Menhut Tegaskan Komitmen Perlindungan Keanekaragaman Hayati dan Pengakuan Hutan Adat di Forum Global Rio

MORE ARTICLES

Ecobiz.asia — Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, menegaskan perlindungan keanekaragaman hayati dan percepatan pengakuan hutan adat merupakan bagian integral dari strategi nasional Indonesia untuk memerangi kejahatan lingkungan dan memperkuat tata kelola hutan berbasis masyarakat.

Hal itu disampaikan saat menghadiri United for Wildlife Global Summit dan Pertemuan Tingkat Tinggi Menteri di Rio de Janeiro, Brasil, Selasa (4/11/2025).

Dalam forum yang diselenggarakan oleh Yayasan Kerajaan Pangeran dan Putri Wales itu, Raja Juli Antoni mengungkapkan komitmen pemerintah untuk mempercepat pengakuan hutan adat hingga 1,4 juta hektare pada periode 2025–2029.

Read also:  Beberkan Hasil Nekropsi, Kemenhut: Kematian Badak Jawa yang Ditranslokasi Akibat Penyakit Bawaan

“Salah satu aspek krusial yang sering terabaikan dalam penanggulangan kejahatan lingkungan adalah keterlibatan Masyarakat Adat dan masyarakat lokal. Mereka adalah penjaga sejati hutan kita,” ujarnya di hadapan para menteri dan perwakilan dari berbagai negara.

Ia menjelaskan, pada Maret 2025 pemerintah telah membentuk Satuan Tugas Khusus Percepatan Pengakuan Hutan Adat sebagai tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto. Melalui langkah ini, Indonesia menargetkan pengakuan tambahan seluas 1,4 juta hektare hutan adat baru hingga 2029.

Menurutnya, pengakuan hutan adat tidak hanya bentuk penghormatan terhadap hak-hak Masyarakat Adat, tetapi juga terbukti mampu menekan laju deforestasi hingga 30–50 persen, berdasarkan data SOIFO 2024.

Read also:  Resmi! Pengalihan Penyuluh dari Daerah ke Pusat, Lihat Daftarnya di Sini

“Melalui dukungan terhadap tata kelola hutan berbasis masyarakat, Indonesia memperkuat kejelasan hukum, jaminan tenurial, dan keberlanjutan pengelolaan hutan,” ujarnya.

Menteri Raja Antoni juga menyerukan kerja sama lintas negara dan pertukaran data global untuk menanggulangi kejahatan lingkungan, termasuk perdagangan satwa liar ilegal dan deforestasi lintas batas.

“Indonesia siap berkolaborasi dalam koalisi global untuk menghentikan kejahatan lingkungan dan melestarikan warisan alam planet ini bagi generasi mendatang,” katanya.

Read also:  Indonesia–Inggris Sepakati Kerja Sama Lingkungan dan Ekonomi Sirkular di COP30

Direktur Eksekutif United for Wildlife, Tom Clements, menyambut baik langkah Indonesia. “Kami mengapresiasi komitmen berani Indonesia dalam mengakui 1,4 juta hektare hutan adat sebagai bagian dari kepemimpinannya dalam menekan deforestasi. Ini contoh inspiratif bagaimana tata kelola hutan yang kuat dapat melindungi manusia dan planet,” ujarnya.

Forum United for Wildlife Global Summit tahun ini juga dihadiri oleh Yang Mulia Pangeran William serta delegasi dari berbagai negara dan organisasi internasional, dengan tema perlindungan pelestari alam dan pemberantasan kejahatan lingkungan. ***

TOP STORIES

MORE ARTICLES

Revisi UU Kehutanan: Menjawab Tantangan Reforma Agraria

Oleh: Pramono Dwi Susetyo (Pernah bekerja di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) Ecobiz.asia - Pada Rabu (24/9/2025), DPR RI menerima aspirasi Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA)...

Beberkan Hasil Nekropsi, Kemenhut: Kematian Badak Jawa yang Ditranslokasi Akibat Penyakit Bawaan

Ecobiz.asia – Kementerian Kehutanan menyampaikan penjelasan resmi terkait kematian Musofa, individu Badak Jawa hasil translokasi dalam Program Operasi Merah Putih di Taman Nasional Ujung...

Mitigasi Banjir-Longsor, Kemenhut Bakal Bangun Sistem Peringatan Dini (Early Warning System)

Ecobiz.asia – Kementerian Kehutanan (Kemenhut) akan membangun sistem informasi pemantauan mitigasi banjir yang dapat berfungsi sebagai peringatan dini (early warning system) dan diakses publik,...

Permen LH 22/2025 Terbit, Atur Ulang Kewenangan Persetujuan Lingkungan untuk Percepat Investasi Berkelanjutan

Ecobiz.asia - Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) resmi menerbitkan Peraturan Menteri LH No. 22 Tahun 2025 mengenai kewenangan persetujuan lingkungan hidup. Aturan ini menjadi pelaksanaan amanat...

Menteri LH Respons Kritik Fossil of The Day untuk Indonesia: Kami Minta Fairness

Ecobiz.asia – Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH, Hanif Faisol Nurofiq, merespons kritik “Fossil of the Day” yang disematkan Climate Action Network (CAN) kepada Indonesia saat...

TOP STORIES

Indonesia Sets Two Issuance Workflows for Forest Carbon Credits, Ensures Project Integrity

Ecobiz.asia — Indonesia’s Ministry of Forestry has confirmed that forest carbon credits can now be issued through two distinct issuance workflows: the national Greenhouse...

Ada Dua Jalur Penerbitan Kredit Karbon Kehutanan, Kemenhut Pastikan Integritas Proyek

Ecobiz.asia — Kementerian Kehutanan (Kemenhut) menegaskan bahwa penerbitan kredit karbon di sektor kehutanan kini dapat dilakukan melalui dua mekanisme: Sistem Perdagangan Emisi Gas Rumah...

Revisi UU Kehutanan: Menjawab Tantangan Reforma Agraria

Oleh: Pramono Dwi Susetyo (Pernah bekerja di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) Ecobiz.asia - Pada Rabu (24/9/2025), DPR RI menerima aspirasi Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA)...

Indonesia Links Carbon Finance to Forest Recovery Plan in Push to Curb Flood Risks

Ecobiz.asia – Indonesia’s Forestry Ministry said on Friday it is accelerating forest and land rehabilitation efforts, partly by tapping voluntary carbon markets, as severe...

Mubadala Energy–PLN EPI Sepakati Pemanfaatan Gas Andaman untuk Perkuat Transisi Energi Nasional

Ecobiz.asia — Mubadala Energy dan PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) menandatangani Heads of Agreement (HoA) untuk pemanfaatan gas dari Laut Andaman sebagai...