Ecobiz.asia – Indonesia memperkuat langkah menuju pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) melalui kerja sama strategis dengan Amerika Serikat dan Jepang, dengan fokus pada penguatan sumber daya manusia, kerangka regulasi, serta kesiapan ekosistem Small Modular Reactor (SMR) yang aman dan berkelanjutan.
Upaya tersebut diwujudkan melalui penyelenggaraan Foundational Infrastructure for Responsible Use of Small Modular Reactor Technology (FIRST) Workshop di Jakarta. Forum ini menjadi bagian dari kolaborasi trilateral Indonesia–Amerika Serikat–Jepang untuk memperkuat fondasi pembangunan PLTN nasional secara bertanggung jawab.
Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional (DEN) Dadan Kusdiana, mewakili Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, mengatakan kerja sama internasional ini diarahkan pada pengembangan kapasitas SDM, penguatan desain dan kerangka regulasi SMR, peningkatan kompetensi manufaktur berteknologi tinggi, serta penerapan standar keselamatan dan keamanan nuklir berkelas global.
“Sinergi ini memastikan Indonesia dapat membangun dan memanfaatkan PLTN secara bertanggung jawab, dengan prinsip keselamatan tertinggi, tata kelola yang transparan, dan kesiapan SDM yang matang,” ujar Dadan dikutip Kamis (5/3/2026).
Menurutnya, energi nuklir menawarkan pasokan listrik yang stabil, rendah emisi, dan mampu menjadi penopang pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Perkembangan teknologi SMR dinilai membuat pengembangan nuklir semakin adaptif dan relevan bagi negara berkembang.
Dadan menambahkan, Indonesia bersama negara-negara dengan konsumsi energi terbesar di Asia Tenggara—Malaysia, Filipina, Thailand, dan Vietnam—tengah aktif mengeksplorasi opsi pengembangan nuklir serta memperkuat kolaborasi regional melalui Nuclear Energy Cooperation Sub-Sector Network (NEC-SSN).
Langkah tersebut sejalan dengan implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2025 tentang Kebijakan Energi Nasional (KEN), yang menempatkan energi nuklir sebagai bagian dari strategi jangka panjang menjaga ketahanan energi dan mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional.
Pemerintah menargetkan kontribusi energi nuklir dalam bauran energi primer nasional mencapai sekitar 11,7–12,1 persen pada 2060, dengan kapasitas terpasang 35–42 gigawatt (GW). Sebagai tahap awal, PLTN pertama ditargetkan beroperasi secara komersial pada 2032 dengan kapasitas awal 250 megawatt (MW), sebagaimana tercantum dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034.
Selain mendukung target dekarbonisasi, pengembangan nuklir dipilih karena efisiensi penggunaan lahan serta biaya operasional jangka panjang yang relatif kompetitif.
Kuasa Usaha Kedutaan Besar Amerika Serikat, Peter M. Haymond, menyatakan bersama Jepang, Amerika Serikat merasa terhormat menjadi mitra tepercaya Indonesia dalam pengembangan energi nuklir yang aman dan bertanggung jawab. Menurutnya, teknologi dan pengalaman Amerika Serikat dapat mendukung Indonesia membangun sistem energi yang tangguh.
Sementara itu, Kuasa Usaha Kedutaan Besar Jepang, Mitsuru Myochin, menegaskan komitmen Jepang mendukung transisi energi Indonesia dalam kerangka Asia Zero Emission Community (AZEC). Jepang siap berbagi pengalaman dalam peningkatan standar keselamatan, transparansi, serta pengembangan SDM nuklir melalui kerja sama teknis antara pembuat kebijakan, regulator, dan industri.
FIRST Workshop diselenggarakan oleh DEN bersama Institut Teknologi PLN dan Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia, bekerja sama dengan U.S. Department of State’s FIRST Program, Advanced Systems Technology & Management (AdSTM), The Association for Overseas Technical Cooperation and Sustainable Partnerships (AOTS), serta JAIF International Cooperation Center (JICC).
Forum ini mempertemukan pembuat kebijakan, akademisi, pelaku industri, dan pakar nuklir untuk membahas berbagai aspek krusial pengembangan PLTN, mulai dari teknologi SMR, kerangka regulasi dan perizinan, pengembangan SDM, hingga peluang partisipasi industri nasional. ***
