APP Group Bersiap Masuk ke Pasar Karbon Kehutanan, Gandeng Fairatmos

MORE ARTICLES

Ecobiz.asia — Raksasa pulp dan kertas APP Group menyiapkan sejumlah proyek di konsesi kehutanan untuk masuk ke pasar karbon sukarela. Langkah ini ditempuh guna memperkuat pendanaan konservasi sekaligus memberikan insentif bagi masyarakat yang terlibat.

Sebagai mitra strategis, APP menggandeng Fairatmos, perusahaan pengembang proyek karbon yang tengah berkembang pesat di Indonesia.

“Ada beberapa proyek di pipeline yang sedang kami persiapkan bersama Fairatmos,” kata Chief Sustainability Officer APP Group Elim Sritaba di sela peluncuran platform keberlanjutan Regenesis di Jakarta, Rabu (10/9/2025).

Elim belum menyebutkan lokasi proyek dan skema sertifikasi karbon yang akan dipilih. Menurutnya, APP juga masih mempertimbangkan standar sukarela yang sesuai dengan kebijakan pemerintah.

Read also:  Teken MRA dengan Verra, Indonesia Siap Tawarkan 50 Juta Ton Kredit Karbon di COP30

“Belum, kami belum putuskan apakah akan menggunakan Verra, REDD+ atau yang lainnya,” ujarnya.

Ia menegaskan tujuan utama keterlibatan di pasar karbon adalah mendukung konservasi dan dekarbonisasi. “Pasar karbon menjadi salah satu peluang offset bagi industri pulp dan kertas APP,” tambahnya.

APP Group saat ini mengelola 1,07 juta hektare konsesi kehutanan secara langsung. Selain itu, APP Group juga bermitra dengan sejumlah perusahaan konsesi kehutanan sebagai pemasok yang luasnya kurang lebih sama.

Read also:  IDX Carbon: Pasar Karbon Kian Terbuka dan Makin Fleksibel Pasca Perpres 110/2025

Melalui Regenesis, APP berkomitmen mengalokasikan pendanaan sebesar 30 juta dolar AS per tahun selama satu dekade untuk konservasi dan restorasi satu juta hektare hutan tropis.

Program ini diperkuat dengan Kebijakan Hutan Positif (Forest Positive Policy) yang menekankan tiga pilar utama yaitu restorasi lanskap, pemberdayaan masyarakat, dan pengelolaan rantai pasok yang bertanggung jawab.

Ketua Komite Keberlanjutan APP Group Bernard Tan menilai keterlibatan dalam pasar karbon akan memberi insentif bagi masyarakat agar lebih aktif menjaga hutan.

“Bahkan tanpa pasar karbon pun kami tetap melaksanakan program konservasi. Namun dengan adanya pendapatan tambahan, akan lebih mudah bagi komunitas untuk terlibat,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa pendapatan dari perdagangan karbon dapat menopang upaya pertanian berkelanjutan yang tengah didorong perusahaan.

Read also:  KLH Susun Panduan Teknis Setiap MRA, Pastikan Integritas Tinggi Perdagangan Karbon

Bernard juga menekankan pentingnya kemitraan dengan berbagai pihak, termasuk pelanggan yang memiliki komitmen netral karbon maupun NGO yang semakin fokus pada restorasi.

“Pasar karbon membuat semakin banyak pihak tertarik pada konservasi. Komunitas yang bisa kami libatkan kini jauh lebih luas dibanding 10 tahun lalu. Menurut kami, waktunya tepat untuk melangkah lebih jauh,” kata Bernard. ***

TOP STORIES

MORE ARTICLES

Prospek Pasar Karbon Global Meningkat, Proyek Komunitas Punya Peluang Premium

Ecobiz.asia — Direktur PT Biru Karbon Nusantara (Biru Karbon), Chabi Batur Romzini atau yang akrab dipanggil Bibah, menilai prospek pasar karbon global akan terus...

KLH Susun Proses Bisnis Perdagangan Karbon Pasca Perpres 110/2025, Seperti Apa?

Ecobiz.asia - Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) menyusun proses bisnis perdagangan karbon pasca terbitnya Perpres Nomor 110 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Instrumen...

IDX Carbon: Pasar Karbon Kian Terbuka dan Makin Fleksibel Pasca Perpres 110/2025

Ecobiz.asia — Kepala Pengembangan Perdagangan Karbon Bursa Efek Indonesia (IDX Carbon), Edwin Hartanto, menjelaskan cara kerja pasar karbon nasional setelah terbitnya Peraturan Presiden (Perpres)...

Nasib MRA Perdagangan Karbon Pasca Perpres 110/2025, Ini Penjelasan Wamen LH

Ecobiz.asia - Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Lingkungan Hidup telah menandatangani sejumlah Mutual Recognition Agreement (MRA) dengan lembaga pengembang standar karbon internasional untuk mendorong...

Kemenhut Siapkan Empat Aturan Turunan Perpres Nilai Ekonomi Karbon, Apa Saja?

Ecobiz.asia — Kementerian Kehutanan menyiapkan empat peraturan menteri sebagai langkah cepat untuk memperkuat pelaksanaan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 110 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Instrumen...

TOP STORIES

Indonesia Resmi Serahkan Second NDC ke UNFCCC, Pertegas Komitmen Aksi Iklim

Ecobiz.asia - Pemerintah Indonesia secara resmi menyampaikan dokumen Second Nationally Determined Contribution (Second NDC) kepada Sekretariat UNFCCC sebagai wujud kelanjutan komitmen nasional dalam pengendalian...

Resmi, Link Download PDF Second NDC Indonesia

Ecobiz.asia - Berikut ini adalah link download dokumen Second Nationally Determined Contribution (Second NDC) Indonesia. Dokumen ini menegaskan penguatan ambisi Indonesia dalam pengendalian perubahan iklim....

Kemenhut Perkuat Koordinasi dan Penegakan Hukum Terkait Tambang Ilegal di Mandalika

Ecobiz.asia — Kementerian Kehutanan (Kemenhut) memperketat pengawasan dan penegakan hukum terhadap aktivitas pertambangan tanpa izin (PETI) di sekitar Mandalika, Nusa Tenggara Barat (NTB). Langkah...

Pertamina NRE Optimalkan Teknologi AI untuk Efisiensi dan Mitigasi Risiko Operasi

Ecobiz.asia — Pertamina New & Renewable Energy (Pertamina NRE) memperkuat transformasi digitalnya dengan mengoperasikan ruang kendali berbasis kecerdasan buatan (AI) bernama NOVA (New &...

Prospek Pasar Karbon Global Meningkat, Proyek Komunitas Punya Peluang Premium

Ecobiz.asia — Direktur PT Biru Karbon Nusantara (Biru Karbon), Chabi Batur Romzini atau yang akrab dipanggil Bibah, menilai prospek pasar karbon global akan terus...