Deforestasi Selama Puluhan Tahun Dinilai Jadi Akar Banjir Bandang Aceh

MORE ARTICLES

Ecobiz.asia – Deforestasi hutan di Aceh yang telah berlangsung sejak sekitar tiga dekade lalu dinilai masih berdampak hingga kini dan menjadi salah satu faktor penyebab banjir bandang yang menyapu 18 kabupaten di Aceh pada bulan lalu.

Direktur Eksekutif Yayasan Hutan, Alam, dan Lingkungan Aceh (HAkA) Farwiza Farhan mengatakan HAkA telah menyusun peta monitoring bencana sejak 2022 dengan memetakan wilayah rawan banjir dan longsor serta mengaitkannya dengan kehilangan tutupan hutan di Aceh.

Pemetaan dilakukan berdasarkan Daerah Aliran Sungai (DAS) dan pola bencana yang berulang dari tahun ke tahun. Hasil pemetaan tersebut menunjukkan wilayah dengan intensitas bencana tertinggi berada di Aceh Utara, Aceh Timur, dan Aceh Tamiang.

Read also:  PSEL Jadi Bagian Tranformasi Pengelolaan Sampah, Tak Bisa Lagi Andalkan TPA

“Jika dilihat pada periode 2015–2025, sekitar dua dekade terakhir, tampak tidak terlalu besar. Tapi kalau kita tarik jauh ke belakang, kehilangan tutupan hutan sudah terjadi sejak lama,” ujarnya dalam Webinar Diskusi Nexus Tiga Krisis Planet: Risiko Cuaca Ekstrem dan Solusi Iklim, pada Kamis (18/12/2025).

Dalam paparannya, Farwiza menjelaskan deforestasi di DAS Pesangan, Kurunggerto, dan Tamiang seolah-olah tidak terlihat besar. Namun, jika dilihat dari periode 1990 sampai 2020, kehilangan tutupan hutan telah terjadi sejak lama.

Read also:  MoU PSEL Semarang Raya Diteken, Pemerintah Percepat Pengolahan Sampah Jadi Listrik

“Implikasi dari kerusakan hutan di tahun 90-an itu masih kita rasakan sampai sekarang,” katanya.

Sebuah studi pascasarjana dari Institut Pertanian Bogor (IPB) pada 2020 menunjukkan DAS Tamiang memiliki sensitivitas sangat tinggi terhadap banjir bandang dan berpotensi mempengaruhi 70 persen desa di wilayah tersebut, mencakup Aceh Tamiang, Aceh Timur, dan sebagian Aceh Tenggara.

Selain itu, ia juga menyinggung hasil kerja tim penyusun tata ruang Aceh, Tipireska, pada 2006–2008 yang telah memetakan tutupan hutan, sensitivitas lahan, curah hujan, dan sebaran penduduk. Saat itu, tim menyimpulkan Aceh tidak lagi memiliki kawasan hutan yang aman untuk dibuka.

Read also:  Kemenhut Bangun Pagar Cegah Konflik Gajah di Way Kambas, Panjangnya 138 Kilometer

“Setiap pembukaan lahan yang terjadi di Aceh sejak masa itu akan beresiko besar terhadap bencana,” sambungnya.

Farwiza menegaskan bahwa dampak bencana yang dihadapi Aceh saat ini sebenarnya bukan hal baru dan telah lama diketahui melalui berbagai kajian ilmiah.

“Tapi lagi-lagi seperti yang diceritakan oleh banyak orang, bencana besar terjadi ketika pemerintah tidak mau mendengar apa kata peneliti,” tutupnya. *** (Putra Rama Febrian)

LATEST STORIES

MORE ARTICLES

Apel Siaga Karhutla di Kalbar, Pemerintah Perkuat Antisipasi Musim Kemarau 2026

Ecobiz.asia — Pemerintah memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dengan menggelar apel siaga di Pontianak, Kalimantan Barat, Kamis (16/4/2026), di tengah...

Kebut Pembangunan Waste to Energy, ESDM Targetkan 34 PLTSa Segera Beroperasi

Ecobiz.asia — Pemerintah mempercepat pengembangan waste to energy (WtE) atau Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) dengan menargetkan 34 proyek di 34 kota dapat segera...

Wamen ESDM Gandeng Industri Percepat Elektrifikasi Nasional, Program Lisdes Jadi Andalan

Ecobiz.asia — Tangerang, 14 April 2026 — Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot mendorong penguatan sinergi antara pemerintah dan industri dalam...

Batasi Pengunjung Taman Nasional Komodo, Menhut: Terjadi Over Tourism

Ecobiz.asia — Kementerian Kehutanan (Kemenhut) membatasi kuota pengunjung di Taman Nasional Komodo menyusul indikasi over tourism yang berpotensi merusak ekosistem kawasan konservasi tersebut. Kebijakan ini...

Indonesia–Inggris Danai Empat Proyek Inovasi Rendah Karbon melalui LCDI-ITF

Ecobiz.asia – Pemerintah Indonesia melalui Kementerian PPN/Bappenas dan Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) bersama Pemerintah Inggris melalui Foreign, Commonwealth and Development Office (FCDO)...

TOP STORIES

Indonesia to Launch Carbon Registry System in July, Invites Developers for Trial Phase

Ecobiz.asia — Indonesia is set to launch its Carbon Unit Registry System (SRUK) in July 2026 as a key infrastructure to support the country’s...

Sistem Registri Unit Karbon (SRUK) Segera Diluncurkan, KLH Ajak Pengembang Proyek Ikut Uji Coba

Ecobiz.asia – Pemerintah segera meluncurkan Sistem Registri Unit Karbon (SRUK) sebagai infrastruktur utama perdagangan karbon di Indonesia. Wakil Menteri Lingkungan Hidup/Wakil Kepala Badan Pengendalian Lingkungan...

Dapat Pendanaan Rendah Karbon, Venambak Eksekusi Proyek Tambak Udang Ramah Lingkungan di Sumbawa

Ecobiz.asia – PT Venambak Kail Dipantara mulai mengeksekusi proyek budidaya udang ramah lingkungan di Kabupaten Sumbawa setelah memperoleh pendanaan dari skema Low Carbon Development...

PIS–PGN Siapkan Ekosistem Maritim Energi Rendah Karbon, Dari LNG hingga Hidrogen

Ecobiz.asia — PT Pertamina International Shipping (PIS) dan PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (PGN) menjalin kerja sama untuk memperkuat sinergi dalam pengembangan ekosistem...

Siapkan Investasi Awal Rp420 M, Eco Power Nusantara Kembangkan Proyek Biochar hingga Kredit Karbon Kehutanan

Ecobiz.asia — PT Eco Power Nusantara menyiapkan investasi awal sekitar US$25 juta atau setara Rp420 miliar untuk pengembangan proyek biochar dan kredit karbon berbasis...