Ecobiz.asia — Pemerintah Indonesia menegaskan komitmen memperkuat ekonomi berbasis alam melalui kemitraan strategis dengan Inggris, dengan Aceh disiapkan sebagai model percontohan pengembangan pembiayaan alam berkelanjutan di tingkat global.
Komitmen tersebut disampaikan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) Hanif Faisol Nurofiq dalam forum internasional Building a Nature First Economy in Indonesia: Advancing Sustainable Nature Finance in Aceh and Beyond di London, Rabu (21/1/2026).
“Perlindungan alam bukan penghambat pembangunan, melainkan fondasi ketahanan ekonomi dan kesejahteraan jangka panjang,” kata Hanif dalam pernyataannya.
Menteri Hanif menegaskan bahwa arah kebijakan pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo mendorong transformasi sebagian kawasan konsesi hutan menjadi bentang alam konservasi.
Kebijakan tersebut bertujuan memastikan pembangunan nasional tetap berjalan dalam batas daya dukung lingkungan.
Menurut Hanif, penguatan kawasan konservasi di dalam lanskap produksi mencerminkan kehadiran negara dalam menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan perlindungan ekosistem, termasuk habitat satwa liar.
Dalam forum tersebut, Peusangan Elephant Conservation Initiative (PECI) di Aceh diperkenalkan sebagai contoh pendekatan bentang alam hidup yang mengintegrasikan perlindungan habitat gajah Sumatra, agroforestri regeneratif, serta penguatan ekonomi masyarakat. Inisiatif ini dipandang dapat direplikasi di wilayah lain yang memiliki nilai keanekaragaman hayati tinggi.
Sebagai negara dengan keanekaragaman hayati terbesar kedua di dunia, Indonesia memposisikan biodiversitas sebagai aset strategis nasional.
Untuk itu, Kementerian PPN/Bappenas bersama KLH/BPLH, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), serta kementerian dan lembaga terkait telah menyusun Indonesia Biodiversity Strategy and Action Plan (IBSAP) 2025–2045 guna mengarusutamakan perlindungan alam lintas sektor sekaligus mendorong mobilisasi pembiayaan berkelanjutan.
Melalui kemitraan dengan Department for Environment, Food and Rural Affairs (DEFRA) Inggris, The Royal Foundation, WWF, serta International Advisory Panel on Biodiversity Credits, Indonesia memperkuat pengembangan mekanisme pembiayaan biodiversitas, kapasitas kredit biodiversitas, serta upaya pemberantasan kejahatan lingkungan.
Hanif menegaskan, Pemerintah Indonesia terus mendorong inisiatif berbasis alam seperti PECI untuk diperluas ke berbagai kawasan bernilai konservasi tinggi di seluruh Indonesia, termasuk di luar kawasan hutan, untuk memastikan perlindungan keanekaragaman hayati berjalan seiring dengan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. ***
