Ecobiz.asia – Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) telah menghanguskan sekitar 81.000 hektare lahan di Indonesia hingga Mei 2026. Luasan tersebut diperkirakan masih berpotensi bertambah seiring menguatnya fenomena El Nino yang diprediksi mencapai puncaknya pada Juli hingga Oktober mendatang.
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan luas lahan terbakar tahun ini telah melampaui periode yang sama tahun lalu. Kondisi tersebut menjadi sinyal meningkatnya ancaman karhutla di tengah musim kemarau yang datang lebih awal.
“Update per Mei ini sudah data dari kami, ada 81.000 hektare lahan yang sudah dinyatakan terbakar,” kata Raja Juli usai Rapat Koordinasi Khusus (Rakorsus) Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) 2026 di Jakarta, Kamis (18/6/2026).
Menurut Raja Juli, peningkatan luas kebakaran tidak terlepas dari pengaruh El Nino yang kini berada pada level moderat dan diperkirakan semakin menguat dalam beberapa bulan ke depan.
“Tentu ancamannya akan semakin besar ketika nanti pada bulan Juli sampai bulan Oktober,” ujarnya.
Mengantisipasi kondisi tersebut, pemerintah pusat dan pemerintah daerah telah memperkuat koordinasi serta menyiapkan berbagai langkah mitigasi, mulai dari operasi modifikasi cuaca, pembangunan sekat kanal di lahan gambut, patroli terpadu, hingga peningkatan kesiapsiagaan di daerah rawan karhutla.
“Insyaallah kalau semua stakeholder masih bisa bekerja dengan baik, insyaallah kita akan bisa memenangkan pertarungan melawan karhutla ini,” kata Raja Juli.
Ia juga mengingatkan seluruh pemegang izin konsesi kehutanan untuk meningkatkan pengawasan dan bertanggung jawab langsung terhadap pencegahan serta pemantauan titik api di wilayah kerjanya.
“Kepada seluruh stakeholder termasuk masyarakat dan swasta yang terbiasa menggunakan cara-cara murah dan singkat untuk melakukan land clearing dengan membakar hutan, saya ingatkan bahwa kepolisian dan kejaksaan akan melakukan tindakan tegas dan keras terhadap pelanggaran tersebut,” tegasnya.
Dalam Rakorsus tersebut, Raja Juli mengingatkan adanya pola siklus karhutla yang cenderung berulang setiap empat tahun. Karena itu, seluruh pihak diminta meningkatkan kewaspadaan menghadapi musim kemarau tahun ini.
“Tren historis menunjukkan kita menghadapi tantangan perulangan siklus karhutla yang membutuhkan kewaspadaan ekstra. Kemarau tahun ini datang lebih cepat dan tantangannya nyata, sehingga kita tidak boleh lalai,” katanya.
Sementara itu, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melaporkan musim kemarau 2026 diperkirakan berlangsung lebih awal, lebih kering, dan lebih panjang dibandingkan kondisi normal. Puncak musim kemarau diprediksi terjadi pada Juli hingga September seiring perkembangan fenomena El Nino.
Rapat yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Djamari Chaniago itu juga membahas langkah-langkah penguatan koordinasi nasional menghadapi ancaman karhutla. Pemerintah memberikan perhatian khusus kepada enam provinsi rawan karhutla dengan ekosistem gambut yang luas, yakni Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.
Dalam kesempatan tersebut, Djamari menegaskan pengendalian karhutla memiliki dampak langsung terhadap ketahanan nasional, perekonomian, kesehatan masyarakat, hingga hubungan diplomatik dengan negara tetangga.
“Keberhasilan pengendalian karhutla bertumpu pada kesiapan dan langkah pencegahan sebelum api membesar, bukan semata-mata memadamkan api saat kebakaran sudah terlanjur meluas,” ujarnya.
Pemerintah juga telah mengaktifkan Desk Koordinasi Penanggulangan Karhutla 2026 sesuai Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2020. Desk tersebut mengintegrasikan sistem pemantauan dini, patroli pencegahan, operasi modifikasi cuaca, pemadaman darat dan udara oleh Manggala Agni dan Satgas Karhutla, serta penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan, baik perorangan maupun korporasi. ***
