Ecobiz.asia – Upaya Indonesia memperkuat solusi iklim berbasis alam mendapat sorotan pada Konferensi Perubahan Iklim COP30 di Belém, Brasil, melalui sesi tingkat tinggi bertajuk “Scaling Landscape Restoration through Carbon Finance and Partnerships” yang digelar di Paviliun Indonesia, Rabu (12/11/2025).
Acara tersebut mempertemukan perwakilan pemerintah, sektor keuangan, organisasi konservasi, dan pelaku industri untuk membahas bagaimana pembiayaan karbon dan kemitraan multipihak dapat mempercepat restorasi lanskap dalam skala besar sekaligus mendukung target iklim nasional.
Dalam sesi pembukaan, Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Kehutanan, Laksmi Wijayanti, menegaskan bahwa percepatan restorasi tidak hanya membutuhkan kerangka kebijakan yang progresif, tetapi juga ekosistem kolaborasi yang kuat.
Dia menyampaikan bahwa pemerintah tengah menyiapkan skema konsesi restorasi ekosistem yang memberi peluang lebih besar bagi sektor swasta untuk mengelola kawasan konservasi terdegradasi dalam jangka panjang.
Menurut Laksmi, kebijakan tersebut perlu berjalan seiring dengan inovasi pendanaan. “Kita membutuhkan kolaborasi, inovasi, dan kepercayaan. Pembiayaan karbon dan blended finance dapat menjadi jembatan antara modal global dan aksi di tingkat tapak,” ujarnya.
Jika dijalankan dengan integritas, mekanisme ini diyakini mampu memulihkan jutaan hektare lahan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memperkuat kredibilitas solusi iklim berbasis alam.
Diskusi dipandu Executive Director World Economic Forum, Jack Hurd, dan menghadirkan sejumlah pembicara, antara lain Jasmine Prihartini dari APP Group, CEO Fairatmos Natalia Rialucky Marsudi, Penasihat Utama Menteri Kehutanan Edo Mahendra, Chief Sustainability Officer Standard Chartered Marisa Drew, serta Emily Landis dari The Nature Conservancy.
Para pembicara menyoroti posisi strategis Indonesia sebagai pemimpin global dalam solusi iklim berbasis alam, dengan ekosistem gambut dan mangrove berperan penting dalam pencapaian target FOLU Net Sink 2030. Kebijakan yang tengah dikembangkan, seperti skema konsesi restorasi ekosistem dan eksplorasi biodiversity credits, dinilai membuka peluang investasi yang lebih besar dalam konservasi dan restorasi lanskap.
APP Group melalui platform keberlanjutan Regenesis memaparkan peran sektor swasta dalam memanfaatkan pasar karbon dan teknologi pemantauan berbasis data untuk menyelaraskan tujuan bisnis dengan agenda lingkungan nasional maupun global.
“Restorasi dalam skala besar membutuhkan modal dan kolaborasi. Melalui kemitraan dengan pemerintah, LSM, dan masyarakat, kami berupaya memulihkan lanskap kritis sekaligus menciptakan nilai sosial dan ekonomi jangka panjang,” kata Jasmine Prihartini.
Dalam sesi tersebut, Marisa Drew dari Standard Chartered menekankan bahwa teknologi akan menjadi katalis utama. Ia menyebut banyak perusahaan teknologi kini memiliki kemampuan pengukuran dan penyajian data karbon yang lebih akurat, sehingga meningkatkan kepercayaan investor dan mempercepat keputusan pendanaan.
“Kita perlu bergerak bersama, pemerintah, industri, lembaga keuangan, dan penyedia teknologi untuk menghadapi kompleksitas pasar karbon. Jika kekuatan ini dipadukan, maka pasar dapat berkembang lebih cepat dan proyek mendapatkan akses pendanaan yang lebih mudah,” katanya. ***
