Deforestasi Selama Puluhan Tahun Dinilai Jadi Akar Banjir Bandang Aceh

MORE ARTICLES

Ecobiz.asia – Deforestasi hutan di Aceh yang telah berlangsung sejak sekitar tiga dekade lalu dinilai masih berdampak hingga kini dan menjadi salah satu faktor penyebab banjir bandang yang menyapu 18 kabupaten di Aceh pada bulan lalu.

Direktur Eksekutif Yayasan Hutan, Alam, dan Lingkungan Aceh (HAkA) Farwiza Farhan mengatakan HAkA telah menyusun peta monitoring bencana sejak 2022 dengan memetakan wilayah rawan banjir dan longsor serta mengaitkannya dengan kehilangan tutupan hutan di Aceh.

Pemetaan dilakukan berdasarkan Daerah Aliran Sungai (DAS) dan pola bencana yang berulang dari tahun ke tahun. Hasil pemetaan tersebut menunjukkan wilayah dengan intensitas bencana tertinggi berada di Aceh Utara, Aceh Timur, dan Aceh Tamiang.

Read also:  Cegah Korupsi, KPK Siapkan Kajian Tata Niaga Kayu dan Pelepasan Hutan

“Jika dilihat pada periode 2015–2025, sekitar dua dekade terakhir, tampak tidak terlalu besar. Tapi kalau kita tarik jauh ke belakang, kehilangan tutupan hutan sudah terjadi sejak lama,” ujarnya dalam Webinar Diskusi Nexus Tiga Krisis Planet: Risiko Cuaca Ekstrem dan Solusi Iklim, pada Kamis (18/12/2025).

Dalam paparannya, Farwiza menjelaskan deforestasi di DAS Pesangan, Kurunggerto, dan Tamiang seolah-olah tidak terlihat besar. Namun, jika dilihat dari periode 1990 sampai 2020, kehilangan tutupan hutan telah terjadi sejak lama.

Read also:  Di Markas PBB, Menhut Tegaskan Komitmen Presiden Prabowo pada Pengelolaan Hutan Lestari

“Implikasi dari kerusakan hutan di tahun 90-an itu masih kita rasakan sampai sekarang,” katanya.

Sebuah studi pascasarjana dari Institut Pertanian Bogor (IPB) pada 2020 menunjukkan DAS Tamiang memiliki sensitivitas sangat tinggi terhadap banjir bandang dan berpotensi mempengaruhi 70 persen desa di wilayah tersebut, mencakup Aceh Tamiang, Aceh Timur, dan sebagian Aceh Tenggara.

Selain itu, ia juga menyinggung hasil kerja tim penyusun tata ruang Aceh, Tipireska, pada 2006–2008 yang telah memetakan tutupan hutan, sensitivitas lahan, curah hujan, dan sebaran penduduk. Saat itu, tim menyimpulkan Aceh tidak lagi memiliki kawasan hutan yang aman untuk dibuka.

Read also:  Presiden Prabowo Lantik Jumhur Hidayat Jadi Menteri LH, Hanif Faisol Wakil Menko Pangan

“Setiap pembukaan lahan yang terjadi di Aceh sejak masa itu akan beresiko besar terhadap bencana,” sambungnya.

Farwiza menegaskan bahwa dampak bencana yang dihadapi Aceh saat ini sebenarnya bukan hal baru dan telah lama diketahui melalui berbagai kajian ilmiah.

“Tapi lagi-lagi seperti yang diceritakan oleh banyak orang, bencana besar terjadi ketika pemerintah tidak mau mendengar apa kata peneliti,” tutupnya. *** (Putra Rama Febrian)

LATEST STORIES

MORE ARTICLES

Kemenhut Luncurkan Film Dokumenter “Merawat Esok”, Rekam Aksi Pengurangan Emisi Karbon Kehutanan

Ecobiz.asia – Kementerian Kehutanan (Kemenhut) meluncurkan film dokumenter berjudul "Merawat Esok" yang merekam berbagai aksi pengurangan emisi karbon sektor kehutanan dan penggunaan lahan melalui...

Kemenhut dan UNEP Tandatangani Implementing Arrangement untuk Perkuat Kerja Sama REDD+

Ecobiz.asia – Kementerian Kehutanan (Kemenhut) dan United Nations Environment Programme (UNEP) menandatangani Implementing Arrangement (IA) terkait proyek Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation...

Gamer Kampanyekan Aksi Iklim dan Gaya Hidup Berkelanjutan, Dorong Penggunaan Perangkat Hemat Energi

Ecobiz.asia – Komunitas gamer, streamer, dan e-sports bersama WWF-Indonesia mengampanyekan aksi iklim dan gaya hidup berkelanjutan dengan mendorong penggunaan perangkat listrik hemat energi serta...

Operasi Gabungan Kemenhut Tertibkan 5 Industri Kayu di Sumut, Ribuan Kayu Diduga Ilegal Diamankan

Ecobiz.asia – Kementerian Kehutanan melalui tim operasi gabungan menertibkan lima industri pengolahan kayu atau sawmill di Kecamatan Kisaran Timur, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Dalam...

Lindungi Ekosistem dan Karbon, KKP dan PLN Sinergikan Penataan Ruang Laut untuk Infrastruktur Ketenagalistrikan

Ecobiz.asia - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan PT PLN (Persero) resmi menandatangani kerja sama penyelenggaraan penataan ruang laut untuk mendukung pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan...

TOP STORIES

Direct Carbon Pricing Now Covers Nearly One-Third of Global Emissions: World Bank

Ecobiz.asia — Direct carbon pricing mechanisms now cover nearly one-third of global greenhouse gas emissions, while revenues generated from carbon pricing have surpassed US$107...

Indonesia, UNEP Sign Implementing Arrangement to Strengthen REDD+ Cooperation

Ecobiz.asia — Indonesia’s Ministry of Forestry and the United Nations Environment Programme have signed an Implementing Arrangement (IA) to strengthen cooperation on Reducing Emissions...

Indonesia, Norway Advance Fifth REDD+ Payment Under Agreed MRV Protocol

Ecobiz.asia — Norway has reaffirmed its commitment to strengthening its climate and forestry partnership with Indonesia and is preparing to disburse the fifth phase...

Dari Pernah Merugi hingga Raup Puluhan Juta, Petani Semangka di Musi Banyuasin Bangkit Bersama Program MedcoEnergi

Ecobiz.asia — Hamparan semangka yang kini dipanen Kelompok Sumpal Palawija Makmur di Desa Tampang Baru, Kecamatan Bayung Lincir, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, menjadi...

Kemenhut Luncurkan Film Dokumenter “Merawat Esok”, Rekam Aksi Pengurangan Emisi Karbon Kehutanan

Ecobiz.asia – Kementerian Kehutanan (Kemenhut) meluncurkan film dokumenter berjudul "Merawat Esok" yang merekam berbagai aksi pengurangan emisi karbon sektor kehutanan dan penggunaan lahan melalui...