Ecobiz.asia — Aksi Ekologi dan Emansipasi Rakyat (AEER) menilai integrasi smelter nikel ke jaringan listrik PT PLN (Persero) yang berbasis energi baru terbarukan (EBT) menjadi langkah krusial untuk menekan emisi karbon industri nikel di Sulawesi yang terus meningkat.
Hal tersebut mengemuka dalam Forum Transisi Energi Sistem Kelistrikan Sulawesi Industri Nikel yang menghadirkan perwakilan pemerintah, PLN, akademisi, dan peneliti pada Rabu (28/1/2026).
Peneliti AEER Timotius Rafael mengatakan ekspansi industri pengolahan nikel selama satu dekade terakhir telah memicu lonjakan kebutuhan energi yang sebagian besar masih dipenuhi oleh pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batubara captive.
“Kebutuhan energi besar ini selama ini dipenuhi oleh PLTU batubara captive yang dibangun dan dioperasikan langsung oleh industri,” kata Timotius.
Menurutnya, smelter Rotary Kiln Electric Furnace (RKEF) membutuhkan sekitar 30–50 MWh listrik untuk menghasilkan satu ton setara nikel, sementara teknologi High-Pressure Acid Leach (HPAL) memerlukan sekitar 15,58 MWh per ton. Ketergantungan pada PLTU captive tersebut membuat emisi industri nikel melonjak signifikan.
“Di Sulawesi, emisi PLTU captive mencapai sekitar 68 juta ton CO₂ atau 57 persen dari total emisi PLTU captive nasional pada 2024,” ujar Timotius.
Ia menambahkan, industri nikel di Sulawesi menyumbang sekitar 12,3 persen emisi gas rumah kaca nasional, sementara kontribusinya terhadap PDRB nasional hanya 7,1 persen.
AEER menilai ketimpangan tersebut menunjukkan perlunya perubahan strategi pasokan energi industri nikel. “Tanpa penutupan PLTU captive, target dekarbonisasi industri nikel di Sulawesi akan sulit tercapai,” tegas Timotius.
Sebagai solusi, AEER mendorong penyesuaian kapasitas produksi smelter melalui pengurangan bertahap teknologi RKEF yang boros energi dan peningkatan proporsional kapasitas HPAL seiring permintaan baterai kendaraan listrik.
Strategi ini dinilai dapat menekan kebutuhan energi, memperpanjang umur cadangan nikel, serta mengurangi tekanan terhadap kawasan hutan.
Lebih lanjut, Timotius menekankan pentingnya integrasi smelter ke jaringan PLN yang ditopang EBT. “Potensi permintaan listrik industri yang besar seharusnya menjadi sinyal bagi PLN untuk masuk menyuplai kawasan industri, sehingga PLTU captive batubara dapat dihentikan,” katanya.
Dari sisi kebijakan, Koordinator Ketenagalistrikan, Hilirisasi, dan Kawasan Ekonomi Kementerian ESDM Fadolly Ardin mengatakan pemerintah tengah menyiapkan regulasi untuk memberi fleksibilitas bagi PLN dan produsen listrik swasta (IPP) membangun pembangkit di luar proyek yang tercantum dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL).
“ESDM sedang menggodok aturan yang memberi fleksibilitas bagi PLN maupun IPP untuk membangun pembangkit listrik meski tidak tercantum dalam RUPTL,” ujar Fadolly.
Sementara itu, Vice President Pelanggan Korporasi dan Bisnis PLN Fauzi Aburusman menyatakan RUPTL 2025–2034 telah memandatkan penguatan sistem kelistrikan Sulawesi dengan tambahan pembangkit 10,4 GW, yang didominasi energi baru terbarukan sebesar 7,7 GW.
“Pembangunan sistem ketenagalistrikan di Sulawesi membutuhkan investasi sekitar Rp2.000–3.000 triliun, sehingga tidak bisa hanya mengandalkan pendanaan PLN,” kata Fauzi.
Guru Besar Universitas Gadjah Mada Prof. Tumiran menambahkan bahwa percepatan transisi ketenagalistrikan memerlukan transformasi pengetahuan dan keterampilan agar sistem berbasis EBT dapat menopang industri strategis secara andal.
“Percepatan transisi ketenagalistrikan menuju EBT mensyaratkan transformasi pengetahuan dan keterampilan secara menyeluruh,” ujarnya. ***
