Ecobiz.asia — Utusan Khusus Presiden Bidang Energi dan Perubahan Iklim Hashim S. Djojohadikusumo menegaskan bahwa Indonesia hadir dalam Konferensi Tingkat Tinggi Pemimpin Dunia COP30 di Belém, Brasil, bukan sebagai penonton, tetapi sebagai penggerak aksi iklim global.
Dalam forum yang dijuluki sebagai COP of Truth, Indonesia menampilkan kepemimpinan melalui kebijakan konkret, target terukur, serta langkah nyata di lapangan untuk mempercepat transisi energi dan menurunkan emisi gas rumah kaca.
“Indonesia datang ke Belém bukan sebagai penonton, tetapi sebagai penggerak. Kami membawa kebijakan, kemitraan, dan target yang terukur untuk memastikan transisi energi yang adil, berkelanjutan, dan menguntungkan bagi rakyat,” ujar Hashim dalam pernyataan nasional yang mewakili Presiden Prabowo Subianto, Kamis (6/11/2025).
Indonesia memperkuat komitmen global melalui Second Nationally Determined Contribution (SNDC) yang menurunkan proyeksi puncak emisi 2030 secara signifikan dengan dua skenario Low Carbon Compatible with Paris Agreement (LCCP), mencakup penurunan hingga 17,5 persen.
Target jangka menengahnya adalah penurunan emisi sebesar 1,258 gigaton CO₂e pada skenario rendah dan 1,489 gigaton CO₂e pada skenario tinggi pada 2035. Pemerintah menargetkan pencapaian Net Zero Emission 2060 atau lebih cepat, sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045.
Sebagai fondasi kebijakan, pemerintah telah menerbitkan dua regulasi strategis, yakni Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025 tentang pengolahan sampah menjadi energi terbarukan berbasis teknologi ramah lingkungan (waste-to-energy), serta Perpres Nomor 110 Tahun 2025 tentang penyelenggaraan instrumen Nilai Ekonomi Karbon (NEK) dan pengendalian emisi gas rumah kaca nasional.
Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH Hanif Faisol Nurofiq mengatakan bahwa COP30 menjadi momentum penting bagi Indonesia untuk membuktikan bahwa pembangunan hijau dapat berjalan beriringan dengan pertumbuhan ekonomi nasional.
“Indonesia membangun kepemimpinan dari aksi nyata, bukan sekadar janji. COP30 menjadi bukti bahwa pembangunan hijau tidak hanya mungkin, tetapi juga menguntungkan,” kata Hanif.
Pada forum Belém Climate Summit, Indonesia memaparkan berbagai capaian yang menunjukkan kemajuan konkret dalam pengendalian perubahan iklim. Laju deforestasi tahunan berhasil ditekan hingga 75 persen sejak 2019, disertai dengan restorasi 950 ribu hektare lahan dan gambut terdegradasi. Pemerintah juga telah mengakui 1,4 juta hektare hutan adat bagi masyarakat lokal, sebagai bagian dari komitmen terhadap keadilan sosial dan ekologis.
Melalui program FOLU Net Sink 2030, Indonesia menargetkan penurunan emisi sebesar 92 hingga 118 juta ton CO₂ dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan. Di sektor energi, porsi energi terbarukan ditargetkan mencapai 23 persen pada 2030, disertai penghentian investasi baru untuk pembangkit listrik tenaga batu bara sejak 2023 dan percepatan penghentian operasi PLTU lama.
Pemerintah juga mendorong investasi karbon lintas sektor hingga mencapai 7,7 miliar dolar AS per tahun melalui pasar karbon domestik dan kerja sama pengakuan timbal balik dengan Jepang, Gold Standard, dan Verra.
Indonesia turut memperkuat posisi sebagai negara megadiversitas yang mengintegrasikan perlindungan hutan dan laut. Pemerintah meluncurkan inisiatif Call to Action on Integrated Fire Management untuk pengendalian kebakaran hutan berbasis teknologi dan komunitas, serta memperkuat blue carbon initiative untuk menekan polusi laut, mengelola sampah pesisir, dan membangun ketahanan ekonomi maritim berbasis masyarakat.
Menutup pernyataannya, Hanif menekankan bahwa keadilan iklim harus memastikan tidak ada pihak yang tertinggal. “Indonesia siap memimpin dengan memberi teladan, memadukan kebijakan, sains, dan nilai sosial demi masa depan yang lebih baik,” ujarnya.
Rangkaian Konferensi Perubahan Iklim 2025 di Brasil dibuka dengan Belém Climate Summit yang dihadiri 27 kepala negara pada 6–7 November 2025, dan akan dilanjutkan dengan pertemuan COP30 pada 10–21 November. Pavilion Indonesia dijadwalkan dibuka secara resmi oleh Menteri Hanif pada 10 November 2025. ***
