Ecobiz.asia – Negara-negara Global South mendorong penguatan kerja sama untuk meningkatkan nilai tambah domestik dari mineral kritis sekaligus membangun industri hijau yang lebih berkelanjutan. Dorongan tersebut dituangkan dalam Agenda Jakarta yang dirumuskan melalui forum Critical Minerals & Green Industrialization for Shared Prosperity in the Global South di Jakarta, Kamis (13/8/2026).
Agenda tersebut menekankan perlunya negara-negara produsen mineral kritis di belahan bumi selatan membangun rantai nilai regional, memperkuat kapasitas industri, serta memastikan manfaat ekonomi dari pengelolaan sumber daya alam lebih banyak dinikmati di dalam negeri.
Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Tri Winarno mengatakan negara-negara produsen di Global South perlu membangun kemitraan strategis agar pengolahan sumber daya alam tidak dilakukan secara terpisah.
“Indonesia siap menjadi mitra sepadan untuk membangun rantai nilai mineral kritis yang bernilai tambah, bertanggung jawab, serta menyejahterakan Global South,” kata Tri.
Menurut Tri, pengalaman Indonesia dalam hilirisasi nikel dan tembaga dapat menjadi salah satu pembelajaran bagi negara produsen lain. Namun, pengembangan industri mineral kritis perlu dibarengi penerapan standar lingkungan, keselamatan kerja, serta keterlacakan produk.
Deputi Bidang Hilirisasi Investasi Strategis BKPM Heldy Satrya Putera mengatakan pengembangan mineral kritis perlu diarahkan pada pembentukan ekosistem industri terpadu yang menggabungkan kebijakan industri dengan prinsip hijau.
“Fokus utama kita bukan sekadar mengolah komoditas mentah, melainkan membangun ekosistem industri yang berdaya saing dengan memadukan kebijakan industri dan prinsip hijau,” ujar Heldy.
Kerja sama tersebut mencakup kemitraan investasi, kolaborasi teknologi, penyelarasan standar produksi, serta penguatan kapasitas manufaktur antarnegara di Asia, Afrika, Amerika Latin, dan Timur Tengah. Pendekatan ini diharapkan memperkuat posisi negara-negara Global South dalam rantai pasok mineral kritis global.
Direktur Eksekutif INDEF Esther Sri Astuti mengatakan meningkatnya permintaan mineral kritis memberikan peluang besar bagi negara-negara Global South yang memiliki cadangan sumber daya tersebut. Namun, negara produsen perlu menghindari posisi hanya sebagai pemasok bahan mentah bagi industri global.
“Mineral kritis harus jadi modal untuk membangun industri kita sendiri dan menciptakan pekerjaan yang layak bagi rakyat kita,” ujar Esther.
Agenda Jakarta dirumuskan melalui kerja sama INDEF Green Transition Initiative dan Yayasan Penabulu-Oxfam yang mempertemukan perwakilan negara dari Asia, Afrika hingga Amerika Latin untuk membahas arah pengembangan mineral kritis dan industrialisasi hijau.
Direktur Program Yayasan Penabulu Rini Devianti Nasution mengatakan Agenda Jakarta menetapkan lima prioritas, yakni penguatan rantai nilai domestik dan diversifikasi ekonomi, perubahan pola kemitraan menuju transformasi industri, penyelarasan kebijakan lintas sektor dan negara, penguatan akuntabilitas rantai nilai, serta peningkatan kapasitas industri melalui kerja sama Selatan-Selatan.
“Melalui Agenda Jakarta, suara negara-negara belahan selatan diperkuat untuk memperjuangkan tata kelola mineral kritis yang menempatkan transformasi industri, keberlanjutan, inklusivitas, dan kesejahteraan bersama sebagai inti dari transisi energi global,” kata Rini.
Agenda tersebut menempatkan keberlanjutan dan manfaat ekonomi domestik sebagai bagian penting dari pengembangan industri mineral kritis, sehingga hilirisasi tidak berhenti pada pengolahan bahan mentah, tetapi berlanjut pada pembangunan kapasitas manufaktur, penciptaan lapangan kerja, dan penguatan posisi negara-negara Global South dalam rantai pasok global. ***
