Ecobiz.asia – Kementerian Kehutanan memperkuat kapasitas pemangku kepentingan dalam memahami Core Carbon Principles (CCPs) sebagai bagian dari upaya membangun pasar karbon Indonesia yang kredibel, transparan, dan berintegritas tinggi.
Penasihat Utama Menteri Kehutanan Edo Mahendra mengatakan besarnya potensi hutan dan aksi mitigasi Indonesia harus diikuti dengan tata kelola serta kapasitas yang mampu membangun kepercayaan pasar.
“Indonesia memiliki modal yang besar berupa hutan dan potensi aksi mitigasi. Namun, potensi tersebut baru akan bernilai apabila didukung integritas, tata kelola, dan kapasitas yang kuat. Sehingga yang sedang kita tuju adalah membangun ekosistem perdagangan karbon yang berkualitas dan berintegritas,” ujar Edo dalam Lokakarya Peningkatan Pemahaman Core Carbon Principles (CCPs) di Balikpapan, Kalimantan Timur, Selasa (1/9/2026).
Lokakarya yang berlangsung pada 1–2 September 2026 tersebut diselenggarakan Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XIII dan merupakan kegiatan pertama dari rangkaian lokakarya yang direncanakan Kementerian Kehutanan bersama Integrity Council for the Voluntary Carbon Market (ICVCM).
Kegiatan tersebut diikuti sekitar 80 peserta dari pemerintah pusat dan daerah, pengelola dan pengembang proyek karbon, lembaga pendamping, serta pemangku kepentingan terkait.
Pembukaan lokakarya turut dihadiri Kepala Pusat Diklat SDM Kehutanan Tuti Herawati yang mewakili Kepala BP2SDM dan Director of Public Affairs ICVCM Lorna Ritchie.
Tuti mengatakan kegiatan tersebut merupakan implementasi nota kesepahaman (MoU) yang ditandatangani Kementerian Kehutanan dan ICVCM pada November 2025. Kerja sama tersebut mencakup peningkatan kapasitas dan kesadaran pemangku kepentingan serta pengembangan kegiatan kolaboratif untuk mendukung pasar karbon sukarela yang berintegritas tinggi di Indonesia.
Dalam lokakarya tersebut, peserta mendapatkan pemahaman mengenai Core Carbon Principles, termasuk metodologi, pengukuran, pelaporan dan verifikasi (measurement, reporting and verification/MRV), pengelolaan risiko, serta prinsip-prinsip untuk memastikan kualitas dan integritas kredit karbon.
Bagi Indonesia, penguatan integritas pasar karbon dinilai strategis mengingat besarnya potensi sektor kehutanan dan penggunaan lahan lainnya (FOLU) dalam mendukung aksi mitigasi perubahan iklim.
Pasar karbon diharapkan tidak hanya menjadi instrumen ekonomi, tetapi juga mendorong pengelolaan hutan berkelanjutan, memperkuat pembiayaan aksi iklim, serta memberikan manfaat bagi masyarakat.
Melalui lokakarya tersebut, Kementerian Kehutanan berharap kesiapan pemangku kepentingan dalam mengembangkan ekosistem pasar karbon semakin kuat, terutama dalam memenuhi prinsip kualitas, transparansi, akuntabilitas, dan integritas lingkungan.
Kementerian Kehutanan juga akan terus memperkuat sumber daya manusia, tata kelola, dan kolaborasi lintas sektor untuk memastikan potensi karbon Indonesia dikelola secara berkelanjutan dan mendukung pencapaian target iklim nasional. ***
