Ecobiz.asia – Kementerian Kehutanan (Kemenhut) memperingatkan masyarakat dan perusahaan agar tidak membuka lahan dengan cara membakar, menyusul meningkatnya potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) pada 2026 akibat musim kemarau yang diprediksi datang lebih awal dan berlangsung lebih panjang.
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menegaskan praktik land clearing dengan api masih menjadi pola lama yang berisiko tinggi memicu karhutla, khususnya di wilayah rawan seperti Riau dan Kalimantan Barat.
“Perlu disebarkan informasi kepada masyarakat agar tidak bermain api. Kalau bermain api nanti terbakar. Ini cara yang mudah, tetapi sangat berbahaya,” ujar Raja Juli pada konferensi pers usai Rapat Koordinasi Terbatas Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan 2026, di Jakarta, Senin, (06/04/2026).
Ia menambahkan, pemerintah telah berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk menindak praktik pembakaran lahan yang dilakukan oleh individu maupun korporasi.
Kemenhut juga telah menjatuhkan sanksi administratif terhadap 12 pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) di sejumlah wilayah, termasuk Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, dan Kalimantan Barat.
“Perusahaan juga harus lebih hati-hati. Dampak karhutla sangat besar, mulai dari kesehatan masyarakat, terganggunya pendidikan, hingga lumpuhnya transportasi,” katanya.
Data Kemenhut menunjukkan luas karhutla pada Januari–Februari 2026 mencapai 32.637,43 hektare. Sementara pada Maret 2026 diperkirakan bertambah 10.175,48 hektare, dengan sebaran terbesar di Riau (8.858,87 ha) dan Kalimantan Barat (1.134,16 ha).
Pantauan hotspot melalui sistem SiPongi mencatat 702 titik panas sepanjang 1 Januari hingga 5 April 2026, meningkat signifikan dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebanyak 125 titik.
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi musim kemarau tahun ini akan lebih kering dan lebih panjang dari rata-rata normal, dengan curah hujan di bawah normal.
BMKG juga mengingatkan potensi perkembangan El Niño pada semester kedua 2026, meski saat ini masih berada pada fase netral hingga lemah.
“Kita akan terus pantau, apa yang terjadi tahun ini kita pantau hingga di tahun 2027 nanti,” ujar Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani.
Sejalan dengan peningkatan risiko tersebut, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyiapkan 16 helikopter water bombing dan 12 helikopter patroli untuk mendukung pengendalian karhutla, dengan jumlah yang dapat disesuaikan berdasarkan eskalasi di lapangan.
Upaya mitigasi juga dilakukan melalui Operasi Modifikasi Cuaca (OMC), termasuk di Riau dengan dua tahap operasi dan total 24 sortie penyemaian garam. Selain itu, patroli udara terus diintensifkan untuk memantau titik panas dan mempercepat respons pemadaman, terutama di wilayah yang sulit dijangkau tim darat.
Pemerintah menegaskan pengendalian karhutla membutuhkan sinergi lintas sektor, sebagaimana diamanatkan dalam Inpres Nomor 3 Tahun 2020, dengan melibatkan kementerian/lembaga, TNI/Polri, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat. ***
