Indonesia Komitmen Pada Paris Agreement, Lakukan Aksi Mitigasi Perubahan Iklim

MORE ARTICLES

Ecobiz.asia – Utusan Khusus Presiden untuk Konferensi Perubahan Iklim COP29 UNFCCC Hashim Djojohadikusumo mengungkapkan komitmen pemerintahan Presiden Prabowo Subianto terhadap kesepakatan pengendalian perubahan iklim Paris Agreement.

Sejumlah program untuk memperkuat aksi mitigasi perubahan iklim telah disiapkan termasuk pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT), pemanfaatan teknologi Carbon Capture and Storage (CCS), serta rehabilitasi 12,7 juta hektare hutan untuk mendukung ketahanan pangan.

“Pak Prabowo berkomitmen kesepakatan yang telah dibuat oleh pemerintah sebelumnya akan dilanjutkan,” kata Hashim saat membuka Paviliun Indonesia pada COP29 UNFCCC di Baku, Azerbaijan, Senin, 11 November 2024.

Baca juga: Penambangan Timah Ilegal Jadi Sorotan Dunia, PT Timah  Tegaskan Indonesia Punya Komitmen ESG

Read also:  Rimbawan Rumuskan Pesan Dramaga, Lima Komitmen Strategis untuk Masa Depan Kehutanan Indonesia

Hashim menjelaskan program baru yang disiapkan oleh pemerintahan Presiden Prabowo diantaranya adalah pengembangan energi sebesar 100 Gigaton, dimana 75 GT diantaranya adalah EBT. Termasuk didalamnya adalah pembangkit listrik tenaga bayu, tenaga air, panas bumi, tenaga surya, panas bumi, dan nuklir.

Hashim juga menyebut tentang penyimpanan karbon di perut bumi melalui teknologi CCS. Indonesia memiliki potensi CCS hingga 500 GT karbon.

Terkait dengan Nilai Ekonomi Karbon, Hashim mengatakan Indonesia memiliki cadangan karbon kredit 577 juta ton yang akan ditawarkan ke berbagai negara dan pihak yang berminat untuk mendukung pembiayaan dalam pengendalian perubahan iklim di Indonesia.

Read also:  Jakarta Utara Hasilkan Sampah Lebih dari 1.300 Ton per Hari, Menteri LH: Harus jadi Perhatian Serius

Lebih lanjut Hashim juga mengatakan, Presiden Prabowo sudah setuju untuk melakukan rehabilitasi besar-besaran pada hutan yang terdegradasi. Kegiatan itu dilakukan dengan memperhatikan keanekaragaman hayati. 

“Rehabilitasi tidak dengan monokultur tetapi  berbagai spesies tanaman termasuk untuk pakan bagi satwa liar,” katanya.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengajak semua pihak, termasuk pelaku bisnis untuk mengelola hutan lestari. “Hutan harus kita jaga dan lindungi sebagai sumber kesejahteraan bagi masyarakat,” katanya.

Baca juga: Mau Luncurkan Indonesia Carbon Credit, RI Pantau Kerangka Operasi Perdagangan Karbon di COP29 

Menteri Lingkungan Hidup Hanif Fasiol Nurofiq menjelaskan tiga tujuan utama penyelenggaraan Paviliun Indonesia. Yang pertama adalah untuk menyuarakan aksi iklim Indonesia kepada dunia sebagai bagian soft diplomacy. 

Read also:  Indonesia Ajak Dunia Percepat Aksi Nyata Sektor Kehutanan Hentikan Deforestasi Global 2030

Kedua, untuk menunjukkan program pengendalian perubahan iklim yang dilakukan Indonesia secara berkolaborasi antara pemerintah, NGO, sektor swasta, hingga masyarakat. Ketiga, membangun platform untuk mengeksplorasi ide-ide baru dan membangun kemitraan untuk memperkuat ketahanan iklim di Indonesia.

Paviliun Indonesia mengambil tema “Sustainably Stronger Together” akan diselenggarakan pada 11-21 November 2024. Ketua Penyelenggara Paviliun Indonesia Agus Justianto mengatakan akan ada 46 sesi diskusi panel dengan 220 pembicara selama penyelenggaraan Paviliun Indonesia.

“Sebanyak 149 pembicara merupakan tokoh dari Indonesia dan 71 lainnya adalah pembicara internasional,” katanya. ***

LATEST STORIES

MORE ARTICLES

Dua Perusahaan Besi dan Baja Segera Disidangkan Atas Pidana Lingkungan, KLH Tak Toleransi Pencemar

Ecobiz.asia — Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup menyerahkan tersangka dan barang bukti (Tahap II) dalam perkara dugaan tindak...

KKP Terbitkan Permen KP 6/2026, Ketentuan Ekspor Pasir Laut Dihapus

Ecobiz.asia — Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menerbitkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 6 Tahun 2026 yang mengubah ketentuan pelaksanaan pengelolaan...

Presiden Siapkan Inpres Penyelamatan Gajah, Intervensi Penyusutan Kantong Habitat

Ecobiz.asia — Presiden Prabowo Subianto menyiapkan dua kebijakan strategis untuk memperkuat konservasi satwa liar dan pengelolaan kawasan konservasi, yakni Instruksi Presiden (Inpres) penyelamatan gajah...

Pertamina Evakuasi 19 Pekerja dari Irak dan Dubai, Perjalanan Pulang Capai 14 Hari

Ecobiz.asia — PT Pertamina Internasional Eksplorasi dan Produksi (PIEP) berhasil mengevakuasi 19 Perwira yang bertugas di kawasan Timur Tengah, terdiri dari 11 pekerja di...

LPEM UI: Kontribusi Ekonomi AMMAN Capai Rp173,4 Triliun Selama 2018–2024

Ecobiz.asia -- Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) merilis kajian bertajuk Analisis Dampak Makroekonomi dan Sosial...

TOP STORIES

Govt Reviews Scheme as Norway Eyes Carbon Credits from Indonesia Floating Solar Projects

Ecobiz.asia — The government is currently reviewing the scheme in greater detail, including assessing long-term price considerations and mechanisms to ensure that potential funding...

Gold Standard Rilis Metodologi Kredit Karbon untuk Proyek Pensiun Dini PLTU

Ecobiz.asia — Lembaga sertifikasi iklim Gold Standard meluncurkan metodologi baru untuk mendukung percepatan pensiun dini pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batubara sekaligus memastikan transisi...

Pakar IPB: Perdagangan Karbon Sah dalam Perspektif Ekonomi Syariah

Ecobiz.asia — Perdagangan karbon dinilai dapat diterima dalam perspektif ekonomi syariah sepanjang memenuhi prinsip transparansi, verifikasi ilmiah, serta bebas dari unsur spekulasi dan riba. Ketua...

Dua Perusahaan Besi dan Baja Segera Disidangkan Atas Pidana Lingkungan, KLH Tak Toleransi Pencemar

Ecobiz.asia — Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup menyerahkan tersangka dan barang bukti (Tahap II) dalam perkara dugaan tindak...

Indonesia Removes Sea Sand Export Provision in New Marine Sedimentation Rule

Ecobiz.asia — Indonesia’s Ministry of Marine Affairs and Fisheries has issued a new regulation revising the implementation rules for managing marine sedimentation, including the...