Pastikan Tepat Sasaran, Indonesia Kawal Pemanfaatan Dana RBC Norwegia

MORE ARTICLES

Ecobiz.asia – Pemerintah Indonesia mengawal pemanfaatan dana Result Based Contribution (RBC) dari Kerajaan Norwegia agar tepat sasaran dan mendukung tercapainya target NDC dan FOLU Net Sink 2030. 

Norwegia telah menyalurkan 216 juta dolar AS (sekitar Rp3,4 triliun) atas keberhasilan Indonesia menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK) dari deforestasi dan degradasi hutan (REDD+) untuk periode tahun 2016-2020. 

Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq mengatakan Indonesia wajib menjaga reputasi di kancah global atas kontribusi yang diberikan dunia internasional dalam pengendalian GRK di tanah air.

Baca juga: Indonesia Buka Peluang Penggunaan Standar Voluntary Carbon Market untuk Perdagangan Karbon

“Dunia Internasional akan memandang keseriusan kita dalam penanganan emisi GRK,” kata Hanif saat membuka Rapat Pembahasan Kemajuan Implementasi RBC Norwegia di Jakarta, Jumat, 13 Desember 2024.

Hanif menjelaskan Pemerintah RI sangat menjaga integritas dalam pengelolaan dana kontribusi dari internasional. Dia juga mengatakan, dengan keseriusan Indonesia, maka dunia Internasional diharapkan semakin memahami bahwa pengendalian emisi GRK pada skala landscape Indonesia tidaklah mudah.

Read also:  KKP Siapkan Aturan Perdagangan Karbon Sektor Kelautan dan Perikanan, Begini Bocorannya

Lebih lanjut Hanif juga menekankan bahwa Indonesia tidak dalam posisi meminta bantuan dari Internasional untuk pengurangan emisi GRK. Meski demikian, Indonesia memiliki potensi dan keunggulan komparatif jika dunia Internasional mau bekerja sama dalam penanganan perubahan iklim. 

Kontribusi sebesar 216 juta dolar AS yang diberikan Norwegia setara dengan 43,2 juta ton gas rumah kaca (GRK) karbondioksida (CO2e). Menurut Hanif, Indonesia masih memiliki potensi kredit karbon yang dapat digunakan untuk mendukung penurunan emisi GRK dalam pencapaian target Indonesia’s FOLU Net Sink 2030. Berdasarkan inventarisasi yang telah direkognisi UNFCCC, Indonesia memiliki kredit karbon sebesar 533 juta ton CO2e untuk penurunan emisi GRK pada periode 2018-2020.

Read also:  Kemenhut Percepat Penetapan Hutan Adat di Jawa Barat, Kampung Kuta Jadi Model

“Untuk mencapai target Indonesia’s FOLU Net Sink 2030, diperlukan pendanaan sebesar Rp400 triliun,” katanya.

Baca juga: Lindungi Hutan, Indonesia Terima Pembayaran RBC Tahap 4 Senilai 60 Juta Dolar AS dari Norwegia

FOLU Net Sink adalah kondisi dimana tingkat penyerapan GRK dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan lainnya lebih tinggi dibandingkan emisinya. Berdasarkan FOLU Net Sink, Indonesia ingin mencapai tingkat emisi GRK sektor FOLU sebesar minus 140 juta ton CO2e pada tahun 2030.

Duta Besar Norwegia untuk Indonesia Rut Kruger Giverin mengatakan dirinya sudah melakukan kunjungan ke lapangan untuk melihat langsung pemanfaatan dana RBC dan mengapresiasi hasil yang telah dicapai. Dia menilai, Indonesia menunjukkan kepemimpinan dan menjadi contoh bagi dunia dalam pengurangan emisi dari deforestasi.

Read also:  Menteri LH Teken Aturan Perdagangan Karbon Sektor Limbah, Link Download PermenLH No 11 Tahun 2026

Sementara itu Kepala Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) Joko Tri Haryanto mengatakan evaluasi implementasi pemanfaatan dana RBC penting dilakukan sebagai bentuk pertanggung jawaban dan akuntabilitas. Dia juga menekankan tentang pentingnya percepatan implementasi pemanfaatan dana RBC sesuai dengan dokumen Investment Plan yang telah dibuat.

Baca juga: Indonesia Buka Peluang Penggunaan Standar Voluntary Carbon Market untuk Perdagangan Karbon

Ketua Harian II Tim Kerja Indonesia’s FOLU Net Sink Agus Justianto mengungkapkan untuk RBC tahap I dialokasikan untuk empat program dengan lima output yaitu, pengurangan deforestasi dan degradasi hutan melalui pengelolaan hutan lestari, rehabilitasi lahan untuk peningkatan penyerapan karbon, konservasi keanekaragaman hayati, restorasi gambut, dan penegakan hukum.

Program tersebut dilaksanakan oleh mitra pelaksana yang terdiri dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, LSM, perguruan tinggi, hingga kelompok masyarakat. ****

LATEST STORIES

MORE ARTICLES

Menteri LH Teken Aturan Perdagangan Karbon Sektor Limbah, Link Download PermenLH No 11 Tahun 2026

Ecobiz.asia – Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Moh Jumhur Hidayat menetapkan aturan baru perdagangan karbon sektor limbah melalui Peraturan Menteri Lingkungan...

ICVCM Setujui Dua Metodologi Verra untuk Pengurangan Metana dari Budidaya Padi dan TPA Sampah

Ecobiz.asia – Integrity Council for the Voluntary Carbon Market (ICVCM) menyetujui dua metodologi tambahan milik Verra yang memenuhi standar Core Carbon Principles (CCP). Kedua...

Bioekonomi Bisa Menjadi Jalan Menjaga Hutan, KPH Tak Boleh Menunggu

Ecobiz.asia - Di hadapan para kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) se-Sulawesi Selatan, Idi Bantara tidak membawa presentasi panjang tentang teori pengelolaan hutan. Ia justru...

RBP dan Voluntary Carbon Market Perkuat Ekosistem Perdagangan Karbon Kehutanan Indonesia

Ecobiz.asia – Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menegaskan mekanisme Results-Based Payment (RBP) dan pasar karbon sukarela (voluntary carbon market) menjadi instrumen yang saling melengkapi...

Sepuluh Provinsi Baru Terima Dana Karbon GCF, Total Komitmen Capai Rp761 Miliar

Ecobiz.asia – Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) menambah 10 provinsi penerima pendanaan Results-Based Payment (RBP) REDD+ Green Climate Fund (GCF). Dengan penambahan tersebut,...

TOP STORIES

Menteri LH Teken Aturan Perdagangan Karbon Sektor Limbah, Link Download PermenLH No 11 Tahun 2026

Ecobiz.asia – Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Moh Jumhur Hidayat menetapkan aturan baru perdagangan karbon sektor limbah melalui Peraturan Menteri Lingkungan...

Indonesia Looks to Climate Finance to Unlock 100 GW Solar Ambition

Ecobiz.asia – Indonesia is looking to international climate finance and private capital to help turn its 100 GW solar ambition into investment projects, as...

GIZ: Indonesia Faces 3.8 GW Annual Renewable Buildout Gap as Procurement Stalls

Ecobiz.asia – Indonesia needs to accelerate annual renewable power additions by around 3.8 GW to stay on track with its latest electricity supply plan,...

Indonesia’s Cheap Gas Recipients Still Lag on Energy Efficiency

Ecobiz.asia – Only 41 of 164 Indonesian companies receiving special natural gas prices and consuming more than 4,000 tonnes of oil equivalent (TOE) a...

Presiden Prabowo Pantau Langsung Penanganan Karhutla di Kalimantan, Perkuat Operasi Pemadaman

Ecobiz.asia — Presiden Prabowo Subianto memantau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan di tengah kondisi cuaca yang sangat kering akibat fenomena...