Tingkatkan Daya Saing Industri Pengolahan Rotan, Kemenperin Dorong Optimalisasi Rantai Pasok

MORE ARTICLES

Jakarta – Kementerian Perindustrian mendorong ketersediaan rotan sebagai bahan baku furnitur melalui peningkatan efisiensi rantai pasok (supply chain) dan penyiapan bahan baku rotan siap pakai untuk industri.

Langkah ini diharapkan dapat memberikan dampak terhadap peningkatan kinerja dan daya saing industri furnitur dan kerajinan rotan nasional secara keseluruhan.

“Sebagai salah satu program prioritas Kemenperin untuk mendorong terwujudnya jaminan ketersediaan bahan baku rotan siap pakai untuk industri furnitur dan kerajinan, kami mengembangkan pusat logistik bahan baku kayu dan rotan khususnya di kawasan industri furnitur dan kerajinan seperti di Jawa Barat (Cirebon), Jawa Tengah (Jepara, Solo, Semarang) dan Jawa Timur (Surabaya, Pasuruan) serta di wilayah sumber bahan baku seperti di Palu dan Katingan dan wilayah Sumatera,” ungkap Direktur Jenderal Industri Agro Putu Juli Ardika di Katingan, Kalimantan Tengah, Jumat, 26 Juli 2024. 

Read also:  Perluas Akses Masyarakat Kelola Hutan, Menhut Serahkan SK Perhutanan Sosial di NTB

Baca juga: AS Sebut Indonesia Golden Place Proyek CCS, Kementerian ESDM Lakukan Inventarisasi Potensi

Pada kesempatan tersebut, Putu menyerahkan Bantuan Permesinan Pengolah Rotan dalam rangka meningkatkan kapasitas UPT Rotan Hampangen sebagai penyedia bahan baku rotan siap pakai untuk industri furnitur dan kerajinan . 

“Penyediaan bahan baku siap pakai memungkinkan industri untuk mendapatkan bahan baku sesuai jenis, kualitas, ukuran, dan jumlah yang dibutuhkan serta harga yang jelas secara tepat waktu, sehingga mereka dapat lebih fokus pada penyelesaian pesanan dari pembeli. Dengan demikian, industri dapat mengoptimalkan penggunaan modal kerja dan meningkatkan efisiensi dalam persiapan stok bahan baku,” ungkap Putu.

Bantuan mesin yang diberikan terdiri atas 13 unit mesin yang terbagi dalam empat jenis, yaitu tiga unit mesin pembelah rotan (Splitting Machine) tipe sembilan pasang roller, tujuh unit mesin penipis rotan (Trimming Machine), satu unit mesin poles  ganda (Double Polishing Machine), dan satu unit mesin dowel.

Read also:  Gakkum Kehutanan Ungkap Perdagangan Sisik Trenggiling di Sintang, Barang Bukti 1,38 Kg Diamankan

Penyerahan bantuan mesin itu juga sejalan dengan hadirnya pihak swasta sebagai off taker untuk membangun pabrik pengolahan rotan dan kerajinan di Wilayah Katingan. Maka peran UPT Hampangen perlu ditingkatkan sebagai penyedia bahan baku. 

“Tidak hanya untuk wilayan Katingan, UPT Hampangen juga diharapkan berkembang menjadi Pusat Logistik bahan baku rotan yang melayani indutri furnitur dan kerajinan di wilayah lain seperti Cirebon, Solo serta di Jawa Tengah dan Jawa Timur,” papar Putu.

Sementara pihak swasta  sebagai mitra Dinas Perindustrian Transmigrasi dan Tenaga Kerja di Kabupaten Katingan diharapkan dapat secara proaktif menggali dan memanfaatkan potensi berbagai jenis rotan dan bahan alam lainnya di Kabupaten Katingan dan wilayah sekitar Katingan sebagai produk industri sehingga dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan perekonomian Kabupaten Katingan secara keseluruhan.

Read also:  Kemenhut–ICRAF Perbarui Kerja Sama, Dorong Implementasi Agroforestri

Baca juga: Bangun Benteng Alami Perlindungan Pangkalan Udara, TNI AU Tanam Mangrove Bareng BRGM

Untuk perbaikan perbaikan rantai pasok bahan baku industri furnitur, khususnya rotan dilakukan dengan memperhatikan empat aspek, yaitu aspek pemasok, aspek konsumen, jaringan distribusi, serta aspek proses produksi. 

Pengembangan Pusat Logistik rotan merupakan replikasi pengembangan Pusat Logistik kayu yang telah lebih dahulu diinisiasi di Kawasan Industri Kalijambe, Sragen dalam rangka menjamin ketersediaan bahan baku kayu untuk industri furnitur di wilayah Solo Raya. “Di saat yang bersamaan, juga tengah dilakukan penjajakan pengembangan pusat logistik bahan baku kayu di wilayah industri furnitur Jepara,” kata Putu. ***

LATEST STORIES

MORE ARTICLES

Perluas Akses Masyarakat Kelola Hutan, Menhut Serahkan SK Perhutanan Sosial di NTB

Ecobiz.asia — Kementerian Kehutanan menyerahkan enam Surat Keputusan (SK) Perhutanan Sosial kepada kelompok masyarakat di Nusa Tenggara Barat, memberikan akses kelola kawasan hutan seluas...

Kemenhut–ICRAF Perbarui Kerja Sama, Dorong Implementasi Agroforestri

Ecobiz.asia — Kementerian Kehutanan Republik Indonesia memperbarui kerja sama strategis dengan International Centre for Research in Agroforestry untuk mendorong implementasi agroforestri dalam pengelolaan hutan...

Gakkum Kehutanan Ungkap Perdagangan Sisik Trenggiling di Sintang, Barang Bukti 1,38 Kg Diamankan

Ecobiz.asia – Balai Gakkum Kehutanan Wilayah Kalimantan berhasil mengungkap kasus perdagangan ilegal bagian satwa dilindungi berupa sisik Trenggiling di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Dalam operasi...

Peringatan Hari Lahan Basah Sedunia 2026, Rehabilitasi Mangrove Jadi Investasi Jangka Panjang

Ecobiz.asia — Rehabilitasi mangrove menjadi investasi jangka panjang untuk perlindungan wilayah pesisir sekaligus penguatan ekonomi masyarakat. Demikian ditegaskan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menegaskan pentingnya...

Pertemuan APEC-EGILAT, Indonesia Tegaskan Penguatan SVLK dan Penegakan Hukum untuk Berantas Pembalakan Liar

Ecobiz.asia — Indonesia menegaskan komitmen memperkuat tata kelola perdagangan produk kehutanan legal melalui optimalisasi Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) dan penguatan penegakan hukum pada...

TOP STORIES

Govt Reviews Scheme as Norway Eyes Carbon Credits from Indonesia Floating Solar Projects

Ecobiz.asia — The government is currently reviewing the scheme in greater detail, including assessing long-term price considerations and mechanisms to ensure that potential funding...

Gold Standard Rilis Metodologi Kredit Karbon untuk Proyek Pensiun Dini PLTU

Ecobiz.asia — Lembaga sertifikasi iklim Gold Standard meluncurkan metodologi baru untuk mendukung percepatan pensiun dini pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batubara sekaligus memastikan transisi...

Pakar IPB: Perdagangan Karbon Sah dalam Perspektif Ekonomi Syariah

Ecobiz.asia — Perdagangan karbon dinilai dapat diterima dalam perspektif ekonomi syariah sepanjang memenuhi prinsip transparansi, verifikasi ilmiah, serta bebas dari unsur spekulasi dan riba. Ketua...

Dua Perusahaan Besi dan Baja Segera Disidangkan Atas Pidana Lingkungan, KLH Tak Toleransi Pencemar

Ecobiz.asia — Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup menyerahkan tersangka dan barang bukti (Tahap II) dalam perkara dugaan tindak...

Indonesia Removes Sea Sand Export Provision in New Marine Sedimentation Rule

Ecobiz.asia — Indonesia’s Ministry of Marine Affairs and Fisheries has issued a new regulation revising the implementation rules for managing marine sedimentation, including the...