Hilirisasi Nikel, Indonesia Mau Jadi Pusat Produksi Baterai Hijau untuk Pengendalian Emisi Karbon

MORE ARTICLES

Ecobiz.asia – Indonesia berkeinginan menjadi pusat baterai hijau untuk memenuhi kebutuhan kendaraan listrik yang merupakan bagian penting dari pengendalian emisi karbon. Untuk itu, Indonesia terus mendorong hilirisasi secara bertanggung jawab mineral-mineral kritis yang merupakan bahan baku pembuatan baterai.

Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Febrian Alphyanto Ruddyard mengatakan Indonesia telah melarang ekspor nikel dan mendorong hilirisasi sejak tahun 2020.

“Hasilnya nilai ekspor Nikel dan turunannya naik dari 1,1 miliar dolar AS 2-3 tahun lalu menjadi 29 miliar dolar As pada tahun 2022,” katanya saat menyampaikan pidato kunci pada diskusi bertajuk “Charting Indonesia Forward as a Green Global Battery” Hub di Paviliun Indonesia pada Konferensi Perubahan Iklim COP29 UNFCCC di Baku, Azerbaijan, Jumat, 15 November 2024.

Read also:  Potensi Jadi Andalan Listrik Bersih Industri, Pengembangan Hidro dan Geotermal Hadapi Banyak Tantangan

Baca juga: Dari COP29 UNFCCC Azerbaijan, PLN Boyong Lima Kerja Sama Strategis Transisi Energi

Untuk terus mendorong hilirisasi, Indonesia telah menyiapkan peta jalan industri nikel. Peta jalan itu juga akan diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang nasional (RPJPN).

Menurut Alphyanto, berdasarkan dokumen rencana pembangunan tersebut Indonesia menargetkan pencapaian visi Indonesia Emas 2045 berbasis pembangunan rendah karbon. 

Dirjen Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Eniya Listiani Dewi mengungkapkan Indonesia memiliki cadangan sekitar 22% dari cadangan nikel secara global.

“Untuk hilirisasi nikel pemerintah Indonesia mendorong penggunaan energi baru dan terbarukan,” katanya.

Read also:  Indonesia Sukses Swasembada Beras, Hashim Sebut Perluasan Sawah di Kawasan Hutan tak Lagi Diperlukan

Menurut Eniya, cadangan nikel Indonesia banyak berada di Sulawesi. Tantangannya, lokasi tersebut masih defisit listrik. Kalaupun ada masih bergantung pada batubara yang boros karbon.

“Akselerasi elektrifikasi dengan memanfaatkan energi baru dan terbarukan akan dilakukan di Sulawesi. Ada banyak potensi yang tersedia seperti geothermal dan tenaga angin,” kata  Eniya.

Sementara itu Chief Sustainability and Corporate Affairs Officer PT Vale Indonesia Tbk Bernardus Irmanto menjelaskan pihaknya berkomitmen untuk melakukan hilirisasi nikel secara bertanggung jawab dengan menerapkan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG). 

Baca juga: Pertahankan Sertifikasi SMAP, PHR Teguhkan Komitmen Antikorupsi

Menurut Bernardus, Vale beruntung karena sejak awal berdiri telah dengan membangun dan mengoperasikan pembangkit listrik energi baru dan terbarukan yaitu PLTA Larona, PLTA Balambano dan PLTA Karebbe. 

Read also:  Pemerintah Didesak Segera Terbitkan Regulasi Safeguard AI dan Standar Data Center Hijau

Dengan total kapasitas terpasang sebesar 365 megawatt (MW) untuk pasokan energi ke pabrik pengolahan, operasional ketiga PLTA tersebut mendukung Vale mengurangi emisi GRK lebih dari 1 juta ton CO2eq per tahun, jika dibandingkan dengan pembangkit berbahan bakar batu bara.

Menurut Bernardus, pabrik Vale di Sorowako memiliki intensitas karbon rendah. Itu salah satu bukti PT Vale melakukan produksi nikel berbasis energi bersih. “Sekarang kami membangun peta jalan, kami akan mengurangi emisi karbon 33 persen pada 2030 dan mencapai net zero emission (NZE) pada 2050,” ujar Bernardus. ****

LATEST STORIES

MORE ARTICLES

IWC-11 Dorong Pembiayaan Inovatif untuk Perluas Solusi Pengelolaan Perairan Berkelanjutan

Ecobiz.asia – Pembiayaan inovatif dan keterlibatan masyarakat menjadi kunci untuk memperluas penerapan solusi pengelolaan perairan, mulai dari konservasi pesisir hingga penanganan sampah plastik. Isu...

Tak Tebang Pilih, Menhut Bekukan Izin Enam Perusahaan di Kalteng terkait Karhutla

Ecobiz.asia — Kementerian Kehutanan (Kemenhut) membekukan izin enam perusahaan yang terkait dengan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Tengah. Dengan penambahan tersebut,...

Kemenhut Tanggapi Kritik Greenpeace Soal Karhutla, Beberkan Operasi Pemadaman hingga Sanksi ke Perusahaan

Ecobiz.asia - Kementerian Kehutanan (Kemenhut) menanggapi kritik Greenpeace Indonesia dengan menegaskan bahwa anggapan pemerintah tidak bertindak dalam menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tidak...

Pusat Data Butuh Tambahan 20 GW, Bahlil Siapkan Energi Bersih untuk Batam–Karimun–Bintan

Ecobiz.asia — Indonesia membutuhkan tambahan pasokan listrik sekitar 20 gigawatt (GW) untuk memenuhi kebutuhan pengembangan pusat data. Pemerintah menyiapkan Batam, Karimun, dan Bintan sebagai...

Transmisi Jadi Tantangan, PLN Sebut Butuh Investasi Rp3.400 Triliun Untuk Transisi Energi

Ecobiz.asia — Pembangunan jaringan transmisi menjadi salah satu tantangan utama transisi energi Indonesia karena sumber energi dan pusat permintaan listrik tersebar di wilayah berbeda....

TOP STORIES

Pertagas Kerahkan Tim Tanggap Darurat untuk Bantu Penanganan Karhutla di Sumsel

Ecobiz.asia -- PT Pertamina Gas (Pertagas), bagian dari Subholding Gas Pertamina, mengerahkan tim tanggap darurat dan mobil pemadam kebakaran untuk membantu penanganan kebakaran hutan...

Uni Eropa Sepakati Kenaikan Ambang Penghapusan Kuota Karbon, Jaga Stabilitas Pasar

Ecobiz.asia – Dewan Uni Eropa dan Parlemen Eropa mencapai kesepakatan sementara untuk menaikkan ambang penghapusan kuota emisi dalam Market Stability Reserve (MSR) dari 400...

IWC-11 Dorong Pembiayaan Inovatif untuk Perluas Solusi Pengelolaan Perairan Berkelanjutan

Ecobiz.asia – Pembiayaan inovatif dan keterlibatan masyarakat menjadi kunci untuk memperluas penerapan solusi pengelolaan perairan, mulai dari konservasi pesisir hingga penanganan sampah plastik. Isu...

PEP Tanjung Salurkan 1,16 Juta Liter Air Bersih untuk Atasi Kekeringan dan Karhutla di Tabalong

Ecobiz.asia – PT Pertamina EP (PEP) Tanjung Field menyalurkan 1,156 juta liter air bersih untuk membantu masyarakat menghadapi kekeringan sekaligus mendukung penanganan kebakaran hutan...

Tak Tebang Pilih, Menhut Bekukan Izin Enam Perusahaan di Kalteng terkait Karhutla

Ecobiz.asia — Kementerian Kehutanan (Kemenhut) membekukan izin enam perusahaan yang terkait dengan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Tengah. Dengan penambahan tersebut,...