Ecobiz.asia – Kementerian PPN/Bappenas meluncurkan Peta Jalan Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Karbon Biru Indonesia 2026–2045 sebagai panduan integrasi pengelolaan ekosistem pesisir dan laut ke dalam kebijakan iklim dan pembangunan nasional.
Kepala Bappenas Rachmat Pambudy mengatakan peta jalan tersebut menandai pergeseran strategi iklim Indonesia dari pendekatan berbasis daratan menuju strategi terpadu yang mencakup ekosistem darat dan laut.
Menurut dia, implementasinya akan bertumpu pada empat direktif, yakni integrasi kebijakan lintas sektor, pembiayaan inovatif dan berkelanjutan, penguatan sistem data dan monitoring, reporting and verification (MRV), serta distribusi manfaat yang inklusif.
“Melalui peluncuran peta jalan ini, Indonesia secara resmi mentransformasikan strategi iklimnya dari pendekatan berbasis daratan menuju strategi terpadu darat-laut yang lebih holistik,” ujar Rachmat dalam peluncuran di Jakarta, Senin (21/9/2026).
Deputi Bidang Pangan, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup Bappenas Leonardo A.A. Teguh Sambodo mengatakan Indonesia memiliki kekayaan ekosistem karbon biru yang besar, tetapi masih menghadapi kesenjangan dalam pengelolaannya.
Tantangan tersebut mencakup penguatan kebijakan dan regulasi, koordinasi lintas sektor, ketersediaan data dan sistem MRV, pendanaan berkelanjutan, serta peningkatan kapasitas pemangku kepentingan.
“Kami berharap peta jalan ini dapat menjadi landasan bersama dalam mewujudkan ekosistem karbon biru yang terlindungi, terkelola secara optimal, serta memberikan manfaat bagi lingkungan, iklim dan kesejahteraan masyarakat pesisir menuju Indonesia Emas 2045,” kata Leonardo.
Potensi Ekosistem Karbon Biru
Dalam peluncuran tersebut, Bappenas menyampaikan potensi karbon biru Indonesia yang berasal dari tiga ekosistem utama, yakni mangrove, padang lamun, dan rawa asin pasang surut.
Ekosistem mangrove Indonesia diperkirakan mencakup sekitar 3,44 juta hektare atau 23% dari total mangrove dunia, dengan cadangan karbon rata-rata sekitar 1.000 tonC per hektare. Sekitar 62% berada dalam kondisi baik, sementara 38% lainnya mengalami kerusakan. Kehilangan lahan mangrove diperkirakan mencapai sekitar 19.500 hektare per tahun.
Padang lamun mencakup sekitar 655.000 hektare dengan cadangan karbon 50–150 tonC per hektare. Sekitar 70% berada dalam kondisi baik dan 30% mengalami kerusakan.
Sementara itu, data terperinci mengenai rawa asin pasang surut masih terbatas. Namun, indikasi luasnya mencapai 8,9 juta hektare yang tersebar di wilayah pesisir Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua.
Wakil Menteri Lingkungan Hidup/Wakil Kepala BPLH Diaz Hendropriyono mengatakan kebijakan iklim nasional perlu memperluas perhatian dari ekosistem daratan ke wilayah pesisir dan laut.
“Kebijakan iklim nasional tidak boleh berhenti di daratan saja. Harus memberikan perhatian juga untuk sektor laut dan pesisir,” kata Diaz.
Peta jalan tersebut juga menempatkan masyarakat pesisir dan masyarakat adat sebagai bagian penting dalam pengelolaan ekosistem karbon biru melalui penerapan prinsip Free, Prior, and Informed Consent (FPIC) serta Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI).
Didukung Prancis
Penyusunan peta jalan ini merupakan bagian dari kerja sama Bappenas dengan Agence Française de Développement (AFD), khususnya melalui proyek Support for the Integration of Blue Carbon Ecosystems in Indonesia’s Biodiversity and Climate Policies.
Sejak 2022, AFD mendukung penguatan fondasi kelembagaan dan teknis, antara lain melalui pengembangan Sekretariat Karbon Biru di Bappenas, peningkatan kapasitas inventarisasi karbon dan metodologi pemantauan, serta penyusunan data dan pedoman.
Deputy Country Director AFD Caroline Edant mengatakan Indonesia memiliki posisi penting dalam pengelolaan karbon biru karena besarnya ekosistem pesisir yang dimiliki.
“Posisi Indonesia dalam bidang karbon biru juga sangat penting. Indonesia memiliki ekosistem mangrove terbesar di dunia dan 70% stok karbon biru dunia,” kata Caroline.
Menurut dia, ekosistem karbon biru tidak hanya berperan dalam mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, tetapi juga menopang perikanan, kehidupan masyarakat pesisir, serta perlindungan wilayah pesisir dari abrasi dan kenaikan permukaan laut.
AFD, kata Caroline, akan terus mendampingi Indonesia dalam menerjemahkan peta jalan tersebut ke tahap implementasi, termasuk melalui penguatan sistem data dan pemantauan, pengembangan pembiayaan inovatif dan berkelanjutan, serta penerapan strategi di ekosistem mangrove dan lamun bersama masyarakat pesisir. *** Jadita Banjar Nahor
