Ecobiz.asia – Wakil Menteri Lingkungan Hidup Diaz Hendropriyono menegaskan pentingnya kebijakan lingkungan berbasis ilmu pengetahuan (scientific based) untuk menghindari intervensi politik dan memastikan keputusan pemerintah didukung data yang kredibel.
Hal itu disampaikan Diaz dalam acara Tribute to Prof. Emil Salim yang menjadi bagian dari Dies Natalis ke-9 Sekolah Ilmu Lingkungan Universitas Indonesia (SIL UI), di Jakarta, Rabu (30/7/2025).
“Kita pembuat kebijakan perlu studi tentang lingkungan dan perubahan iklim yang berbasis sains. Tanpa itu, masukan yang ada kosong dan kebijakan mudah dipengaruhi intrik politik,” tegas Diaz.
Dia menambahkan, kebijakan publik pada umumnya dipengaruhi banyak faktor, mulai dari nilai ideologi, kelompok kepentingan, hingga tekanan politik. Karena itu, menurutnya, pasokan informasi berbasis sains dari kalangan akademik menjadi krusial agar kebijakan tidak sekadar mengikuti tekanan politik.
“Kalau kita disodorkan data berbasis sains, porsi politik akan berkurang. Kebijakan jadi benar-benar berdasar evidence, bukan hanya karena siapa yang nelpon,” ujarnya.
Diaz menekankan pentingnya sinergi kampus dan pemerintah dalam penyediaan data ilmiah yang dapat memperkuat kebijakan. Ia juga membuka peluang pembentukan komite khusus yang melibatkan akademisi, termasuk dari SIL UI, untuk memastikan aliran informasi sains berjalan optimal.
“Sudah ada pembicaraan soal bentuk kerja sama, nanti payung hukumnya bagaimana akan didiskusikan lebih lanjut. Intinya, kita butuh sekali scientific-based evidence yang bisa membantu pemerintah membuat kebijakan yang solid,” imbuhnya.
Dalam kesempatan itu, Diaz mengapresiasi peran UI dalam pengembangan pendidikan lingkungan, termasuk pendirian Pusat Studi Lingkungan (PSL), Pusat Penelitian Perubahan Iklim sejak 2010, hingga berdirinya SIL UI pada 2016.
Dia juga menegaskan komitmen pemerintah dalam pengendalian perubahan iklim sesuai kesepakatan Paris Agreement. Indonesia, kata Diaz, telah menyampaikan First NDC dan Enhanced NDC, dan kini tengah memfinalisasi Second NDC yang akan segera diserahkan ke Sekretariat UNFCCC.
“Perjuangan Indonesia di panggung internasional untuk isu perubahan iklim ini adalah bagian dari legasi Pak Emil Salim. Beliau berperan sejak Konferensi Stockholm 1973 hingga Komisi Brundtland 1983 yang melahirkan istilah sustainable development,” kata Diaz.
Ia menutup dengan menegaskan kembali bahwa pemikiran Emil Salim harus menjadi fondasi kebijakan lingkungan berbasis sains di Indonesia agar tidak terjebak dalam tarik-menarik kepentingan politik. ***
