Indonesia Tegaskan Komitmen Aksi Iklim Inklusif dan Berkeadilan di COP30 Leaders Summit

MORE ARTICLES

Ecobiz.asia — Indonesia menegaskan komitmennya untuk memperkuat aksi iklim global melalui strategi pembangunan hijau yang berkeadilan dan berpusat pada manusia.

Hal itu disampaikan Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, saat mewakili Presiden Prabowo Subianto dalam COP30 Leaders Summit di Belém, Brasil, Kamis (6/11/2025) waktu setempat.

Hashim menegaskan Indonesia datang ke Belém dengan pesan jelas, siap memperkuat aksi iklim nasional dan bekerja sama dengan negara lain untuk menghadirkan langkah konkret yang inklusif dan ambisius.

Dalam kesempatan tersebut, Hashim didampingi Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dan Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq, yang bersama-sama menunjukkan komitmen pemerintah memperkuat integrasi kebijakan sektor kehutanan dan lingkungan dalam penurunan emisi nasional.

Hashim menegaskan, Indonesia berpegang teguh pada komitmen Paris Agreement dengan target emisi nol bersih pada 2060 atau lebih cepat, serta pertumbuhan ekonomi berkelanjutan hingga 8 persen per tahun.

Read also:  Perluas Akses Masyarakat Kelola Hutan, Menhut Serahkan SK Perhutanan Sosial di NTB

Strategi pembangunan hijau tersebut dituangkan dalam Second Nationally Determined Contribution (SNDC) yang menargetkan plafon emisi 1,2–1,5 gigaton CO₂ ekuivalen pada 2035 dan bauran energi terbarukan sebesar 23 persen pada 2030, termasuk pengembangan energi nuklir sebagai bagian dari transisi energi bersih.

Hashim menyebut sektor kehutanan dan lahan sebagai pilar utama dekarbonisasi nasional. Melalui program FOLU Net Sink 2030, Indonesia menargetkan penurunan 92–118 juta ton CO₂ hingga 2030 melalui pencegahan deforestasi, rehabilitasi hutan, konservasi keanekaragaman hayati, serta perlindungan ekosistem gambut dan mangrove.

Dalam pidatonya, Hashim juga menyampaikan dukungan penuh Indonesia terhadap inisiatif Tropical Forests Forever Facility (TFFF), mekanisme pembiayaan global senilai 125 miliar dolar AS yang digagas Presiden Brasil Lula da Silva untuk mendukung negara-negara berhutan tropis.

Read also:  Gakkum Kehutanan Ungkap Perdagangan Sisik Trenggiling di Sintang, Barang Bukti 1,38 Kg Diamankan

“Rata-rata deforestasi tahunan Indonesia kini berada pada titik terendah dalam dua dekade terakhir, turun 75 persen sejak 2019. Pemerintah juga memperkuat konservasi satwa liar, termasuk pembangunan koridor gajah dan program konservasi berbasis masyarakat,” ujarnya.

Indonesia menegaskan pentingnya integrasi antara agenda iklim dan keanekaragaman hayati, sejalan dengan Joint Climate–Nature Declaration of COP28.

Hashim juga menyoroti potensi besar ekosistem biru Indonesia yang menyimpan 17 persen cadangan karbon biru dunia, setara 3,4 gigaton CO₂.

Pemerintah berkomitmen melindungi dan merestorasi ekosistem pesisir untuk mendukung ketahanan pangan, perlindungan garis pantai, dan keberlanjutan ekonomi masyarakat pesisir.

“Aksi iklim harus adil, inklusif, dan berpusat pada manusia. Indonesia menegaskan bahwa tidak ada yang boleh tertinggal dalam transformasi menuju masa depan hijau,” tegas Hashim.

Read also:  Kemenhut–ICRAF Perbarui Kerja Sama, Dorong Implementasi Agroforestri

Sebagai wujud komitmen nyata, Presiden Prabowo telah mengumumkan alokasi 1,4 juta hektare hutan adat bagi masyarakat adat dan lokal dalam empat tahun ke depan, sebuah langkah besar menuju keadilan sosial dan ekologis.

Indonesia hadir di COP30 sebagai mitra konstruktif dan penggerak konsensus global. Tema konferensi yang mencakup hutan, mineral kritis, pembiayaan, keanekaragaman hayati, dan adaptasi sejalan dengan prioritas nasional Indonesia.

“Indonesia siap memimpin, bekerja sama, dan berkontribusi dalam seluruh agenda aksi iklim agar dunia lebih tangguh menghadapi perubahan iklim. Masa negosiasi panjang telah usai, kini saatnya aksi nyata dimulai,” tutup Hashim. ***

LATEST STORIES

MORE ARTICLES

Perluas Akses Masyarakat Kelola Hutan, Menhut Serahkan SK Perhutanan Sosial di NTB

Ecobiz.asia — Kementerian Kehutanan menyerahkan enam Surat Keputusan (SK) Perhutanan Sosial kepada kelompok masyarakat di Nusa Tenggara Barat, memberikan akses kelola kawasan hutan seluas...

Kemenhut–ICRAF Perbarui Kerja Sama, Dorong Implementasi Agroforestri

Ecobiz.asia — Kementerian Kehutanan Republik Indonesia memperbarui kerja sama strategis dengan International Centre for Research in Agroforestry untuk mendorong implementasi agroforestri dalam pengelolaan hutan...

Gakkum Kehutanan Ungkap Perdagangan Sisik Trenggiling di Sintang, Barang Bukti 1,38 Kg Diamankan

Ecobiz.asia – Balai Gakkum Kehutanan Wilayah Kalimantan berhasil mengungkap kasus perdagangan ilegal bagian satwa dilindungi berupa sisik Trenggiling di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Dalam operasi...

Peringatan Hari Lahan Basah Sedunia 2026, Rehabilitasi Mangrove Jadi Investasi Jangka Panjang

Ecobiz.asia — Rehabilitasi mangrove menjadi investasi jangka panjang untuk perlindungan wilayah pesisir sekaligus penguatan ekonomi masyarakat. Demikian ditegaskan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menegaskan pentingnya...

Pertemuan APEC-EGILAT, Indonesia Tegaskan Penguatan SVLK dan Penegakan Hukum untuk Berantas Pembalakan Liar

Ecobiz.asia — Indonesia menegaskan komitmen memperkuat tata kelola perdagangan produk kehutanan legal melalui optimalisasi Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) dan penguatan penegakan hukum pada...

TOP STORIES

Govt Reviews Scheme as Norway Eyes Carbon Credits from Indonesia Floating Solar Projects

Ecobiz.asia — The government is currently reviewing the scheme in greater detail, including assessing long-term price considerations and mechanisms to ensure that potential funding...

Gold Standard Rilis Metodologi Kredit Karbon untuk Proyek Pensiun Dini PLTU

Ecobiz.asia — Lembaga sertifikasi iklim Gold Standard meluncurkan metodologi baru untuk mendukung percepatan pensiun dini pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batubara sekaligus memastikan transisi...

Pakar IPB: Perdagangan Karbon Sah dalam Perspektif Ekonomi Syariah

Ecobiz.asia — Perdagangan karbon dinilai dapat diterima dalam perspektif ekonomi syariah sepanjang memenuhi prinsip transparansi, verifikasi ilmiah, serta bebas dari unsur spekulasi dan riba. Ketua...

Dua Perusahaan Besi dan Baja Segera Disidangkan Atas Pidana Lingkungan, KLH Tak Toleransi Pencemar

Ecobiz.asia — Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup menyerahkan tersangka dan barang bukti (Tahap II) dalam perkara dugaan tindak...

Indonesia Removes Sea Sand Export Provision in New Marine Sedimentation Rule

Ecobiz.asia — Indonesia’s Ministry of Marine Affairs and Fisheries has issued a new regulation revising the implementation rules for managing marine sedimentation, including the...