara kebijakan pemerintah dan aksi nyata di lapangan. Ke depan, kami akan membentuk Forum CSO–KLH agar dialog ini berlangsung rutin dan terkoordinasi,” kata Hanif.
Dalam dialog tersebut, berbagai organisasi lingkungan menyampaikan pandangan strategis terkait arah kebijakan iklim nasional. Perwakilan Madani Berkelanjutan, Nadya Hadad, menekankan pentingnya pelibatan masyarakat rentan dalam setiap kebijakan adaptasi iklim.
Sementara perwakilan WWF Indonesia, Ari Mochamad, menyoroti perlunya keadilan dalam instrumen ekonomi lingkungan. “Mekanisme perdagangan karbon tidak boleh sekadar transaksi keuangan, tapi juga harus membangun ketahanan iklim yang berpihak pada masyarakat,” ujarnya.
Dari organisasi Kota Kita, Vanesha Manuturi mengusulkan agar Program Kampung Iklim (ProKlim) diperluas hingga ke tingkat kota agar partisipasi publik lebih luas. Sedangkan Yobel Yaksa dari Yayasan Pelestari Bumi Berkelanjutan (YPBB) menyoroti pentingnya pengelolaan sampah organik untuk menekan emisi metana sekaligus memberdayakan pekerja sektor informal.
Menanggapi berbagai masukan tersebut, Hanif menegaskan komitmen KLH/BPLH untuk membuka ruang kolaborasi lintas pihak, baik di tingkat nasional maupun global. “Aksi iklim bukan hanya soal diplomasi di meja perundingan, tetapi perubahan nyata yang dirasakan masyarakat di lapangan. Itulah arah kerja KLH/BPLH ke depan,” ujarnya.
Dialog tersebut menjadi sinyal kuat bahwa Indonesia tidak berjalan sendiri dalam menghadapi krisis iklim, melainkan bersama masyarakat sipil sebagai garda terdepan perubahan menuju pembangunan rendah emisi dan berkeadilan. ***
