Ecobiz.asia – Pemerintah Indonesia dan Norwegia memperkuat kemitraan iklim bilateral mereka guna mendukung pencapaian target Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030 Indonesia.
Komitmen tersebut mengemuka saat forum konsultasi bersama yang digelar di Jakarta dan Bogor pada 29–30 April 2025.
Dua forum utama, yakni Joint Consultation Group (JCG) dan Joint Technical Working Group (JTWG), digelar sebagai bagian dari implementasi Nota Kesepahaman (MoU) Indonesia–Norwegia dalam pengurangan emisi dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan lainnya.
Baca juga: BPDLH-BNI Kerja Sama Salurkan Dana Lingkungan Hidup Proyek FOLU Net Sink
Pertemuan ini menjadi penanda penting dalam penguatan kerangka kerja sama yang berorientasi pada hasil, transparansi, dan dampak jangka panjang.
Dalam sambutan pembukaan JCG, Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan sekaligus selaku co-chair JCG untuk Indonesia Mahfudz, menekankan pentingnya harmonisasi kerja sama teknis, penguatan kapasitas kelembagaan, sinkronisasi sistem pelaporan, serta memastikan bahwa seluruh pendanaan yang tersedia harus mampu memberikan dampak maksimal bagi aksi iklim yang melibatkan masyarakat lokal.
Duta Besar Norwegia untuk Indonesia dan Timor Leste, Rut Kruger Giverin, sekaligus sebagai co-chair JCG untuk Norwegia, dalam pidatonya menyampaikan dukungan yang kuat terhadap observasi dan peninjauan ulang terhadap protokol MRV dan implementasi Protokol MRV yang disepakati, sebagai dasar bagi pendanaan aksi iklim dan pembangunan kehutanan di Indonesia.
Duta Besar Rut menegaskan kembali dukungan Norwegia terhadap aksi iklim berbasis FOLU di Indonesia dan mengusulkan adanya periodical evaluation terhadap kegiatan-kegiatan yang sudah terlaksana sebagai bagian dari sistem monitoring dan evaluasi.
Dalam pertemuan JCG, para delegasi membahas isu-isu strategis utama, termasuk perkembangan protokol Pemantauan, Pelaporan, dan Verifikasi (Monitoring, Reporting, and Verification, MRV) global oleh Prof. Haruni Krisnawati, Staf Ahli Menteri Bidang Perubahan Iklim Kementerian Kehutanan.
Baca juga: Pastikan Tepat Sasaran, Indonesia Kawal Pemanfaatan Dana RBC Norwegia
Haruni menyampaikan perkembangan MRV protokol di dunia saat ini, yang merupakan landasan penting untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan kredibilitas dalam kerangka pendanaan iklim global.
Topik diskusi pertemuan JCG yang baru pertama kali dilaksanakan ini antara lain reviu terhadap catatan Ministerial Dialogue yang dilaksanakan antara Menteri Lingkungan Hidup Norwegia dan Menteri Kehutanan Indonesia pada Februari 2025, reviu terhadap hasil Annual Meeting Implementation MoU Indonesia-Norway Tahun 2024, laporan umum progress capaian Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 dan MRV Protocol.
Selanjutnya, topik yang dibahas dalam JCG ini, dibahas lebih mendalam pada pertemuan JTWG.
Dalam pertemuan JTWG di Bogor, dilakukan pembahasan teknis terkait implementasi Rencana Operasional FOLU Net Sink 2030 Indonesia.
Baca juga: Lindungi Hutan, Indonesia Terima Pembayaran RBC Tahap 4 Senilai 60 Juta Dolar AS dari Norwegia
Setelah pembukaan oleh co-chair kedua belah pihak, sesi pertama menampilkan laporan kemajuan lima bidang kerja Indonesia FOLU Net Sink 2030.
Pembahasan terkait Indonesia Monitoring, Reporting, and Verification (MRV) Protokol diawali dengan presentasi dari Prof. Haruni Krisnawati.
Forum menyepakati pembaruan protokol untuk meningkatkan kualitas data, harmonisasi metodologi, dan pemanfaatan teknologi canggih. Peningkatan ini ditujukan untuk memperkuat sistem pelaporan dan akuntabilitas dalam pengurangan emisi.
Selanjutnya akan dibentuk tim kerja untuk diskusi detail teknis MRV tersebut. Hasil diskusi pendalaman MRV akan dilaporkan dalam Ministerial Dialogue, JCG, dan JTWG tahun depan.
Selain MRV, topik yang sangat antusias dibahas adalah bantuan Pemerintah Norwegia kepada Indonesia untuk mendapatkan akses foto satelit beresolusi tinggi.
Pemanfaatan citra satelit resolusi tinggi ditampilkan sebagai inovasi penting dalam peningkatan kemampuan pemantauan hutan secara lebih akurat dan efisien.
Baca juga: Indonesia dan Norwegia Perpanjang Kerja Sama Iklim dan Kehutanan, Sampai Tahun 2030
Dalam diskusi safeguard, disepakati implementasi safeguard dikukuhkan sebagai komponen inti, bukan hanya sebagai pelengkap, dalam pelaksanaan FOLU Net Sink 2030.
Ditekankan perlunya penguatan kapasitas teknis dan kelembagaan di tingkat lokal, serta pendanaan berkelanjutan berbasis insentif untuk menjaga keberlanjutan program ini pasca dukungan donor. Partisipasi pemangku kepentingan secara bermakna tetap menjadi prinsip utama.
Dalam penutupnya, Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Kehutanan Krisdianto menyampaikan apresiasi atas semangat kerja sama yang telah terjalin dan menegaskan pentingnya keberlanjutan kolaborasi ini guna mewujudkan masa depan yang berkelanjutan bagi kedua negara. ***
