Ecobiz.asia — Kementerian Kehutanan (Kemenhut) memperkuat pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) memasuki September 2026 karena fenomena cuaca ekstrem El Nino diperkirakan mencapai puncak intensitasnya pada bulan ini.
Meski tren karhutla menunjukkan perbaikan sepanjang Agustus, pemerintah meminta seluruh pihak tetap meningkatkan kewaspadaan.
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan penurunan tren karhutla pada Agustus merupakan hasil kerja bersama tim gabungan di lapangan. Namun, kondisi tersebut tidak boleh membuat pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan lengah menghadapi periode rawan pada September.
“Hasil evaluasi sepanjang Agustus menunjukkan tren penanganan yang membaik di sejumlah wilayah. Namun, ini bukan alasan untuk berpuas diri. Bulan September adalah fase krusial bagi kita untuk meningkatkan kewaspadaan penuh dan memperkuat koordinasi pemadaman,” ujar Raja Juli dalam keterangan pers di Jakarta, Selasa (1/9/2026).
Untuk menghadapi periode rawan tersebut, Kementerian Kehutanan memfokuskan penanganan karhutla melalui lima strategi utama.
Pilar pertama adalah Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) yang dilakukan bersama BNPB dan BMKG untuk meningkatkan peluang hujan dan kelembapan di wilayah prioritas.
Pilar kedua berupa penguatan operasi water bombing dengan dukungan 53 armada udara untuk patroli dan pemadaman titik api, terutama di lokasi yang sulit dijangkau melalui jalur darat.
Pilar ketiga adalah penguatan Satgas Darat melalui pengerahan Manggala Agni Kementerian Kehutanan bersama TNI, Polri, Masyarakat Peduli Api (MPA), dan unsur lainnya di tingkat tapak.
Pilar keempat adalah penegakan hukum terhadap pihak yang terbukti melakukan pelanggaran terkait karhutla.
Saat ini terdapat 89 tersangka yang ditangani kepolisian, sementara Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan juga menangani sejumlah perkara pidana dan melakukan evaluasi terhadap perizinan berusaha pemanfaatan hutan (PBPH).
Pilar kelima adalah penguatan edukasi dan partisipasi masyarakat. Kemenhut mendorong masyarakat mencegah pembakaran lahan, termasuk dalam kegiatan land clearing, serta menghindari aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran di kawasan yang sedang kering.
Raja Juli mengatakan Kemenhut juga mengandalkan Sistem Pemantauan Karhutla (SiPongi) untuk mendukung deteksi dini dan transparansi informasi. Sistem berbasis satelit tersebut digunakan untuk memantau perkembangan hotspot dan kondisi terkait karhutla secara berkala serta dapat diakses publik.
Dalam penanganan karhutla, Raja Juli mengapresiasi sinergi lintas kementerian dan lembaga, TNI, Polri, pemerintah daerah, serta masyarakat. Ia juga menilai masukan masyarakat dan media menjadi bagian penting dalam mendorong pemerintah meningkatkan kinerja pengendalian karhutla.
“Upaya pencegahan karhutla adalah kerja bersama. Dengan kolaborasi teknis, penegakan hukum yang adil, serta kesadaran masyarakat yang makin tinggi, kita optimistis dapat melewati periode rawan ini dengan baik,” katanya. ***
