Empat Proyek Hutan Kantongi Persetujuan Menhut, Hashim: Indonesia tak Omon-omon Soal Perdagangan Karbon

MORE ARTICLES

Ecobiz.asia – Empat proyek karbon kehutanan dengan potensi sekitar 31 juta ton CO₂e resmi memperoleh persetujuan perdagangan karbon dari Menteri Kehutanan. Langkah ini menandai implementasi pertama kebijakan perdagangan karbon kehutanan Indonesia menjelang peluncuran Sistem Registri Unit Karbon (SRUK) pada 9 Juli 2026.

Empat proyek yang memperoleh persetujuan tersebut terdiri atas tiga proyek yang dikelola pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH), yakni PT Global Alam Lestari melalui Sumatera Merang Peatland Project, PT Rimba Makmur Utama dengan Katingan Mentaya Project, dan PT Mohairson Pawan Khatulistiwa melalui The Mayas Project, serta satu proyek perhutanan sosial Bujang Raba di Jambi.

Persetujuan tersebut diserahkan dalam acara yang dihadiri Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi, sejumlah duta besar, kepala daerah, serta calon investor internasional di Jakarta, Senin (6/7/2026).

Read also:  Incar Dekarbonisasi Sektor Wisata, Pertamina NRE Garap Pasar Kredit Karbon Ritel Lewat Wisatawan Candi Borobudur

Hashim mengatakan penyerahan persetujuan tersebut menjadi bukti bahwa pemerintah berhasil merealisasikan sistem perdagangan karbon yang selama ini dinantikan dunia internasional.

Menurutnya, sejak menghadiri pertemuan dengan calon investor di London pada akhir 2024, minat investasi terhadap karbon Indonesia sebenarnya sangat besar. Namun, investor saat itu masih menghadapi berbagai hambatan regulasi sehingga implementasi perdagangan karbon belum berjalan.

Ia mengatakan situasi tersebut kini berubah setelah pemerintah menyelesaikan berbagai perangkat kebijakan, termasuk penerbitan Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 dan penyelesaian SRUK yang akan diluncurkan pekan ini.

“Tahun lalu banyak yang masih skeptis apakah Indonesia mampu mengimplementasikan program ini. Sekarang kita bisa membuktikan bahwa pemerintah Indonesia tidak hanya Omon-omon, tetapi benar-benar mewujudkannya,” kata Hashim.

Menurut Hashim, peluncuran SRUK pada 9 Juli akan menjadi momentum yang telah lama ditunggu pelaku pasar karbon global. Ia menyebut komunitas internasional, mulai dari New York, London hingga Tokyo, menantikan implementasi sistem tersebut.

Read also:  Kemenhut Dorong BLUD Penanganan Iklim untuk Buka Akses Pemanfaatan Ekonomi Karbon Daerah

Ia juga menilai program perdagangan karbon menjadi salah satu program lintas kementerian yang paling cepat direalisasikan di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Hashim menambahkan, Indonesia memiliki peluang besar menarik investasi karbon, termasuk untuk mendukung rehabilitasi sekitar 12,7 juta hektare lahan kritis. Menurutnya, investasi rehabilitasi tersebut dapat menghasilkan kredit karbon yang memberikan manfaat ekonomi sekaligus mendukung pemulihan lingkungan.

Sementara itu, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan penyerahan persetujuan kepada empat proyek tersebut merupakan implementasi konkret dari kebijakan perdagangan karbon nasional.

Menurutnya, sistem registrasi yang baik harus diikuti dengan proyek yang benar-benar siap menghasilkan dan memperdagangkan unit karbon.

“Apa yang dulu hanya kita bayangkan, hari ini bisa kita wujudkan. Supaya tidak hanya menjadi wacana, hari ini kita mulai dengan proyek-proyek yang siap menghasilkan unit karbon untuk diperdagangkan,” ujarnya.

Raja Juli menjelaskan, tiga proyek berasal dari konsesi PBPH, sedangkan satu proyek berasal dari skema perhutanan sosial sebagai bentuk keberpihakan pemerintah agar manfaat ekonomi karbon tidak hanya dinikmati perusahaan besar, tetapi juga masyarakat.

Read also:  ADM Capital Buka Peluang Pembiayaan Karbon di Riau, Integritas Proyek Jadi Kunci

Ia mengatakan pemerintah juga terus memperluas implementasi perdagangan karbon ke berbagai skema pengelolaan hutan, termasuk kawasan konservasi dan perhutanan sosial.

Menurut Raja Juli, Kementerian Kehutanan juga membangun ekosistem perdagangan karbon melalui peluncuran Indonesia Forestry Carbon Hub yang menjadi wadah kolaborasi seluruh pemangku kepentingan.

Selain itu, pemerintah telah memperkuat kerja sama internasional, antara lain dengan International Emissions Trading Association dan Coalition to Grow Carbon Markets untuk memperluas akses pembeli karbon, serta Integrity Council for the Voluntary Carbon Market guna memastikan integritas kredit karbon Indonesia.

Ia berharap seluruh infrastruktur, tata kelola, serta kemitraan internasional yang telah dibangun dapat menjadikan Indonesia sebagai salah satu pusat perdagangan karbon berbasis hutan yang kredibel di tingkat global. ***

LATEST STORIES

MORE ARTICLES

Kredit Karbon Jadi Opsi Tingkatkan Kelayakan Proyek PLTS 100 GW

Ecobiz.asia - Kredit karbon dapat menjadi sumber pendapatan tambahan bagi proyek pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dalam program 100 gigawatt (GW). Skema ini ditawarkan...

Kolaborasi Pertamina NRE dan Inhutani, Proyek Karbon Rangkong Basakian Targetkan Penerbitan Kredit Pertama pada 2029

Ecobiz.asia – PT Pertamina New & Renewable Energy (Pertamina NRE) bersama PT Inhutani I menyiapkan proyek konservasi sekitar 37.000 hektare hutan alam di Kalimantan...

Dua Kesepakatan Proyek Karbon Ditandatangani di Carbonnex COP31

Ecobiz.asia – Dua kesepakatan pengembangan proyek berbasis lingkungan dan energi bersih ditandatangani dalam forum Carbonnex di Paviliun Indonesia, COP31, Antalya, Türkiye. Kesepakatan tersebut melibatkan...

COP31: Indonesia-Jepang Jajaki Pasokan Kredit Karbon Kehutanan untuk GX-ETS

Ecobiz.asia – Indonesia menawarkan pengembangan proyek karbon kehutanan kepada Jepang melalui mekanisme Joint Crediting Mechanism (JCM), seiring penerapan wajib sistem perdagangan emisi Jepang atau...

Gold Standard Terbitkan Metodologi Kredit Karbon Biochar, Buka Akses bagi Proyek Skala Kecil hingga Industri

Ecobiz.asia – Gold Standard menerbitkan metodologi pertama untuk penyerapan karbon melalui biochar yang membuka peluang bagi produsen skala kecil hingga fasilitas industri memperoleh kredit...

TOP STORIES

Norway Pledges US$100 Million to Indonesia for Forest Emission Reductions in 2021–2023

Ecobiz.asia – Norway has announced a US$100 million results-based contribution to Indonesia in recognition of the country's efforts to reduce carbon emissions from deforestation...

Indonesia, Norway Sign First Article 6.2 Carbon Deal to Support Energy Transition

Ecobiz.asia – Indonesia and Norway have signed an agreement to channel international carbon finance into Indonesia’s energy transition, with an initial focus on supporting...

PGN dan Unilever Jajaki Pengembangan Ekosistem Biomethane di Indonesia

Ecobiz.asia -- PT Perusahaan Gas Negara (PGN) dan Unilever menjajaki peluang pengembangan ekosistem biomethane di Indonesia sebagai bagian dari upaya mendorong pemanfaatan energi terbarukan,...

UNEP Praises Indonesia’s Large-Scale Jurisdictional REDD+ Programme as Model for Forest Countries

Ecobiz.asia – The United Nations Environment Programme (UNEP) has praised Indonesia’s jurisdictional REDD+ programme across nine provinces, describing its large-scale approach as an important...

Pembangkit Diesel Tua Jadi Tantangan Integrasi PLTS di Daerah Terpencil

Ecobiz.asia - Pengembangan sistem pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) yang dipadukan dengan baterai dan generator diesel di daerah terpencil menghadapi tantangan yang tidak hanya...