Ecobiz.asia — Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia berhasil ditekan secara signifikan sepanjang 2025. Luas area terbakar tercatat hanya 213.985 hektare, turun hampir setengah dari tahun sebelumnya yang mencapai 375.805 hektare.
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyebut keberhasilan ini tak lepas dari kepemimpinan langsung Presiden Prabowo Subianto yang memberi perhatian besar terhadap pencegahan karhutla.
“Dalam 3 tahun terakhir, menggunakan baseline dari tahun 2023 luas karhutla berhasil ditekan dari 1,16 juta hektare, saat ini tahun 2025 menjadi hanya 213 ribu hektare,” ujar Raja Juli dalam Ekspose Pengendalian Karhutla Tahun 2025 di Jakarta, Senin (13/10/2025).
Menurut Raja Juli, Presiden Prabowo memberikan perhatian langsung terhadap penanganan karhutla. Di sisi lain, kerja lintas lembaga, dukungan masyarakat, dan sistem deteksi dini juga makin efektif
“Beliau dua kali memimpin rapat terbatas, memeriksa kesiapan pesawat untuk operasi modifikasi cuaca, menanyakan detail biaya, dan memastikan kesiapan di lapangan. Presiden sangat tegas karena karhutla bukan hanya soal lingkungan, tapi juga menyangkut kesehatan masyarakat dan stabilitas ekonomi,” katanya.
Sepanjang 10 tahun terakhir, kebakaran di kawasan hutan berhasil dikurangi dari 1,7 juta hektare pada 2015 menjadi 108 ribu hektare pada 2025. Luas kebakaran lahan gambut pun menurun drastis dari 891.275 hektare menjadi hanya 24.212 hektare.
Jumlah titik panas (hotspot) juga menurun. Berdasarkan data satelit Terra/Aqua NASA, pada periode 1 Januari–26 September 2025 tercatat 2.248 titik panas, turun 23,9 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebanyak 2.954 titik.
Menteri Raja Jului menjelaskan, penguatan Manggala Agni, pelaksanaan operasi modifikasi cuaca (OMC), serta patroli terpadu di daerah rawan kebakaran menjadi langkah efektif dalam menekan jumlah titik api.
“Kami juga memastikan penegakan hukum dilakukan tanpa kompromi terhadap pelaku pembakaran, baik individu maupun korporasi,” tegasnya.
Pada kesempatan tersebut turut hadir Kepala BMKG Dwikorita Karnawati dan Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto. Kementerian Kehutanan dan BNPB juga menandatangani nota kesepahaman (MoU) untuk memperkuat sinergi dalam pencegahan dan penanggulangan karhutla secara nasional.
“Karhutla 2025 adalah bukti bahwa kepemimpinan yang kuat, koordinasi lintas lembaga, dan keterlibatan masyarakat dapat menghasilkan perubahan nyata bagi lingkungan,” pungkas Raja Juli. ***
