Menteri LHK Sebut Kelompok Tani Hutan Gerakkan Ekonomi Kehutanan, Ada Peran Penyuluh

MORE ARTICLES

Ecobiz.asia – Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya menyebut Kelompok Tani Hutan (KTH) menjadi penggerak ekonomi sub sektor kehutanan di daerah.

Hal itu ditandai dengan dengan terus naiknya nilai transaksi ekonomi KTH seperti tercatat pada Sistem Informasi Penyuluh (SIMLUH) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

“Nilai transaksi ekonomi KTH pada 2022 mencapai sekitar Rp448 miliar dan naik menjadi Rp730 miliar pada 2023. Tahun 2024, sampai Juli nilai transaksi ekonomi makin keren, mencapai Rp535 miliar,” kata Siti Nurbaya saat Pemberian Penghargaan Teladan Wanalestari Tingkat Nasional 2024 di Jakarta, Kamis, 15 Agustus 2024.

Read also:  Gakkum Kehutanan Ungkap Perdagangan Sisik Trenggiling di Sintang, Barang Bukti 1,38 Kg Diamankan

Baca juga: Produksi Kayu Hutan Rakyat, KLHK Dorong Pengaturan Rotasi Panen Demi Keberlanjutan

Nilai Transaksi Ekonomi tersebut merupakan catatan dari 4.736 KTH. “Dengan demikian kegiatan KTH telah mampu memberikan kontribusi tidak hanya kepada anggota KTH tetapi juga terhadap peningkatan ekonomi daerah dari sub-sektor kehutanan,” kata Siti.

Dalam kesempatan itu, Siti juga menyoroti peran penting penyuluh kehutanan dalam beragam program pemberdayaan dan pendampingan masyarakat di tingkat tapak seperti KTH dalam pengelolaan kawasan, kelembagaan, dan usaha.

Read also:  Kemenhut–ICRAF Perbarui Kerja Sama, Dorong Implementasi Agroforestri

“Penyuluh kehutanan, penyuluh kehutanan swadaya masyarakat (PKSM), dan pendamping lainnya adalah ujung tombak bagi pendampingan peningkatan kapasitas kemandirian KTH yang dilakukan melalui kelola kelembagaan, kelola kawasan, dan kelola usaha,” kata Menteri Siti.

Lebih lanjut dia menjelaskan capain NTE KTH merupakan perwujudan dari arahan kepada jajaran KLHK untuk mendukung perekonomian daerah dan masyarakat melalui beberapa skema dan program termasuk lewat perhutanan sosial.

Baca juga: Kemenperin Luncurkan Alat Uji RATA, Monitor Nonstop Emisi Industri

Kinerja KTH itu juga merupakan bagian dari partisipasi publik dalam pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan di Indonesia yang kini semakin kuat. Menteri Siti menyatakan, jika dibandingkan dengan negara-negara lain, kerja-kerja kolektif yang melibatkan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan adalah yang paling baik.

Read also:  Perluas Akses Masyarakat Kelola Hutan, Menhut Serahkan SK Perhutanan Sosial di NTB

Kinerja kolektif itu, katanya, membuat pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan di Indonesia selama beberapa tahun terakhir mendapatkan perhatian dan apresiasi dari berbagai komunitas internasional. Termasuk dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan, perhutanan sosial, penanganan sampah dan limbah serta penegakan hukum dan konservasi. ***

LATEST STORIES

MORE ARTICLES

Perluas Akses Masyarakat Kelola Hutan, Menhut Serahkan SK Perhutanan Sosial di NTB

Ecobiz.asia — Kementerian Kehutanan menyerahkan enam Surat Keputusan (SK) Perhutanan Sosial kepada kelompok masyarakat di Nusa Tenggara Barat, memberikan akses kelola kawasan hutan seluas...

Kemenhut–ICRAF Perbarui Kerja Sama, Dorong Implementasi Agroforestri

Ecobiz.asia — Kementerian Kehutanan Republik Indonesia memperbarui kerja sama strategis dengan International Centre for Research in Agroforestry untuk mendorong implementasi agroforestri dalam pengelolaan hutan...

Gakkum Kehutanan Ungkap Perdagangan Sisik Trenggiling di Sintang, Barang Bukti 1,38 Kg Diamankan

Ecobiz.asia – Balai Gakkum Kehutanan Wilayah Kalimantan berhasil mengungkap kasus perdagangan ilegal bagian satwa dilindungi berupa sisik Trenggiling di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Dalam operasi...

Peringatan Hari Lahan Basah Sedunia 2026, Rehabilitasi Mangrove Jadi Investasi Jangka Panjang

Ecobiz.asia — Rehabilitasi mangrove menjadi investasi jangka panjang untuk perlindungan wilayah pesisir sekaligus penguatan ekonomi masyarakat. Demikian ditegaskan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menegaskan pentingnya...

Pertemuan APEC-EGILAT, Indonesia Tegaskan Penguatan SVLK dan Penegakan Hukum untuk Berantas Pembalakan Liar

Ecobiz.asia — Indonesia menegaskan komitmen memperkuat tata kelola perdagangan produk kehutanan legal melalui optimalisasi Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) dan penguatan penegakan hukum pada...

TOP STORIES

Govt Reviews Scheme as Norway Eyes Carbon Credits from Indonesia Floating Solar Projects

Ecobiz.asia — The government is currently reviewing the scheme in greater detail, including assessing long-term price considerations and mechanisms to ensure that potential funding...

Gold Standard Rilis Metodologi Kredit Karbon untuk Proyek Pensiun Dini PLTU

Ecobiz.asia — Lembaga sertifikasi iklim Gold Standard meluncurkan metodologi baru untuk mendukung percepatan pensiun dini pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batubara sekaligus memastikan transisi...

Pakar IPB: Perdagangan Karbon Sah dalam Perspektif Ekonomi Syariah

Ecobiz.asia — Perdagangan karbon dinilai dapat diterima dalam perspektif ekonomi syariah sepanjang memenuhi prinsip transparansi, verifikasi ilmiah, serta bebas dari unsur spekulasi dan riba. Ketua...

Dua Perusahaan Besi dan Baja Segera Disidangkan Atas Pidana Lingkungan, KLH Tak Toleransi Pencemar

Ecobiz.asia — Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup menyerahkan tersangka dan barang bukti (Tahap II) dalam perkara dugaan tindak...

Indonesia Removes Sea Sand Export Provision in New Marine Sedimentation Rule

Ecobiz.asia — Indonesia’s Ministry of Marine Affairs and Fisheries has issued a new regulation revising the implementation rules for managing marine sedimentation, including the...